Sri Mulyani: Realisasi Rencana Umum Pengadaan Capai Rp 387,81 triliun

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) sampai dengan saat ini baru mencapai Rp387,81 triliun dengan 768 ribu paket.

Dari nilai realisasi tersebut, sebesar Rp216,36 triliun atau 55,79 persen adalah Pengadaan Barang dan Jasa Negara (PDN), sedangkan sisanya masih dalam proses verifikasi tingkat TKDN-nya.

Adapun secara Nasional nilai belanja pengadaan barang/jasa pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah sebesar Rp1.112,45 triliun dengan 5,3 juta paket pengadaan.

"Rencana umum pengadaan sebesar Rp 1.112,45 triliun yang terdiri dari 5,3 juta paket pengadaan akan dilakukan. Dan realisasi dari RUP tersebut yaitu rencana umum pengadaan adalah sebesar Rp 387,81 triliun dengan 768 ribu paket. Ini artinya kita masih banyak sekali belanja yang masih bisa dioptimalkan," kata Menkeu dalam Business Matching VI dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) Tahun 2023, di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Lebih lanjut Menkeu berharap pengadaan barang dan jasa dalam 6 bulan terakhir tahun 2023 bisa betul-betul memacu penggunaan produk dalam negeri.

Kementerian Keuangan juga mendukung penggunaan produk lokal dengan terus memperkuat dari sisi produksinya yaitu, daya saing kualitas dan kompetitif harganya.

Disisi lain, guna mendukung produk-produk lokal dan memperkuat daya saing produk dalam negeri dan mendorong pertumbuhan sektor industri di dalam negeri, Pemerintah berupaya mendorong peningkatan realisasi belanja produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)/Industri Kecil Menengah (IKM)/Artisan minimal senilai Rp 250 triliun.

Bendahara negara ini menegaskan, dukungan terhadap sektor UMKM/IKM/Artisan diharapkan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dukungan-dukungan ini pasti sangat berarti karena banyak UMKM di Indonesia yang masih harus bangkit sesudah 3 tahun mengalami dampak yang tidak mudah selama pandemi," pungkas Sri Mulyani.

Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan beberapa persoalan dunia yang dapat mengancam perekonomian dan sistem keuangan Indonesia.

Sri Mulyani mengatakan, ancaman pertama yaitu ketidakpastian ekonomi global tetap tinggi. Dimana Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) merevisi kembali proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,0 persen yoy di 2023, sedikit lebih baik dari proyeksi April 2023 (2,8 persen yoy).

Pertumbuhan Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara maju di Eropa diperkirakan lebih baik dari proyeksi sebelumnya. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok tetap sama.

"Namun risiko tertahannya konsumsi dan investasi terutama sektor properti negara tersebut harus terus diwaspadai," ujarnya.

Ancaman selanjutnya yaitu tekanan inflasi di negara maju masih relatif tinggi dipengaruhi oleh perekonomian yang lebih kuat dan pasar tenaga kerja yang ketat.

KSSK memperkirakan hal itu akan mendorong kenaikan lebih lanjut suku bunga kebijakan moneter di negara maju, termasuk Federal Funds Rate (FFR).

Maka perkembangan tersebut menyebabkan aliran modal ke negara berkembang akan lebih selektif dan meningkatkan tekanan nilai tukar di negara berkembang, termasuk Indonesia.

"Oleh karena itu, diperlukan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi risiko rambatan global," ujarnya.

Kendati demikian, kata Sri, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik didukung permintaan domestik. Perekonomian triwulan II 2023 diperkirakan masih tumbuh kuat, ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan tren ekspansif aktivitas manufaktur sebagaimana ditunjukkan oleh PMI Manufaktur yang meningkat ke level 53,3 pada Juli 2023, lebih tinggi dibandingkan Juni 2023 sebesar 52,5.

"Konsumsi rumah tangga meningkat didorong oleh terus naiknya mobilitas, membaiknya ekspektasi pendapatan, dan terkendalinya inflasi, serta dampak positif dari Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan pemberian gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara," ujarnya.

Perkembangan tersebut juga disertai Indeks Keyakinan Konsumen dan Indeks Penjualan Ritel yang masih terus bertumbuh. Meskipun investasi bangunan masih relatif tertahan, namun investasi non bangunan masih terindikasi ekspansif.

"Hal ini sejalan dengan kinerja ekspor yang positif dan berlanjutnya hilirisasi. Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Informasi dan Komunikasi," jelasnya.

Sementara secara spasial, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh pertumbuhan wilayah Kalimantan dan Jawa yang masih kuat sejalan dengan terjaganya permintaan domestik. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2023 diprakirakan dapat mencapai kisaran 5,0-5,3 persen.