Jokowi Curhat Data di Indonesia Tak Pernah Akurat: Sering Kita Kedodoran di Sini

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi)  mencanangkan pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) yang akan dimulai tanggal 1 Juni 2023. Dalam pencanangan ini, Jokowi menyinggung terkait akurasi data.

Dia mengatakan pemerintah sering kedodoran terkait akurasi dan ketepatan data. "Kita tahu untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat butuh data yang akurat, sering kita kedodoran di sini. Lahan pertanian kita berada butuh pupuk berapa, sering data itu tidak siap, dan akurat," ujar Jokowi, Senin (15/5/2023).

Sektor pertanian melibatkan hajat hidup orang banyak, sehingga butuh akurasi kebijakan dan akurasi data. Menurutnya jika pemerintah menangani kebijakan tersebut dengan baik, maka tidak akan ada keluhan.

"Kalau sudah kita putuskan pupuk subsidi, katakanlah 9 juta ton, itukan dari data yang me,tuskan itu, tapi diapangan banyak petani yang bilang pak pupuk gak ada. Mungkin suply-nya kurang, mungkin distribusi yang enggak betul, tapi kalo datanya akurat gampang sekali. Oh iya bukan 9 juta tapi 13 juta ton disana sudah rampun gak ada keluhan," terang dia.

Lebih lanjut, dirinya sangat mendukung adanya pelaksanaan sensus pertanian 2023. Perlu diketahui sensus pertanian dilaksanakan 10 tahun terakhir.

Kepala negara ini menilai, sensus pertanian seharusnya dilaksanakan 5 tahun sekali, karena setiap tahunnya pasti berubah, namun tetap menggunakan keputusan data 10 tahun yang lalu.

"Mestinya ini setiap 5 tahun lah, biayanya juga gak banyak, berapa sih mungin Rp 3 triliun-an tapi penting bagaimana saya memutuskan sebuah kebijakan kalo datanya nggak akurat dan paling terupdate terkini," tambahnya.

Reporter: Siti Ayu Rachma

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menceritakan kembali masa-masa sulit yang dihadapi pemerintah saat terjadi pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu. Kala itu pemerintah harus mengambil kebijakan yang menyeimbangkan sektor kesehatan dan ekonomi.

Sayangnya, kebijakan yang harus diambil berdasarkan fakta dan data ini tidak mudah. Sebab setiap kementerian/lembaga memiliki data yang berbeda.

“Saat pandemi ini kelihatan data kita enggak siap. Data di sana-sini beda. kementerian ini beda, kementerian itu beda,” ungkap Jokowi di Gedung AA Maramis, Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2022).

Untungnya, kata Jokowi, masyarakat saat itu kompak dan siap siaga membantu pemerintah menangani pandemi dan sektor ekonomi. Partisipasi masyarakat yang besar tak dapat dipungkiri mempercepat kerja-kerja pemerintah.

“Partisipasi yang diberikan masyarakat harus kita apresiasi dan hargai,” kata dia dia.

Masyarakat yang dimaksud Jokowi tak hanya warga sipil, melainkan juga dunia usaha turut berkontribusi menjaga negara.

“Semua memberikan dukungan, dunia usaha sampai masyarakat bawah semuanya bergerak semua,” kata dia.

Jokowi menambahkan, konsep rem dan gas dalam penanganan pandemi tidak mudah. Perhitungan yang salah sedikit bisa berdampak fatal terhadap ekonomi negara.

“Begitu gas terlalu kencang pandemi bisa naik. Makanya kita menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi yang semuanya menekan manajemen negara, tidak mudah,” pungkasnya.