Terapkan Sustainable Finance, Kredit Berkelanjutan BRI Berhasil Tembus Rp710,9 Triliun

Liputan6.com, Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI yang terus berkomitmen menerapkan sustainable finance atau keuangan berkelanjutan sebagai dukungan terhadap program ekonomi hijau pemerintah.

Seperti diketahui, isu lingkungan sendiri masuk dalam top ten global risk dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Pemerintah Indonesia dalam hal ini berkomitmen untuk menurunkan sekitar 32% efek gas rumah kaca pada 2030.

Direktur Kepatuhan BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto mengatakan, BRI bersama-sama dengan seluruh stakeholder berupaya untuk merealisasikan target tersebut.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, namun harus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder. Artinya ketika kita bicara green economy yang merupakan bagian dari sustainable finance, pasti ada kontribusi pemerintah, ada kontribusi dari sektor riil, ada kontribusi dari sektor keuangan, dan tidak kalah penting adalah ada juga kontribusi dari masyarakat secara umum,” ujarnya dalam acara Green Economy Forum, Selasa (6/6/2023) di Jakarta.

Sebagai bank terbesar di Indonesia, BRI berhasil mencatat pertumbuhan penyaluran kredit berkelanjutan sebesar 11,1% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Angkanya bertambah menjadi Rp710,9 triliun pada akhir kuartal I-2023 dari yang sebelumnya Rp639,9 triliun per kuartal I-2022. Dengan kinerja tersebut, BRI optimistis dapat menjadi market leader dalam penerapan ESG.

Kredit berkelanjutan tersebut disalurkan pada berbagai sektor, diantaranya adalah segmen UMKM, energi terbarukan, hingga transportasi ramah lingkungan. Adapun kontribusi segmen UMKM menjadi yang terbesar dengan persentase hingga 88,7% terhadap portofolio Kredit Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) BRI atau setara Rp630,7 triliun.

Solichin yang juga menjadi pengurus di bidang Legal dan ESG Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) menjelaskan, ekonomi hijau di Tanah Air perlu terus didorong. Dia memaparkan, bahwa portofolio sustainable finance 4 bank terbesar di Indonesia mencapai sekitar Rp1.290 triliun. Dari jumlah itu, porsi green project baru Rp326 triliun dan sisanya aspek sosial.

Oleh karena itu, dalam memandang ekonomi hijau yang lebih spesifik dari keuangan berkelanjutan, menurutnya bisa dilihat dari sisi aset maupun liabilitas. Dari sisi aset merupakan portofolio pinjaman yang bergantung pada demand. Dari sisi liabilitas akan menyangkut regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan yang sudah siap sekarang ini adalah green bond.

Dari sudut pandang perbankan, Solichin mengharapkan ada insentif untuk menerbitkan green bond. Sebab, ketika bank menerbitkan green bond akan digunakan untuk membayar green project atau memutar ekonomi hijau.

“Nah green project itu pasti inginnya ada special interest. Kalau ingin pembiayaan green project makin cepat dengan potensi yang makin besar ke depan," kata Solichin.

Lebih lanjut, Solichin mengajak seluruh stakeholder bersama-sama memberikan dukunga agar nanti kalau perbankan menerbitkan green bond mendapatkan special interest, dapat diskon tidak harga premium seperti sekarang.

(*)