Cadangan Devisa Indonesia Juli 2023 Naik Jadi USD 137,7 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia melaporkan, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2023 tercatat sebesar USD 137,7 miliar, meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Juni 2023 sebesar USD 137,5 miliar.

"Peningkatan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono dalam keterangan BI, Senin (7/8/2023).

Lebih lanjut, Erwin menjelaskan, posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," ujarnya.

Adapun Bank Indonesia memandang ke depan cadangan devisa akan tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan respons bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebelumnya, Bank Indonesia mencatat neraca perdagangan triwulan II 2023 surplus yang lebih rendah dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas dan perlambatan ekonomi global.

Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global berdampak pada net outflows aliran modal asing dalam bentuk investasi portofolio pada triwulan II 2023 sebesar 1,3 miliar dolar AS.

Namun demikian, pada triwulan III 2023 aliran modal asing hingga 21 Juli 2023 kembali masuk sehingga mencatat net inflows sebesar 0,3 miliar dolar AS.

Ke depan, kinerja NPI pada 2023 diperkirakan akan tetap baik dengan transaksi berjalan terjaga dalam kisaran surplus 0,4 persen sampai dengan defisit 0,4 persen dari PDB.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan sosialisasi dengan perwakilan pelaku usaha dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Dalam sosialisasi tersebut, Sri Mulyani didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae.

"Saya bersama dengan Menko Ekon Pak @airlanggahartarto_official, Gubernur @bank_indonesia Pak Perry Warjiyo, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan @ojkindonesia Pak Dian Ediana Rae bertemu dengan perwakilan pelaku usaha dari sektor-sektor yang terkait. Kami berbincang sembari menikmati makan malam sehingga suasana menjadi cukup santai," tulis Sri Mulyani dikutip dari instagram pribadinya @smindrawati, Selasa (1/8/2023).

Bendahara negara ini menjelaskan langsung kepada perwakilan pelaku usaha yang hadir mengenai dasar PP 36 tahun 2023, hingga aturan turunannya yaitu Keputusan Menteri keuangan No. 272 Tahun 2023 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor SDA yang wajib DHE, serta PMK Nomor 73 Tahun 2023 tentang Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif atas Pelanggaran DHE SDA.

Selain itu, Sri Mulyani juga menyampaikan dampak PP 36/2023 ini cukup besar terhadap likuiditas valas. Dengan total nilai ekspor SDA tahun 2023 diperkirakan USD 175 Miliar (93 persennya berpotensi memiliki PPE ekuivalen atau lebih dari USD250.000), maka potensi nilai ekspor yang wajib retensi adalah sekitar USD 40-49 Miliar.

"Dengan ketentuan retensi selama 3 bulan, maka ini berpotensi menambah likuiditas valas per tahun sebesar USD10-12 Miliar, ini akan membantu negara kita memiliki cadangan devisa yang lebih baik!," ujarnya.

Disisi lain, Menkeu juga menjawab beragam pertanyaan dari pelaku usaha yang hadir. Ia menekankan, bahwa pemerintah tidak ingin membuat kondisi dunia usaha jelek, justru sebaliknya.

"Namun, perubahan memang tidak nyaman. Perubahan ini sangat kita perlukan untuk menguatkan perekonomian Indonesia.. demi kini dan nanti!," pungkasnya.