IKN Nusantara Belajar dari Astana, Jadi Ibu Kota Smart dan Liveable

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Kota Astana bersama rombongan dari Kazakhstan melakukan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Kegiatan ini merupakan kunjungan balasan dari kunjungan yang dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Astana, Kazakhstan untuk kerjasama sister city pada Juli 2023.

Duta Besar RI untuk Kazakhstan dan Tajikistan Fadjroel Rachman menjelaskan, kunjungan balasan ini dilakukan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan kerjasama antara Astana sebagai ibukota terbaru di dunia, dan IKN sebagai kota yang akan mengambil alih titel ibukota terbaru di dunia.

"Sebagai sister city, IKN belajar banyak hal dari Astana tentang bagaimana caranya membangun ibukota yang smart dan liveable. Dan, mereka (Pemerintah Astana) juga ingin mengetahui bagaimana nantinya kita akan membangun IKN sebagai kota hutan berkelanjutan," kata Fadjroel, Senin (4/9/2023).

Selain dihadiri oleh pemerintah Kota Astana, kunjungan ini juga dihadiri oleh beberapa delegasi investor Kazakhstan untuk melihat peluang investasi dan mengenalkan IKN ke Eurasia, khususnya Asia Tengah dan Rusia.

"Kehadiran para delegasi hari ini adalah untuk melihat secara langsung bidang mana saja yang bisa dijadikan peluang investasi. Hadir bersama kami investor dari bidang konstruksi, digital, dan sejumlah pengusaha lain untuk mewakili pengusaha dari Kazakhstan dan Rusia," imbuh Fadjroel.

Fajdroel juga berharap, ke depan semakin banyak negara-negara di Eurasia yang mengetahui IKN. Sehingga minat investasi pengusaha dari Eurasia, khususnya Kazakhstan dan Rusia terus bertambah seiring berjalannya waktu.

Dalam kesempatan yang sama, OIKN melalui Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Mohammed Ali Berawi menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan terkemuka di bidang manajemen lalu lintas, penegakan lalu lintas dan ekologi lalu lintas dari Kazakhstan, Sergek Projects Ltd, tentang Kolaborasi Lalu Lintas dan Mobilitas Pintar di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK).

Ali menjelaskan, teknologi dari perusahaan yang sudah menjalin kerja sama dengan OIKN di bidang teknologi seperti Sergek Projects Ltd ini nantinya akan dipamerkan di Techno House untuk uji coba. "Nantinya, masyarakat bisa melihat, menggunakan, dan merasakan teknologi yang ditawarkan untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan," ujarnya.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengungkapkan bahwa IKN Nusantara telah menerima 270 letter of intent (LOI) atau minat investasi.

"Terbanyak dari Indonesia. Dari (negara) ASEAN banyak Singapura dan Malaysia yang lain 5 besar ada Jepang, Korea,” kata Deputi Bidang Investasi IKN, Agung Wicaksono usai acara diskusi ASEAN Investment Forum Day 2 di Sultan Hotel, Jakarta pada Minggu (3/9/2023).

Minat investasi Malaysia datang dari perusahaan properti yang berencana membangun 20 tower rumah susun atau rusun di IKN.

Disebutkan, perusahaan tersebut tengah melakukan studi kelayakan untuk kemudian melalui proses evaluasi dari pemerintah sebelum mengantongi izin untuk memulai pembangunan.

“Kalau Singapura itu yang mereka paling minat renewable energy, kemudian pengolahan waste,” katanya.

Adapun nilai total investasi swasta untuk industri hiburan di IKN menyentuh Rp. 20 triliun.

Angka tersebut hampir sekitar seperempat persen dari total pendanaan pembangunan swasta di IKN.

“Kalau yang dari swasta, sudah ada Rp20 triliun. Ini mainly play artinya entertainment, hotel dan sebagainya termasuk ada ruang terbuka hijau,” ungkap Agung.

Agung menjelaskan, dalam RPJMN 2020-2024 tercantum kebutuhan pendanaan IKN sebesar Rp. 466 triliun

Kebutuhan ini mencakup 3 indikasi pendanaan, yaitu APBN Rp. 90,4 triliun, badan usaha/swasta Rp123,2 triliun, dan Rp. 252,5 triliun untuk KPBU.

Pendanaan yang sebagian dari swasta domestik itu masuk pada zona 1A, atau yang dikenal sebagai lokasi pembangunan Istana Kepresidenan dan beberapa kantor kementerian.

“Kawasan 1 (berlokasi) sekitar istana, Monas, dan sebagainya. Kita fokus di situ dulu, KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) di arrange sekitar 6.000 hektar. Kemudian KIPP fokus lagi ke area 1A, ini baru yang 1 A saja yang 2024 ini kita targetkan setelah itu masih banyak lagi,” bebernya.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengungkapkan, sudah ada dari sembilan investor yang akan meneken kesepatan investasi di Ibu Kota baru di Kalimantan Timur.

9 investor ini termasuk dari 270 letter of intent (LOI) atau surat minat dari investor untuk IKN, yang sebagian besar berasal dari Indonesia.

"Yang masuk tahap hampir akhir ada 9," kata Agung, usai acara diskusi ASEAN Investment Forum 2023 di The Sultan Hotel and Residence, Minggu (3/9/2023).

"Lebih dari setengah (270 LOI) dari Indonesia. (Ada) dari Singapura dan Malaysia, sisanya dari negara ASEAN lainnya," bebernya.Sebagai informasi, LOI atau Letter of Intent adalah tahap pertama dari delapan tahap untuk melakukan investasi di IKN.

Tahap kedua, yaitu one on one meeting dan tahap ketiga adalah confirmation letter.

Kemudian, ada response letter yang menjadi tahap keempat dan non-disclosure agreement (NDA) yang menjadi tahap kelima.

"Kalau LOI itu masih belum komitmen, baru ngincer-ngincer, mau nyatain gitu. Tapi kalau NDA kayak udah jadian. Oke jadian, kita saling tukar informasi," papar Agung.

Tahap Selanjutnya

Tahap selanjutnya adalah feasibility study, yang dilanjutkan ileh seleksi investasi yang memenuhi syarat.

Hingga di tahap terakhir, diperlukan tanda tangan kesepakatan untuk membangun.

Agung menyebut, dari 270 LOI sudah ada sekitar 50 investor yang masuki tahap NDA.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan pergantian pemerintahan Presiden di tahun 2024 mendatang tidak akan mempengaruhi kebijakan terkait pembangunan ibu kota baru atau IKN di Kalimantan Timur.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan, IKN bukan hanya keputusan dari Presiden Jokowi, tetapi juga dari para pemimpin sebelumnya, yaitu Presiden Soekarno yang mempunyai visi untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan.

Kemudian Presiden Soeharto yang juga pernah berencana memindahkan ibu kota, kemudian berlanjut di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mendorong pembangunan lebih merata.

“Presiden Jokowi yang memutuskan menjadi undang-undang. Poin kedua undang-undang, pertama bukan hanya 1 presiden saja dan undang-undang didukung sangat kuat di parlemen" jelas Agung usai Invesment Forum di The Sultan Hotel and Residence, Minggu (3/9/2023).

Agung melanjutkan, ketika Pemerintahan berganti nantinya, undang-undang terkait IKN tidak bisa diubah oleh presiden baru, melainkan harus dengan persetujuan parlemen.

Otorita IKN pun mengungkap sudah ada tiga calon presiden yang mendukung pembangunan ibu kota baru yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.

"Karena ini sudah dikuatkan oleh undang-undang dan merupakan cita cita jangka panjang dari presiden pertama dan terakhir para (calon) pemimpin masa depan punya dukungan,” tegasnya.Adapun investasi pembangunan IKN Nusantara dari swasta untuk sektor yang tidak dibiayai oleh APBN. Agung mengatakan, pihaknya perlu memastikan swasta dapat memenuhi ketentuan terlebih dahulu mengenai tata ruang dan bisa memberikan nilai tambah.