Di Pertemuan G20 India, Mendag Zulkifli Hasan Serukan Reformasi WTO

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan(Mendag) Zulkifli Hasan menyampaikan pidato pembuka Indonesia dalam Pertemuan Tingkat Menteri Perdagangan dan Industri (Trade and Investment Ministerial Meeting/TIMM) G20 di Jaipur, India pada Kamis 24 Agustus 2023.

Dalam pidato tersebut, Mendag meminta negara anggota G20 memperkuat kerja sama dan aksi nyata untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

“Kerja sama G20 harus diperkuat untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Negara anggota G20 harus menunjukkan bentuk kerja sama ekonomi yang setara dan saling menguntungkan,” kata dia Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis, Jumat, (25/8/2023).

Untuk mewujudkan aksi nyata dan memperkuat kerja sama, semua negara anggota G20 harus mampu mengatasi hambatan perdagangan mengingat dinamika fragmentasi ekonomi semakin memperlemah sistem perdagangan multilateral. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Mendag menekankan agar negara anggota G20 terus memprioritaskan reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Fenomena fragmentasi ekonomi yang terjadi semakin memberikan tekanan atas sistem perdagangan multilateral. Untuk itu, agenda reformasi WTO harus menjadi prioritas utama melalui peningkatan fungsi tiga pilar yaitu negosiasi, transparansi dan notifikasi, serta sistem penyelesaian sengketa WTO," katanya.

Kemudian, ia melanjutkan bahwa ketahanan rantai nilai dan suplai global, termasuk peran lebih dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), merupakan salah satu faktor kunci dalam memulihkan ekonomi global.

Di sisi lain, adopsi teknologi digital untuk peningkatan efisiensi perdagangan juga menjadi fokus utama prioritas pembahasan G20 TIMM Presidensi India tahun ini.

Mantan Menteri Kehutanan itu mengatakan dengan kemajuan teknologi, peningkatan tuntutan akan efisiensi, dan isu keberlanjutan turut mendorong transformasi dalam perdagangan global. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi keniscayaan dalam perdagangan saat ini.

"Upaya G20 dalam mendukung transformasi digital merupakan bagian dari agenda yang lebih besar yang meliputi dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, Indonesia berkomitmen untuk turut serta mengatasi tiga isu prioritas yang menjadi pembahasan dalam Presidensi G20 India.

"Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan G20 untuk mengatasi tiga isu prioritas," kata Menaker saat memberikan pernyataan tentang Deklarasi dan Prioritas EWG pada Pertemuan Menteri Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan G20 di Indore, India, Sabtu (22/7/2023).

Menaker pun berbagi perspektif dan pendekatan Indonesia terhadap tiga isu prioritas tersebut. Pertama, mengatasi kesenjangan keterampilan global.

Menaker menegaskan, Indonesia percaya bahwa mengatasi kesenjangan keterampilan global memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multi-stakeholder.

Menurutnya, berinvestasi dalam program pendidikan dan pelatihan kejuruan yang berkualitas, termasuk magang sangat penting dalam menyelaraskan dengan kebutuhan industri, serta tidak kalah pentingnya mempromosikan pengakuan kualifikasi pemagangan di tingkat nasional, regional, dan internasional.

"Berdasarkan pengalaman Indonesia, mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat, kewirausahaan, inovasi, dan pengakuan keterampilan sangat penting untuk menjembatani kesenjangan keterampilan dan memberdayakan individu di pasar tenaga kerja yang berubah dengan cepat. Pendekatan ini melibatkan masyarakat dan membutuhkan kerja sama dengan serikat pekerja," jelasnya.

Selain itu, Menaker juga mendorong kolaborasi antara lembaga pendidikan, perusahaan, lembaga pemerintah, dan entitas lainnya, termasuk UKM untuk memfasilitasi magang berkualitas, penilaian keterampilan, dan peluang peningkatan karir yang menguntungkan pekerja dan beradaptasi dengan dinamika pasar tenaga kerja yang berubah.

Kedua, perlindungan sosial yang memadai bagi pekerja gig dan dan ekonomi platform.

Menaker berpandangan, cakupan perlindungan sosial bagi pekerja gig dan ekonomi platform ini semakin penting karena pertumbuhannya yang pesat dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Lantaran seiring perkembangan gig economy, penting untuk mengantisipasi dan mengatasi potensi munculnya bentuk dan skema baru untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan pekerja gig (pekerja tidak tetap berdasarkan proyek atau dengan jangka waktu tertentu).

"Oleh karena itu, kita harus menetapkan kerangka kerja yang memperjelas status kepegawaian mereka, mengutamakan K3, menjamin perlakuan yang adil, dan menyediakan akses ke perlindungan sosial dan manfaatnya," kata Manaker.

Lebih lanjut Menaker mengatakan, dalam konteks Indonesia, pemerintah telah bekerja sama dengan perusahaan platform, dan perwakilan pekerja untuk mengembangkan kebijakan yang melindungi hak dan kesejahteraan pekerja gig.

Selain itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan kepesertaan tenaga kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional merupakan langkah yang patut diacungi jempol untuk memperluas cakupan perlindungan sosial bagi para tenaga kerja tersebut.

Ketiga, memastikan pembiayaan perlindungan sosial yang berkelanjutan. Menaker menyatakan, Indonesia percaya bahwa program perlindungan sosial harus berkelanjutan secara finansial. Artinya, mereka harus didanai dengan cara yang tidak membebani anggaran pemerintah.

"Berdasarkan pengalaman Indonesia, kami mengeksplorasi sejumlah langkah, termasuk memperluas basis pendapatan, memperkuat sistem perpajakan, dan mengeksplorasi model pembiayaan yang inovatif. Kami juga percaya bahwa penting untuk memprioritaskan pengeluaran publik untuk perlindungan sosial, dan untuk terlibat dalam kerja sama dan bantuan internasional untuk meningkatkan sumber daya dan bantuan teknis," ungkapnya.

Oleh karena itu, Menaker Ida merekomendasikan untuk menyelaraskan dan menggabungkan prioritas ini dengan potensi hasil nyata yang dibahas dalam aliran keuangan G20 untuk memastikan penerapannya yang efektif.