Ada Lowongan Kerja untuk Warga Lokal di IKN, Simak Tugasnya

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melibatkan warga lokal sebagai pekerja dalam pengelolaan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut dilaksanakan untuk membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi warga lokal.

"Kami ingin agar warga lokal juga ikut diikutsertakan dalam proses pembangunan IKN, baik sebagai pekerja konstruksi maupun pengelolaan HPK di IKN," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Minggu (16/4/2023).

Keterlibatan warga lokal dalam pengelolaan HPK, imbuhnya, akan membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Mereka yang bekerja nantinya juga akan mendapatkan pelatihan sehingga memiliki keterampilan saat bekerja.

Saat ini, HPK di IKN sudah ditempati sebanyak 457 pekerja konstruksi. Untuk penanganan pengelolaan HPK tersebut, Kementerian PUPR menggandeng PT Moritz Corporation dengan melibatkan warga lokal sebagai pekerjanya.

"Pengelolaan gedung HPK ini menjadi sangat penting untuk keberlangsungan hunian kedepannya, maka kita harus sangat serius menanganinya. Kebersihan menjadi hal utama yang perlu diperhatikan," kata Iwan.

Penunjukkan PT Moritz Corporation dalam pengelolaan gedung HPK tersebut didasari atas pengalaman yang dimiliki dalam penanganan pengelolaan Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta.

Wajib Memberdayakan Warga Lokal IKN 

PT Moritz diyakini mampu mengelola gedung HPK di IKN secara baik, dengan ketentuan untuk memberdayakan warga lokal sekitar dalam pelaksanaannya.

Manajer Operasional PT Moritz Corporation Hengky menerangkan, pihaknya dipercaya oleh Kementerian PUPR dalam menangani gedung HPK ini sejak 30 Maret 2023. Sesuai dengan arahan Direktur Jenderal Perumahan dan visi perusahaan, PT Moritz telah mempekerjakan warga lokal sebanyak 95 persen dari total jumlah pekerja yang akan bertugas dalam pengelolaan HPK.

Adapun beberapa tugas pengelolaan HPK IKN yang dilaksanakan antara lain pengelolaan keamanan, kebersihan, landscape site 1B, maintenance MEP site 1B, Tower 8, Tower 5, messhall utama site 1B, klinik, dan masjid. Pekerjaan yang dilaksanakan terbagi sebanyak 3 shift selama 24 jam.

"Para pekerja juga diberikan gaji sesuai UMK Provinsi yang berlaku. Kami akan terus melakukan perekrutan ratusan pekerja lokal mengingat masih banyak pekerjaan pengelolaan yang harus dikerjakan," ungkapnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menjadi salah satu menteri yang mengunjungi IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) kemarin, Kamis (13/4/2023).

Di sana, Mahfud MD yang ditemani Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono mengunjungi beberapa titik pembangunan infrastruktur dasar. Hasilnya, dirinya merasa takjub.

“Saya awalnya termasuk orang yang agak ragu ini pembangunan ini bisa jalan enggak? Apalagi saya sering melihat desainnya yang sangat indah. Tapi sekarang saya di sini, saya merasa takjub,” ucap Mahfud MD seperti ditulis, Jumat (14/4/2023).

Satu hal menarik perhatian Mahfud MD yaitu nantinya IKN Nusantara akan menjadi kota yang sangat toleran.

“Ada sebuah area rumah ibadah yang terdiri dari semua penganut agama yang hidup di Indonesia. Ada masjid, ada pura, vihara, klenteng, ada gereja dan kemudian ada lapangan yang sangat indah,” ujarnya.

Dirinya mengaku sudah tidak sabar menunggu IKN Nusantara 100 persen rampung.

“Sekarang saja saya sudah merasakannya sangat indah. Apalagi nanti kalau sudah jadi, ya taruhlah 50 persen misalnya, itu sudah jadi kota beneran. Tinggal nanti 100 persen sambil dikerjakan bersama-sama, insya allah kita akan mempunyai ibu kota yang baik,” pungkasnya.  

Pemerintah berkomitmen hanya mendanai 20 persen proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari alokasi APBN. Sedangkan 80 persen pendanaan IKN sisanya didanai oleh para investor.

Data terbaru Otorita IKN menunjukkan, bahwa 167 investor telah mengirimkan Letter of Intent untuk berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Di antaranya, lima investor telah menerima Surat Izin Prakasa atau Letter to Proceed (LTP) dari pemerintah untuk membangun hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), Konsorsium Nusantara (CCFG Corp dan RBN), Korean Land and Development, Konsorsium PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN), dan PT Nindya Karya (Persero).

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menilai, potensi investasi di Ibu Kota Nusantara sangat besar. Dengan peluang di berbagai sektor, termasuk perumahan, transportasi, energi, dan pariwisata.

"Kota ini juga diharapkan menjadi pusat inovasi, dengan pemerintah berencana untuk mendirikan pusat penelitian dan pengembangan serta menarik perusahaan teknologi ke kota tersebut," ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat (14/4/2023).

Selain itu, ia menambahkan, tingginya minat negara-negara sahabat untuk berinvestasi di IKN dapat dilihat dari delegasi dari Korea, Jepang dan Swiss yang telah berkunjung langsung ke Ibu Kota Nusantara untuk mengamati kemajuan pembangunan dan mengeksplorasi peluang investasi.

"Termasuk dalam delegasi Jepang adalah para pengusaha asal negeri Sakura yang bergerak di sektor bangunan dan perumahan untuk melihat kemajuan pembangunan dan menilai potensi investasi," imbuhnya.