Amerika Serikat Cegah Ketidakpastian Ekonomi Usai Hindari Shutdown

President of the Committee for a Responsible Federal Budget, Maya MacGuineas menuturkan persetujuan rancangan undang-undang pendanaan jangka pendek menjadi kabar baik.

oleh Agustina Melani diperbarui 01 Okt 2023, 17:47 WIB
Diterbitkan 01 Okt 2023, 17:44 WIB
Amerika Serikat Cegah Krisis Anggaran Usai Hindari Shutdown
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengapresiasi rancangan-undang yang menjamin pendanaan pemerintah hingga November tetapi tidak mencakup bantuan baru untuk Ukraina telah disetujui. (Dok. Pixabay)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengapresiasi rancangan undang-undang yang menjamin pendanaan pemerintah hingga November tetapi tidak mencakup bantuan baru untuk Ukraina telah disetujui. Hal itu setelah rancangan undang-undangan tersebut  telah disetujui DPR dan Senat sehingga dapat menghindari penutupan pemerintah federal atau shutdown.

Dengan demikian, rancangan undang-undangan itu hampir pasti akan diberlakukan sebelum dampak ekonomi akibat penutupan pemerintahan mulai meningkat Senin pagi, 2 Oktober 2023.

"Ini merupakan kabar baik dan melegakan kalau kita tidak akan melakukan penutupan pemerintahan. Hal ini seharusnya menjadi tidak rumit,” ujar President of the Committee for a Responsible Federal Budget, Maya MacGuineas, seperti dikutip dari Yahoo Finance, Minggu (1/10/2023).

"Tantangannya sekarang adalah memastikan kita tidak melakukan hal ini lagi dalam enam minggu,” ia menambahkan.

Presiden dan CEO the Bipartisan Policy Center, Margaret Spellings menuturkan, krisis anggaran lainnya yang akan menimbulkan penderitaan dan ketidakpastian pada rumah tangga dan perekonomian Amerika Serikat dapat dicegah dengan disahkannya kesepakatan pendanaan jangka pendek.

RUU kedua terakhir juga tampaknya bertujuan mencegah potensi pukulan ganda bagi industri penerbangan. Hal ini akan hentikan penutupan layanan yang dapat sebabkan garis keamanan lebih panjang dengan memaksa agen TSA tanpa bayaran serta hindari hilangnya izin dari Federal Aviation Administration (FAA) yang juga akan terjadi pada akhir pekan ini.

RUU yang diajukan pada menit-menit terakhir mencakup teks untuk menunda penutupan dan juga memberi wewenang ulang kepada FAA untuk sementara waktu, bahkan lebih lama lagi, hingga akhir 2023 untuk memberikan lebih banyak waktu kepada anggota parlemen untuk menangani kedua masalah itu.

Memastikan Operasi Sistem Penerbangan

Gereja di Odesa
Seorang anak laki-laki mencium patung Yesus saat membantu membersihkan Katedral Transfigurasi Odesa setelah gereja rusak berat akibat serangan rudal Rusia di Odesa, Ukraina, Minggu, 23 Juli 2023. (AP Photo/Jae C. Hong)

Pimpinan Komite Transportasi DPR Sam Graves dan Rick Larsen mengeluarkan pernyataan yang mengatakan kesepakatan itu penting untuk memastikan pengoperasian sistem penerbangan Amerika yang aman dan efisien tetapi menggarisbawahi kalau otorisasi jangka panjang untuk FAA juga diperlukan.

RUU ini tidak mencakup dana tambahan untuk Ukraina, sebuah poin penting dalam beberapa minggu terakhir bagi Partai Republik di DPR. Namun, mencakup USD 16 miliar untuk upaya bantuan bencana. Dana bantuan bencana FEMA sudah hampir habis dan diperkirakan menganggu lokasi terkena bencana seperti baru-baru ini di Florida dan Maui.

“Senat Partai Republik tetap berkomitmen untuk membantu teman-teman kita di garis depan,” ujar Pemimpin Minoritas DPR Mitch McConnel pada Sabtu malam.

“Saya yakin Senat akan memberikan bantuan mendesak lebih lanjut ke Ukraina pada akhir tahun ini,” ia menambahkan.

McCarthy juga membatalkan upaya memotong pengeluaran pemerintah untuk saat ini dengan tindakan apa yang dilakukan pada Sabtu pekan ini untuk melanjutkan pendanaan pada tingkat yang ada saat ini serta upaya Partai Republik untuk memberlakukan ketentuan perbatasan sebagai bagian dari kesepakatan apa pun.

Namun, bahkan ketika pengamat ekonomi menghela nafas lega karena satu ancaman terhadap perekonomian kini sudah tidak ada lagi, tanda-tanda awal adalah pertarungan belanja hampir pasti akan terjadi lagi ketika penutupan pemerintahan mungkin akan kembali menjadi ancaman pada November.

Tak Jadi Shutdown, Kongres AS Loloskan RUU Jaminan Pendanaan hingga 45 Hari ke Depan

Gedung pencakar langit Empire State di New York
Gedung pencakar langit Empire State di New York memancarkan lampu warna bendera juara Piala Dunia 2018, Prancis, Minggu (15/7). Sebelumnya, pucak gedung terkenal di Amerika Serikat itu selalu menyalakan warna putih. (AFP PHOTO / KENA BETANCUR)

Sebelumnya dikutip dari Kanal Global Liputan6.com, Pemerintah Amerika Serikat memilih untuk menghindari penutupan pemerintahan federal setelah DPR dan Senat menyetujui kesepakatan pendanaan jangka pendek.

Sebuah rancangan undang-undang yang menjamin pendanaan pemerintah hingga pertengahan November tetapi tidak mencakup bantuan baru untuk Ukraina disetujui di Senat dengan 88 suara berbanding sembilan, dikutip dari laman BBC, Minggu (1/10/2023).

Resolusi 45 hari tersebut diusulkan oleh Ketua DPR Kevin McCarthy setelah terjadi pemberontakan oleh rekan-rekan Partai Republik garis keras yang menguasai majelis tersebut.

Setelah ditandatangani menjadi undang-undang, hal ini akan mencegah gangguan terhadap layanan federal.

Shutdown AS, yang akan menyebabkan puluhan ribu pegawai federal cuti tanpa bayaran dan menangguhkan berbagai layanan pemerintah, dijadwalkan akan dimulai pada hari Minggu (1/10).

Namun dalam perubahan haluan yang dramatis pada Sabtu sore, anggota DPR dari Partai Republik bergegas untuk meloloskan langkah pendanaan sementara yang akan membuat pemerintah tetap terbuka selama 45 hari lagi dan tidak memberikan konsesi besar pada tingkat pengeluaran.

Hal ini didukung oleh lebih banyak anggota Partai Demokrat daripada Partai Republik, dengan sebanyak 90 anggota Partai Republik menentangnya.

Langkah ini merupakan pukulan bagi sekelompok kecil anggota Partai Republik sayap kanan yang telah mengadakan perundingan di majelis dengan tuntutan keras untuk pemotongan belanja negara.

Desakan Biden

Namun, dengan mayoritas anggota parlemen ingin menghindari penutupan pemerintahan, salah satu tuntutan utama faksi tersebut – tidak ada lagi pendanaan AS untuk pertahanan Ukraina terhadap invasi Rusia – tercermin dalam RUU itu.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis tak lama setelah pemungutan suara di Senat, Presiden Joe Biden mengatakan, "anggota DPR yang ekstrem dari Partai Republik" berusaha menciptakan "krisis yang dibuat-buat".

Biden juga dan mendesak Ketua McCarthy agar menyetujui kesepakatan pendanaan lebih lanjut untuk Ukraina tanpa penundaan.

Dia berkata: "Dalam kondisi apa pun, kami tidak dapat membiarkan dukungan Amerika terhadap Ukraina terganggu."

"Saya sepenuhnya berharap Ketua Parlemen akan menjaga komitmennya kepada rakyat Ukraina dan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk membantu Ukraina pada saat kritis ini."

Infografis Ekonomi RI Jauh Lebih Baik dari Negara Lain
Infografis Ekonomi RI Jauh Lebih Baik dari Negara Lain (Liputan6.com/Triyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya