Tingkatkan Produktivitas Kebun Sawit Rakyat, Kementan Jaga Resiliasi di Tahun Ini

Liputan6.com, Jakarta Ekspor komoditi perkebunan seperti kelapa sawit merupakan salah satu sumber devisa negara yang terus meningkat. Hal itu tercermin dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Angka sementara, nilai ekspor pertanian Januari-Desember 2022 sebesar Rp640,56 triliun rupiah atau naik 3,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021.

Sementara itu, sub sektor perkebunan terus menjadi penyumbang terbesar ekspor di sektor pertanian dengan kontribusi sebesar Rp622,37 triliun rupiah (97,16 persen). Ekspor komoditas perkebunan yang melonjak pada tahun 2022 paling besar disumbang komoditas kelapa sawit dengan nilai Rp468,64 trilyun rupiah (75,30 persen).

Berkaitan dengan itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memaparkan bahwa kondisi kebun sawit rakyat terus menghadapi tantangan besar terkait produktivitas. Ia menjelaskan dari 16,38 juta hektar, di mana sekitar 6,9 juta hektar merupakan milik pekebun sawit rakyat, penggunaan agroinput belum maksimal yang menyebabkan produktivitas rendah.

Selain itu, produktivitas sawit nasional pun baru mencapai 3-4 ton per hektar setara CPO. Hal ini dapat mengancam masa depan sawit rakyat Indonesia jika tidak lakukan suatu langkah komprehensif.

Pemerintah pun melakukan upaya perbaikan dari sektor hulu perkebunan kelapa sawit rakyat dengan cara penggantian tanaman tua atau tidak produktif melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dari luas areal sawit rakyat tersebut, setidaknya terdapat 2,8 juta hektar yang potensial untuk diremajakan.

Peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit dengan pemanfaatan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) melalui program PSR dimulai sejak tahun 2017 dengan sasaran kebun-kebun sawit rakyat dengan tanaman tua (lebih dari 25 tahun), produktivitas rendah, dan sudah waktunya diremajakan. Setiap tahun program PSR ditargetkan seluas 180.000 hektar yang tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit.

Pemerintah pun terus melakukan koordinasi dengan Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat Provinsi, Dinas yang membidangi perkebunan tingkat Kabupaten, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspek-PIR), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Perusahaan Perkebunan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi data potensi peremajaan sawit rakyat.

Guna mempercepat hal tersebut, Kementerian Pertanian menggelar Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Nasional dengan melakukan penandatanganan MoU antara Direktur Jenderal Perkebunan, Kementan dengan Direktur Jenderal Survei dan, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN.

"Kita harus pastikan Program PSR ini dapat berjalan dengan baik, dan saya percaya forum PSR ini akan menghasilkan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi rakyat Indonesia," kata Mentan SYL.

Direktur Jenderal Perkebunan Andi Nur Alam Syah mengungkapkan bahwa Program peremajaan sawit rakyat (PSR) merupakan momentum perbaikan tata kelola perkebunan sawit rakyat secara berkelanjutan sebagai wujud komitmen bersama meningkatkan produktivitas kebun rakyat yang pada akhirnya untuk peningkatan kesejahteraan pekebun.

"Hari ini secara khusus saya mengajak semua pihak yang terlibat dalam program PSR menjadikan hari ini sebagai momentum kebangkitan Program PSR dan perbaikan tata kelola sawit ini diharapkan Sawit Indonesia Berkelanjutan akan terwujud melalui sinergi multi pihak, sehingga dapat mendorong meningkatkan produksi, nilai tambah, dan daya saing kelapa sawit Indonesia," ucap Andi.

Ikhwalnya, peremajaan sawit rakyat harus mampu menciptakan inovasi, optimalisasi sumber daya lahan, serta pemberdayaan bagi petani sawit. Lahan PSR dapat dioptimalkan untuk memberikan tambahan pendapatan bagi peserta PSR, seperti integrasi dengan tanaman sela (tanaman palawija) dan juga dengan ternak.

(*)