Impor KRL Resmi Ditolak, Siap-Siap Penumpang Makin Padat di Jam Sibuk

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) tidak merestui rencana impor KRL bekas Jepang sebanyak 10 trainset oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Keputusan ini berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Saat ini tidak direkomendasikan untuk impor," ujarnya di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Kamis (6/4).

Seto mengungkapkan, salah satu temuan hasil audit BPKP terkait tidak direkomendasikannya untuk dilakukan impor KRL terkait okupansi. Dari 1.141 unit KRL yang beroperasi saat ini (tidak termasuk 48 unit yang berhenti beroperasi dan 36 unit yang dikonversi sementara) masih mampu memenuhi kebutuhan penumpang.

BPKB mencatat, secara keseluruhan untuk okupansi di 2023 diperkirakan mencapai 62,75 persen. Sementara tingkat okupansi tahun 2024 masih di kisaran 79 persen dan untuk 2025 sebanyak 83 persen.

Meski begitu, Seto mengakui jumlah penumpang KRL Jabodetabek terpantau melebihi kapasitas angkut. Namun, fenomena tersebut hanya terjadi di jam sibuk tertentu.

"Sementara ini memang terjadi overload, namun yang terjadi pada jam-jam peak hour ya," ungkapnya.

Hasil Audit BPKP

Hasil audit dari BPKP juga membandingkan dengan armada KRL sebanyak 1.078 unit di tahun 2019 lalu, mampu mengangkut 336,3 juta penumpang per tahun. Sedangkan, dengan jumlah armada KRL yang mengalami kenaikan menjadi 1.114 unit diperkirakan hanya akan mengangkut sebanyak 273,6 juta penumpang per tahun.

"Rata-rata jumlah penumpang  (KRL) yang sekarang itu adalah sekitar 800.000 penumpang per hari, pada saat peak hour bisa mencapai di atas 900.000. Nah ini masih lebih kecil dibandingkan 2019, di mana rata-rata jumlah penumpangnya adalah 1,1 juta (per hari)," pungkasnya.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang berada di bawah arahan Menko Luhut Binsar Pandjaitan, menetapkan bahwa impor KRL bekas dari Jepang yang diajukan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) resmi ditolak.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marinves, Septian Hario Seto, menyampaikan bahwa pihaknya sudah menerima hasil laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk pengadaan KRL tidak baru tersebut.

Enam+02:48VIDEO: Benarkah Kerja 4 Hari Sepekan Bisa Lebih Bahagia? "Saat ini tidak direkomendasikan untuk dilakukan impor. Kalau dari has review BPKP sih sudah cukup jelas hasilnya. Kita akan mengacu pada hasil review," ujar Seto dalam sesi konferensi pers di Kantor Kemenko Marinves, Jakarta, Kamis (6/4/2023).

Secara umum, Seto memaparkan ada empat hal yang jadi kesimpulan dari BPKP. Pertama, rencana impor KRL bukan baru tersebut tidak mendukung pengembangan industri perkeretaapian nasional.

Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 175 Tahun 2015 tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri.

"Aturan itu telah menetapkan persyaratan umum KRL dengan penggerak sendiri harus memenuhi spesifikasi teknis, salah satunya tingkat komponen dalam negeri (TKDN)," imbuh Seto.

Impor KRL

Kedua, ia menyebut Kemendag juga sudah memberikan tanggapan dispensasi impor KRL tidak baru. "Ini tidak dapat dipertimbangkan karena fokus pemerintah ke substitusi impor P3DN (Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri)," urainya.

Ketiga, KRL bukan baru yang diimpor dari Jepang tidak memenuhi kriteria sebagai barang modal bukan baru yang dapat diimpor sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29/2021, dan Permendag yang mengatur kebijakan dan peraturan impor.

Kedua aturan itu menyatakan, barang modal bukan baru yang bisa diimpor merupakan barang impor yang belum dapat dipenuhi dalam sumber dalam negeri.

Dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, pembangunan infrastruktur, atau diekspor kembali.

"Ada beberapa alasan teknis yang disampaikan BPKP, juga terkait impor KRL yang diajukan KCI ini kurang tepat. Karena ada beberapa unit sarana yg penggunaannya masih bisa dioptimalkan. Dari BPKP menemukan finding seperti itu," tegasnya.

Terakhir, hasil review BPKP menyebut, jumlah armada KRL yang saat ini beroperasi terbilang masih mencukupi, sebanyak 1.114 unit. "Tidak termasuk 48 unit yg aktiva tetap diberhentikan dari operasi dan 36 unit yang dikonservasi sementara," pungkasnya. 

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaku telah selesai melakukan reviu rencana impor KRL bekas Jepang. Proses ini telah rampung sejak akhir Maret 2023 lalu.

Juru Bicara BPKP Azwad Zamroddin mengungkap kalau hasil reviu itu sudah disampaikan ke para pemangku kepentingan.

"Yang jelas beberapa waktu lalu BPKP sudah menyerahkan hasil reviu rencana impor kereta kepada stakeholder," kata Azwad, dalam keterangannya, Rabu (5/4/2023).

Diketahui, sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta adanya audit lebih dulu sebelum melakukan impor. Tujuan adanya audit adalah untuk memastikan kelayakan dari armada yang akan diimpor.

Azwad menjelaskan, laporan tersebut berisikan rekomendasi BPKP kepada para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan impor kereta dari negeri Sakura.

Akan tetapi sebagai auditor internal, BPKP tidak dapat membuka hasil reviu tersebut kepada publik. Sebab, kode etik profesi auditor internal mengatur bahwa auditor internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi dan tidak membuka informasi tersebut.kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskan untuk melakukannya.

"Untuk rekomendasi dan saran dari hasil reviu BPKP dapat ditanyakan langsung kepada pemangku kepentingan yang telah meminta BPKP melakukan audit beberapa waktu lalu," ucapnya.