Jokowi Cerita Pengangguran di Afrika Melonjak 33% Dampak Bonus Demografi, Ada Lulusan S2 Jadi Tukang Sapu

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi. Dalam hitungannya, puncak bonus demotrafi tersebut akan terjadi pada 2030. Untuk itu, pemerintah sudah harus bersiap sejak dini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, di 2030 saat Indonesia mencapai puncak bonus demografi sebanyak 68,3 persen dari total penduduk Indonesia berada di usia produktif.

Momentum ini hanya akan dialami sebuah negara satu kali saja.

“68,3 persen total penduduk Indonesia berusia produktif dan ini hanya sekali dalam peradaban sebuah negara. Hanya sekali dalam peradaban sebuah negara,” kata dia Jokowi dalam acara Indonesia Emas 2045 di The Ballroom Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023).

Jokowi mengatakan puncak bonus demografi bisa menjadi peluang sekaligus bencana jika tidak bisa dikelola negara dengan baik. Dia mencontohkan negara-negara di Afrika yang 2015 mengalami puncak demografi namun gagal mengelolanya.

“Di sebuah negara Afrika 2015 mendapatkan bonus demokrasi, lalu dalam 7 tahun pengangguran melonjak 33,6 persen,” kata Jokowi.

Saking sulitnya lapangan kerja, ada lulusan S2 di negara Afrika yang bekerja sebagai tukang sapu. Padahal dengan tingkat pendidikan yang tersebut seharusnya bisa menjadi guru atau pengajar.

“Saya baca berita di negara lain saking sulitnya cari kerja, lulusan S2 harusnya bisa jadi guru saat ini menjadi tukang sapu,” kata Jokowi.

Untuk itu, Jokowi tak ingin hal serupa terjadi di Indonesia. Makanya, bonus demografi harus dimanfaatkan dengan optimal agar Indonesia bisa menjadi negara maju di tahun 2045.

“Dan kita gak ingin terjadi seperti itu makanya harus bekerja keras memanfaatkan peluang ini. Kita harus punya perencanaan taktis. Visinya juga taktis,” kata dia.

Lebih lanjut Kepala Negara ini meminta para menterinya untuk menyiapkan visi, misi hingga strategi yang taktis. Mengingat dalam waktu bersamaan Indonesia juga berkompetisi dengan negara lain.

“Kita harus punya strategi taktis karena kita berkompetisi dengan negara lain,” kata dia.

Makanya, dia meminta Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappernas) dan para menteri untuk membuat Rancangan Pembanguan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2045 harus lebih taktis dan detail. Tidak boleh lagi menggunakan istilah normatif hingga absurd.

“Engga bisa lagi kita kaya dulu-dulu pakai istilah absurd. Pengembangan, penguatan, apa itu,? Pemberdayaan. Apanya? Harus taktis,” kata dia.

“Untuk membawa Indonesia menggapai Indonesia Emas 2045, rencana taktis, strategi taktis dan berani mengeksekusi,” pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com