Bidik Peluang Bisnis Haji dan Umrah, BSI Buka Cabang di Arab Saudi Tahun Depan

Liputan6.com, Jakarta PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) bakal kembali membuka operasional kantor cabang penuh di Dubai, Uni Emirat Arab. Setelah itu, ekspansi ke negara Timur Tengah lainnya termasuk Arab Saudi siap dijalankan.

Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI), Hery Gunardi mengutarakan keinginannya untuk bisa membuka operasi penuh kantor cabang di Arab Saudi.

Menurut dia, Arab Saudi merupakan tempat potensial untuk pasar bisnis ibadah haji dan umrah. Terlebih BSI sudah menguasai ekosistem pasar untuk pemberangkatan haji dan umrah.

"Kita ingin mungkin next step itu akan ke Arab Saudi, pengen banget, karena ekosistem haji-umrah di Indonesia besar banget. Haji itu setahun mungkin ada 220 ribu jamaah, kalau umrah itu lebih dari 1 juta setahun," kata Hery di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).

"Sampai 85 persen itu ekosistem ada di BSI. BSI memang melaksanakan pembayaran terkait dengan LNA dan juga transaksi haji-umroh 80-85 persen itu emang kita, makanya kita pengen ke sana," tegas dia.

Tak hanya sekadar menunggu, ia mengungkapkan, BSI pada Selasa (22/8/2023) hari ini juga mendatangi Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. "Dan very soon apply perusahaan itu gimana untuk memenuhi requirement yang ditetapkan, karena masing-masing negara itu requirements beda-beda," imbuhnya.

Pembukaan Kantor Cabang

Hery menilai, pembukaan kantor cabang di Arab Saudi memang sudah jadi rencana besar korporasi, dimana BSI sesuai visi 2025 ingin menjadi salah satu top 10 bank syariah global dari sisi kapitalisasi atau market cap.

"Di sisi lain bank yang ingin global, kita punya presence di Middle East. Kan haji-umrah ekosistem mengejar di Saudi. Terus terkait transaksi dengan sukuk global dan trade financing itu adanya di Dubai," ungkapnya.

Ia pun menyatakan keinginannya agar realisasi pembukaan kantor cabang di Arab Saudi bisa dimulai 2024 mendatang. "Kalau kita maunya tahun depan, kita rapihin dulu semua requirement," tandas Hery.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wairjoatmodjo mengaku masih mengkaji penggabungan BTN Syariah dengan Bank Syariah Indonesia (BSI). Menyusul rencana spin-off anak usaha BTN tersebut yang ditarget terjadi pada akhir tahun 2023 ini.

Pria yang karib disapa Tiko mengatakan, sebelum masuk ke rencana penggabungan, BTN akan lebih dulu melepas Unit Usaha Syariah (UUS) atau BTN Syariah melalui skema spin-off. Menurutnya, soal ini juga masih dalam proses diskusi di Kementerian BUMN dan pihak terkait.

"Nah kalau BTN Syariah, kan ini masih dalam diskusi, tapi salah satu konsep yang kita ajukan adalah tetap BTN men-spin off dulu dengan bentuk nanti mereka menggunakan lisence bank yang sudah ada syariahnya. itu lagi digagas," ujarnya saat ditemui di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Setelah proses itu, baru kemudian berbicara mengenai upaya untuk BSI masuk sebagai pemegang saham dari BTN Syariah. Tiko menyebut, langkah ini bisa berjalan dengan catatan BTN Syariah lebih dulu menjadi satu perusahaan dan melalukan pemindahan aset.

"Nanti kemudian BSI masuk sebagai pemegang saham juga. jadi two step (dua tahapan)," jelasnya.

Baru Sebatas Konsep

Kendati begitu, Tiko belum berbicara banyak mengenai status BSI nantinya dalam porsi di BTN Syariah. Dia juga tak memastikan kalau BSI akan menjadi pengendali, mengingat ini baru sebatas konsep yang sedang dirumuskan.

"Jadi ini yang saya sampaikan ini sebagai informasi dalam rangka konteks rencana, kajian yah, karena ini kan dua-duanya perusahaan publik, jadi mereka harus melakukan announcement secara publik dulu," papar Wamen BUMN.

Diberitakan sebelumnya, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) angkat suara terkait rencana pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS) milik PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN).

Sekretaris Perusahaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Gunawan A. Hartoyo mengungkapkan perseroan masih terus mengkaji dan belum mengambil keputusan apapun terkait rencana aksi korporasi tersebut.

"Sehubungan dengan pemberitaan di media tentang aksi korporasi yang akan dilakukan terhadap UUS BTN yang melibatkan BSI, kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami belum membuat keputusan apapun terkait hal tersebut," kata Gunawan dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (9/8/2023).

Sebelumnya, BTN menyatakan siap mengakuisisi salah satu bank sebagai strategi pemisahan atau spin off UUS BTN. Rencananya, strategi spin off bakal diikuti oleh penggabungan BTN dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Namun sebagai perusahaan terbuka, BSI senantiasa tunduk pada ketentuan Pasar Modal.

Di mana informasi material baru akan dipublikasikan jika telah ada kepastian, dalam rangka mendukung prinsip keterbukaan informasi bagi pemegang saham. "Saat ini BSI sedang fokus untuk memperkuat bisnis secara organic guna mendukung visi menjadikan BSI sebagai salah satu top ten global Islamic Bank.

Langkah spin off oleh BTN ini diambil diambil setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Peraturan OJK (POJK) 12/2023 terkait spin off Unit Usaha Syariah.

Regulasi tersebut mewajibkan UUS dengan nilai aset 50 persen dari bank umum konvensional (BUK) atau memiliki jumlah aset minimal Rp 50 triliun menyampaikan permohonan izin atau persetujuan paling lama 2 tahun setelah POJK diterbikan untuk menjadi entitas sendiri. Di sisi lain, nilai aset BTN Syariah terpantau mengalami pertumbuhan. Pada semester I 2023, aset perbankan melonjak 14,69 persen menjadi Rp 46,27 triliun.

Pada periode sama tahun sebelumnya, nilai aset BTN Syariah tercatat sebesar Rp 40,35 triliun. Mulanya, UUS BTN Syariah ditarget bisa melakukan aksi spin off pada akhir tahun ini. Namun, aksi korporasi ini tak lantas mempermudah BTN Syariah bergabung atau merger ke Bank Syariah Indonesia (BSI).