Rencana Investasi JETP Ditarget Beres 16 Agustus 2023

Kementerian ESDM menargetkan, penyelesaian implementasi rencana investasi komprehensif (comprehensive investment plan/CIP) untuk program pendanaan Just Energy Transition Partnership Investment (JETP), selesai pada 16 Agustus 2023.

oleh Tira Santia diperbarui 10 Mei 2023, 16:20 WIB
Diterbitkan 10 Mei 2023, 16:20 WIB
Just Energy Transition Partnership (JETP) pada acara Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) di KTT G20 pada tanggal 15 November 2022.
Kementerian ESDM menargetkan, penyelesaian implementasi rencana investasi komprehensif (comprehensive investment plan/CIP) untuk program pendanaan Just Energy Transition Partnership Investment (JETP), selesai pada 16 Agustus 2023. (Dok Kemenko Marves)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan, penyelesaian implementasi rencana investasi komprehensif (comprehensive investment plan/CIP) untuk program pendanaan Just Energy Transition Partnership Investment (JETP), selesai pada 16 Agustus 2023.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menegaskan, dipilihnya tanggal 16 Agustus karena Pemerintah ingin memanfaatkan momen menjelang Kemerdekaan RI.

"Akan menyelesaikan CIP nya itu 16 Agustus, kita akan memanfaatkan momen kemerdekaan di situ sih. Ini kesepakatan sudah ditentukan tanggalnya, disepakati juga waktunya. Ini tidak mudah ya. Karena kita ingin comprehensive investment plan ini workable," kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, saat ditemui di Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (10/5/2023). JETP adalah skema pendanaan untuk transisi energi di Indonesia sebesar USD 20 miliar. JETP merupakan hasil kesepakatan pemimpin negara di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali tahun 2022 lalu.

Lebih lanjut, kata Dadan, Pemerintah memang berencana agar investasi JETP ini bisa diterapkan dengan sederet kebijakan, baik dari segi mekanisme pendanaan, penyesuaian regulasi termasuk untuk pensiun dini PLTU.

"Jadi diskusinya kan project bisa dieksekusi, pendanaan ada, teknologi ada, demand-nya ada, kira-kira begitu termasuk prosesnya juga, nanti prosesnya itu juga cukup," ujarnya.

Disamping itu, Pemerintah berharap rencana investasi JETP ini tidak sekedar program pensiun dini PLTU, melainkan bisa berkaitan dengan rencana transisi energi lainnya yang bersifat berkelanjutan.

"Kita itu isinya bukan hanya retirement (pensiun)," imbuh Dadan.

Sebagai informasi, beberapa sektor yang bakal dilirik penggunaan dana tersebut. Mulai dari pensiunkan PLTU hingga proyek pembangkit EBT.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Percepat Transisi Energi, Indonesia dan Negara Mitra Luncurkan Sekretariat JETP

Pemerintah Indonesia dan pimpinan International Partners Group (IPG) meluncurkan Sekretariat ational Partners Group (IPG) meluncurkan Sekretariat Kemitraan Transisi Energi yang Adil atau Just Energy Transition Partnership (JETP). (U.S. Embassy JakartaDok)
Pemerintah Indonesia dan pimpinan International Partners Group (IPG) meluncurkan Sekretariat Kemitraan Transisi Energi yang Adil atau Just Energy Transition Partnership (JETP). (Dok: U.S. Embassy Jakarta)

Pemerintah Indonesia dan pimpinan International Partners Group (IPG) meluncurkan Sekretariat Kemitraan Transisi Energi yang Adil atau Just Energy Transition Partnership (JETP). Sekretariat Kemitraan Transisi Energi yang Adil ini merupakan hasil rapat antara Pemerintah Indonesia dan pimpinan IPG yang berlangsung selama sepekan ini.

Sekretariat ini berlokasi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM). Keanggotaannya akan didukung oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) yang berperan sebagai koordinator pemangku kepentingan internal dan eksternal. Sekretariat ini juga akan menjalankan fungsi perencanaan dan pengembangan proyek penting untuk JETP.

Pada KTT Pemimpin G20 di Bali bulan November 2022, Indonesia dan pimpinan IPG, yang dikepalai bersama oleh Amerika Serikat dan Jepang, dan beranggotakan Kanada, Denmark, Uni Eropa, Prancis, Jerman, Italia, Norwegia, dan Inggris, meluncurkan kemitraan guna mendukung target baru yang ambisius untuk transisi sektor energi yang adil di Indonesia.

Untuk mencapai target ini, pendanaan awal publik dan swasta senilai 20 miliar dolar AS selama periode tiga hingga lima tahun akan dikerahkan melalui koordinasi Sekretariat JETP.

“Pendirian Sekretariat JETP merupakan tonggak penting. Sekretariat ini akan mengelola pelaksanaan sehari-hari transisi energi Indonesia menuju rendah karbon yang berkelanjutan, adil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Deputi Bidang Koordinasi Infrasturktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin dalam keterangan tertulis, Jumat (17/2/2023).

Sekretariat ini akan mendukung pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan JETP, termasuk, dalam enam bulan menghasilkan rencana investasi dan kebijakan komprehensif yang merefleksikan penurunan emisi Gas Rumah Kaca yang ditargetkan serta dukungan bagi masyarakat yang terkena dampak.


Mempercepat Keberhasilan Implementasi JETP

PLN
PT PLN (Persero) telah menyalurkan 511.892 megawatt hour (MWh) listrik hijau melalui layanan sertifikat energi baru terbarukan (EBT) atau Renewable Energy Certificate (REC) kepada lebih dari 160 pelanggan bisnis dan industri hingga Juni 2022. (Dok. PLN)

“Transformasi sektor energi yang adil di Indonesia membutuhkan banyak mitra dan perlengkapan. Sekretariat JETP adalah tempat semuanya berkumpul untuk menjalankan komitmen kita bersama,” ujar Asisten Menteri Alexia Latortue.

Amerika Serikat, Jepang, dan pemerintah Indonesia mengundang lembaga keuangan swasta yang disepakati oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero untuk mendukung transisi energi Indonesia dalam diskusi meja bundar yang membahas tentang investasi dalam transisi energi Indonesia.

“Sekretariat JETP akan berkontribusi untuk mempercepat keberhasilan implementasi JETP. Kami berharap ini akan memberikan model transisi yang adil menuju nol emisi bagi kawasan dan seluruh dunia,” ujar Wakil Direktur Jenderal Tomoyoshi Yahagi.

Delegasi dan perwakilan pemerintah Indonesia juga melanjutkan dialog inklusif dengan organisasi masyarakat sipil untuk berbagi informasi, memahami keluhan masyarakat yang terkena dampak, dan mendengarkan pandangan tentang penciptaan lapangan kerja, transparansi, dan topik transisi adil lainnya.

“JETP ini menempatkan Indonesia di garis depan transisi global menuju energi bersih dan terjangkau. Dengan adanya sekretariat, kami sangat ingin menerapkan tujuan energi terbarukan yang ambisius dari JETP untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rendah karbon dan menjamin masa depan iklim yang aman," kata Wakil Utusan Khusus untuk Iklim Rick Duke.

  

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya