Endemi, Anggaran BLT Dana Desa 2023 Disunat dari Rp 27 Triliun Jadi Rp 3,8 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar, menyampaikan bahwa anggaran program BLT Dana Desa 2023 hanya Rp3,88 triliun.

Angka ini turun dari anggaran BLT Dana Desa 2022 yang mencapai Rp27 triliun. Penurunan anggaran BLT Dana Desa ini bagian dari transisi pandemi Covid-19 menuju endemi seiring melandainya penularan virus Corona.

"BLT di APBDes ada Rp3,8 triliun, ini jauh menurun daripada sebelumnya yaitu Rp27 triliun untuk seluruh desa se- Indonesia," katanya dalam acara konferensi pers APBDes di Kuningan City Mall, Jakarta Selatan, (22/6).

Sejalan dengan penurunan anggaran, jumlah penerima BLT Dana Desa tahun ini juga akan dikurangi. Di mana jumlah keluarga penerima manfaat (KPK) BLT Dana Desa menjadi 2.752.035 yang tersebar di 71.984 desa.

Dia menilai, pemberian BLT Dana Desa ini masih diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat desa. Sebab, tak sedikit masyarakat desa yang terdampak pandemi Covid-19 meski pemerintah telah mengumumkan transisi menuju endemi.

"Sejak awal BLT dana desa hadir untuk merespon pandemi covid karena banyak orang yang kehilangan mata pencahariannya. Maka syarat penerima BLT adalah warga desa yang karena Covid-19 kemudian kehilangan mata pencahariannya," pungkasnya.

Anggaran dana desa diusulkan untuk ditingkatkan lima kali lipat hingga Rp5 miliar per desa pada 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menegaskan bahwa usulannya diajukan lantaran mayoritas kepala desa sukses mengelola anggaran tersebut. 

"Saat ini yang kita khawatirkan salah sasaran atau penyelewengan dana desa yang dikhawatirkan tidak terwujud. Mungkin ada satu atau dua. Tapi secara umum sukses." ujar Gus Imin saat berkunjung ke Unisma Kota Malang, Minggu (21/5).

 Ketua Umum PKB itu menambahkan, strategi pembangunan nasional sudah seharusnya diubah dari yang sebelumnya dari atas menjadi dari bawah, atau dari desa. Menurutnya perubahan orientasi tersebut akan menjadikan Indonesia akan lebih cepat maju.

"Bahwa kita harus berani mengubah strategi pembangunan nasional dari yang sebelumnya dari atas, diubah dari bawah, dan itu desa. Desa harus menjadi pusat pembangunan nasional di masa akan datang," tuturnya.

Dia pun berani optimis bahwa dana desa Rp5 miliar per desa itu akan memasifkan pembangunan bukan hanya di setiap desa, namun juga dalam skala nasional. 

"Kita berani berkomitmen, bahwa lima miliar ini menggeliatkan percepatan pembangunan desa secara masif," tegasnya.

Ia juga telah menghitung anggaran dana desa jika dinaikkan lima kali lipat. Menurutnya APBN sangat mampu untuk menggeser anggaran untuk dana desa. Jika memang terealisasi, Rp500 triliun akan diperuntukkan untuk program dana desa.

"Itu artinya butuh Rp400 triliun. APBN kita Rp 3 ribu triliun kalau dipilah Rp500 triliunnya saja untuk dana desa pasti pembangunannya akan terasa untuk masyarakat apalagi kalau seribu triliun," bebernya.

Meski demikian, Gus Imin mengingatkan komitmen dan kemampuan Kepala Desa untuk terus diasah dalam hal pengelolaan anggaran. 

"Komitmen pelaksanaan yang baik harus dijaga oleh Kades. Terus partisipasi masyarakat untuk aktif harus ditingkatkan. Program ini merupakan keberhasilan pemerintah keberhasilan pak Jokowi bahwa anggaran tidak dari atas tapi dari bawah. Jadi tepuk tangan dan jempol untuk itu," ujarnya.