Menko Airlangga Yakin Kemiskinan Ekstrem Sirna di 2024

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto optimistis persentase penduduk miskin ekstrem 2024 bisa mendekati angka nol.

"Dalam indikator sosial kemiskinan ekstrem kita turun 1,12 persen di bulan Maret 2023 dan target tahun depan mendekati nol targetnya," kata Airlangga Hartarto dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024, di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Adapun Sebagaimana paparan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pidato RAPBN dan Nota Keuangan 2024, untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM jangka panjang guna memutus rantai kemiskinan, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp493,5 triliun untuk tahun 2024.

Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, perbaikan basis data penerima antara lain melalui penguatan data registrasi sosial ekonomi, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

Lebih lanjut, dibalik target penurunan kemiskinan ekstrem tersebut, Airlangga juga menyoroti bahwa Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara dengan pemulihan ekonomi yang cepat, konsisten, dan inklusif.

Pertumbuhan ekonomi selama tujuh kuartal terakhir, sejak akhir 2021, secara konsisten berada di atas 5,0 persen. Tingkat pengangguran berhasil diturunkan dari 6,26 persen pada Februari 2021 menjadi 5,45 persen pada Februari 2023.

Sementara tingkat kemiskinan juga terus menurun menjadi 9,36 persen pada Maret 2023, dari puncaknya di masa pandemi 10,19 persen pada September 2021. Begitu juga dengan kemiskinan ekstrem yang turun dari 2,04 persen pada Maret 2022 menjadi 1,12 persen pada Maret 2023.

"Hari ini bapak Presiden sudah menyampaikan terkait dengan APBN dan Alhamdulillah ekonomi Indonesia masih solid dan terus pulih, rilis terakhir ekonomi Indonesia tumbuh 5,17 persen atau 5,11 persen sepanjang semester I-2023," pungkas Airlangga.

Sebelumnya, Persentase garis kemiskinan (GK) penduduk miskin di Indoensia pada Maret 2023 mengalami penurunan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa garis kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen atau mencapai 25,9 juta orang.

Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto menjelaskan, persentase penduduk miskin mengalami penurunan 0,21 persen poin dibanding dengan September 2022. Sedangkan dibanding dengan Maret 2022,turun 0,26 juta orang.

Dia menilai, meskipin terus mengalami penurunan, namun tingkat kemiskinan Maret 2023 ini belum pulih seperti masa sebelum pandemi.

"Sejak Maret 2021 tingkat kemiskinan mengalami penurunan seiring dengan pemulihan ekonomi nasional. Meski sempat mengalami kenaikan pada September 2022. Selama pandemi, tingkay kemiskinan tertinggi terjadi pada September 2020 sebesarb10,19 persen," ujar Atqo dalam acara rilis BPS, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2023 sebsar 7,29 persen atau menurun dibandingkan September 2022 yang sebelumnya sebesar 7,53 persen. Sedangkan persentase penduduk miskin perdesaan pada periode yang sama sebesar 12,22 persen menurun dibandingkan September 2022 sebesar 12,36 persen.

Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp 550.458, per kapita atau per bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 408.522 atau 74,21 persen dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 141.936 atau 25,79 persen.

"Bisa kita ketahui, berdasarkan komponen pembentuknya, peranan komoditas makanan terhadap GK jauh lebih besar dibanding peranan bukan makanan. Untuk Maret 2023, peranan komoditas makanan mencapai 74,21 persen. Sementara untuk bukan makanan hanya sebesar 25,79 persen. Ini kontribusi terhadap garis kemiskinan," katanya.

Dengan demikian, pada Maret 2023, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.592.657 per rumah tangga miskin atau per bulan.