Jerman Ambil Alih Pendanaan di JETP dari AS, Begini Respons Hashim Djojohadikusumo

Liputan6.com, Jakarta - Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengabarkan Jerman kini telah menggantikan Amerika Serikat (AS) untuk memimpin konsorsium Just Energy Transition Partnership (JETP). Informasi itu diterimanya langsung dari delegasi Jerman pada pertemuan pekan lalu. 

"Konsorsium Jerman menjelaskan kepada saya bahwa Pemerintah Jerman memutuskan untuk menggantikan Pemerintah AS sebagai pemimpin dari konsorsium JETP," kata Hashim dalam acara Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Hashim pun menarik omongannya, yang sempat tak percaya JETP di bawah kepemimpinan AS akan memberikan bantuan dana untuk Indonesia untuk proyek energi bersih. Nyatanya, JETP sudah mencairkan sekitar USD 112 juta dalam beberapa pekan terakhir. 

"Saya mau bilang, I stand corrected. Tapi tetap, poinnya adalah janji USD 20 miliar. Adapun dana yang telah dicairkan masih jauh lebih sedikit. Namun, kita tetap optimistis," ujar Hashim. 

Dengan masuknya pendanaan JETP, Hashim meyakini itu untuk membiayai program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Cirebon. 

"Kita bicara penutupan di 2034, sekitar 9 tahun dari sekarang, masih 9 tahun dari sekarang. Jadi, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan," ungkap Hashim.

Adapun sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo sempat tak percaya atas inisiasi pendanaan JETP. Menurut dia, itu merupakan program yang gagal, sebab tidak ada satu dolar AS pun yang dikucurkan oleh pemerintah Amerika Serikat.

"JETP itu gagal, program gagal. Dua tahun berjalan, tetapi tidak satu dolar pun dikucurkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Banyak omon-omon ternyata," ucap Hashim pada Januari 2025, dikutip dari Antara.

JETP merupakan kemitraan global untuk mempercepat transisi energi yang adil. JETP bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dengan keluarnya Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim Paris atau Paris Agreement, Hashim meyakini bahwa hibah dari Amerika Serikat melalui JETP pun akan dihapus oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"Jadi, saya kira, jangan berharap deh (pembiayaan) 20 miliar dolar AS," ucap Hashim.

Komitmen USD 20 Miliar

JETP Indonesia adalah komitmen pendanaan senilai USD 20 miliar (sekitar Rp 301 triliun) untuk program transisi energi di Indonesia yang disepakati saat sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali pada November 2022.

Pendanaan JETP terjalin antara Indonesia dengan negara-negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG), yang mulanya dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang dan beranggotakan Denmark, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Norway, Prancis dan Uni Eropa.

Komitmen tersebut bahkan bertambah mencapai USD 21,6 miliar, dimana 11,6 miliar dolar AS bersumber dari dana publik negara-negara IPG. Sedangkan USD 10 miliar akan berasal dari bank-bank internasional yang bergabung dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) working group.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan ada satu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang akan pensiun dalam waktu dekat. Sumber pendanaannya akan mengambil dari dana Just Energy Transition Partnership (JETP).

JETP sendiri merupakan komitmen dana murah dari sejumlah negara maju untuk membantu proses transisi energi di Indonesia. Salah satunya bisa digunakan untuk menyetop operasional PLTU dengan emisi karbon berlebih.

"Jadi memanh JETP tahun ini kita lagi coba paling enggak tahun ini ada satu yang bisa maju. Tadi saya minta fokus dulu, memang kita siapkan 4,8 GW (untuk disetop), tapi paling enggak ada satu lah yang 500 MW dulu, baru bisa jalan," terangnya di Kementerian ESDM, ditulis Minggu (5/11/2023).

Penggunaan Dana JETP

Arifin ingin membuka peluang penggunaan dana JETP untuk kategori yang lebih luas. Misalnya, untuk penyiapan infrastruktur kelistrikan.

Pasalnya, dengan adanya PLTU yang pensiun, maka ada sumber pembangkit yang hilang. Untuk menggantikannya, perlu ada pembangkit baru lagi. Guna mendukung itu, perlu akses seperti transmisi.

"Kita juga minta JETP membuka peluang untuk infrastruktur kelistrikan, transmisi, supaya bisa dibantu juga. Karena nanti (ada pembangkit listrik) pensiun, ini kan ada hilang kapasitas, terus masuk yang baru, yang baru ini juga perlu infrastruktur," bebernya.

Sebelumnya, Indonesia tengah menanti pencairan dana Just Energy Transition Mechanism (JETP) senilai USD 20 miliar, atau setara Rp 300 triliun. Sebagian besarnya dicairkan dalam bentuk pinjaman atau utang, dan sebagian kecil hibah untuk mendorong program transisi energi.

Dewan Energi Nasional (DEN) lantas meminta agar dana JETP yang dalam bentuk utang bisa dikenakan bunga di bawah 5 persen.

Dalam proses kesepakatan, Anggota DEN Satya Widya Yudha mengatakan, pihak JETP meminta agar Indonesia membatasi puncak emisi di pembangkit listrik tidak lebih dari 395 juta metrik ton CO2 pada 2030.

Di sisi lain, dalam Kebijakan Energi Nasional, DEN menetapkan target emisi dengan skenario rendah di level 463 juta metrik ton, dan skenario tinggi 621 juta metrik ton pada 2035.

Dengan banyaknya syarat yang ditetapkan JETP, DEN lantas memohon agar JETP tidak mengenakan bunga komersil untuk porsi pinjamannya.

"Kalau bunga komersial dengan mensyaratkan bahwa tahun 2030 harus 395 juta ton, lantas JETP pilih jenis energi primer yang boleh dikembangkan hanya solar dan hidro. Banyak sekali batasan-batasan yang kita lihat atau review ulang apakah kita bisa menggunakan jalur ini," ungkapnya di Jakarta, Kamis (19/10/2023).

"Masih ada gap, kebutuhannya. Kemarin JETP menganggarkan sekitar USD 20 billion yang dikatakan available. Kalau kebutuhan yang ada lebih dari itu, maka kita harus kejar agar mampu mengisi gap apabila ini semua jadi kenyataan," kata Satya.

Alhasil, Satya menilai Indonesia butuh pinjaman komersil atau utang yang lebih terukur dan tidak membebani pembiayaan jangka panjang, agar bisa mempercepat program transisi energi.

"Lain cerita kalau misalkan JETP akan mengatakan, kami memberikan interest yang bukan komersial dalam loan tersebut. Jadi bisa di bawah 5-6 persen atau lebih rendah dari itu," ungkapnya.

"Sehingga ada trade off antara apa yang akan kita inginkan untuk akselerasi dan kemudahan keuangan yang mendukung akselerasi tersebut," ujar Satya.