Pemerintah Lelang Pengerjaan 47 Tower PNS, Mulai Bangun Juli 2023

Liputan6.com, Jakarta Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga melaporkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah melakukan lelang untuk pengerjaan 47 tower PNS di IKN Nusantara.

Danis menjelaskan, urusan pembiayaan untuk pembangunan hunian aparatur sipil negara (ASN) dalam bentuk rumah susun (rusun) dibagi dalam dua skema, antara menggunakan APBN atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

"Sudah dimulai proses prakualifikasi untuk membangun 47 tower ASN dengan APBN. Itu sedang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan, sudah dimulai tahapnya dengan proses, ya kalau lelang itu kan seperti biasa, ada prakualifikasi dan sebagainya," terangnya, Senin (15/5/2023).

Pasca lelang, diharapkan pengerjaan 47 rusun PNS di IKN tersebut bisa dieksekusi pada Juli 2023.

"Sehingga diharapkan pada bulan akhir Juni atau Juli itu bisa ditandatangani, dan sudah bisa mulai pembangunan 47 unit tower untuk rusun ASN, dengan rusun setinggi 12 lantai," kata Danis.

Adapun penyiapan 47 rusun PNS di IKN Nusantara ini jadi persiapan untuk proses pemindahan aparatur sipil negara ke ibu kota baru.

Jadwal Pemindahan PNS

Pemerintah sendiri telah menetapkan jadwal pemindahan ASN pusat dari Jakarta ke IKN Nusantara. Itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Secara garis besar, pembangunan ibu kota baru Nusantara dibagi menjadi lima tahap selama 23 tahun. Tahap I berlangsung pada 2022-2024, dilanjutkan tahap 2 pada 2025-2029, tahap 3 pada 2030-2034, tahap 4 pada 2035-2039, dan tahap 5 pada 2040-2045.

Proses pengembangan kawasan IKN di tahap I meliputi sebagian Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap 1A Sub-Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) 1. Diikuti zona mixed use berupa gedung pemerintahan pusat, smart government, kawasan perkantoran, dan kawasan permukiman.

Untuk tahap 2-5, pengerjaan ibu kota baru akan dikembangkan ke kawasan barat, timur, dan utara. Kemudian pengembangan zona mixed use dengan tambahan area kawasan bisnis, hotel bisnis dan Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE), industri 4.0, riset dan pengembangan talenta, universitas unggulan, pariwisata kesehatan dan kebugaran (rumah sakit internasional), hotel & eco resort, hingga kawasan industri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan untuk membentuk gugus tugas (task force) guna menangani sektor pertanahan di IKN Nusantara. Tujuannya, agar harga tanah IKN yang ditawarkan kepada investor jadi lebih jelas.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, tanah-tanah di proyek ibu kota baru tersebut sedang disiapkan oleh Otorita IKN.

Danis menyebut, lahan di IKN Nusantara secara prinsip terbagi jadi dua, untuk tanah kehutanan dan area penggunaan lain, semisal untuk pembangunan infrastruktur maupun investasi.

Prosesnya saat ini sedang dalam persiapan dua kavling, yakni kawasan 1B dan 1C. Nantinya juga akan dibentuk satgas dalam rangka percepatan pengadaan tanah untuk investor.

"Nah dari sisi lain kami Kementerian PUPR sedang menyiapkan kawasan 1B dan 1C sampai kepada kavling-kavling-nya. Ini Insya Allah akan selesai pada akhir tahun ini 2023," ujar Danis dalam sesi teleconference, Senin (15/5/2023).

Istana Presiden

Kedua area itu, lanjut Danis, terpisah dari kawasan 1A yang saat ini tengah digarap untuk pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), semisal Istana Presiden hingga Kantor Kemenko.

"Kita sedang bekerja mengerjakan kawasan 1B dan 1C. Nah, itu yang nanti digunakan untuk investasi. Tentu saja ada hitung-hitungannya, berapa jangka waktunya, berapa belinya. Sedang disiapkan oleh Otorita IKN," imbuhnya.

Secara proyeksi waktu, Danis menargetkan kedua kawasan baru tersebut bisa ditawarkan kepada investor akhir 2023. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun berupaya agar pengadaan dua lahan itu bisa dipercepat.

"Insya Allah secara kontraktual paling lama Desember 2023. Tapi mungkin kita sedang upayakan lebih cepat, lebih cepat untuk siap katakanlah mungkin di Oktober atau September, dalam rangka mendukung proses investasi tersebut," tuturnya.