Alasan Masyarakat Dibatasi Beli Beras di Supermarket

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi mengungkap alasan adanya pembatasan pembelian beras di toko ritel moderen. Diketahui, masyarakat hanya bisa membeli 2-3 kemasan 5 kilogram (kg) dalam sekali transaksi.

Arief mengklaim langkah ini sebagai salah satu cara untuk mengatur belanja masyarakat agar lebih bijak berbelanja. Dia menegaskan kebijakan beli beras dibatasi hanya berlaku bagi beras medium dari Bulog atau SPHP.

“Kenapa harus dibatasi? Ini karena beras SPHP harganya telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp 10.900 per Kg dan setiap rumah logikanya cukup dengan 2 pack. Apalagi kualitas beras SPHP Bulog ini berkualitas premium," ujar dia dalam keterangannya, Selasa (3/10/2023).

"Tentunya masyarakat kami ajak bersama untuk senantiasa berbelanja bijak, yang artinya sesuai dengan kebutuhan, tidak perlu belanja berlebihan di atas kebutuhan normal,” imbuh Arief.

Hanya untuk Beras SPHP

Dia menegaskan pembelian yang dibatasi hanya untuk beras SPHP. Sementara, beras premium bergantung pada kebijakan toko ritel masing-masing.

“Untuk jenis beras yang dibatasi 2 pack di pasar ritel, hanya berlaku untuk beras SPHP yang dari Bulog. Kalau untuk beras komersial, itu tergantung dari kebijakan ritel masing-masing," tegasnya.

Dia menegaskan, Bulog saat ini mengamankan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 1,8 juta ton. Kemudian, pada November 2023 akan bertambah lagi.

“Pemerintah bersama Bulog akan selalu bekerja keras. Memang ada kemungkinan terjadi penurunan produksi beras nasional, terutama jelang akhir tahun. Akan tetapi kita optimis kebutuhan konsumsi nasional terhadap beras tercukupi, sehingga semua pihak dari hulu sampai hilir harus hand in hand,” ujar Arief.

Sebagaimana diketahui, penyaluran beras SPHP telah diperluas pada ritel modern dan masuk ke Ramayana, Indomaret, Alfamart, Hypermart, Lotte, dan Super Indo. Meskipun dijual melalui ritel modern, harga beras tetap konsisten pada harga maksimal Rp 10.900 per Kg.

Vice President Buying and Indirect Procurement Super Indo, Donny Ardianta Passa mengatakan dengan adanya dukungan dari NFA dan Bulog, pihaknya dapat menyediakan beras SPHP Bulog bagi masyarakat. Super Indo juga konsisten menerapkan harga sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah.

"Untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat, kami menyediakan beras SPHP Bulog di gerai Super Indo sesuai dengan penyaluran dari Bulog. Harganya mengikuti penetapan dari pemerintah, yaitu Rp 10.900 per Kg dan dibatasi pembeliannya 2 pack per konsumen," ungkap Donny.

Sementara itu, Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita memastikan pasokan beras senantiasa cukup dengan gelontoran yang terus dilakukan secara masif ke semua lini pasar. Bulog akan terus membanjiri pasar dengan stok CBP sebagai bentuk intervensi pasar bersama pemerintah.

"Sesuai penugasan dari NFA bahwa memang Bulog dalam hal ini mendistribusikan CBP, baik ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dan juga kita membanjiri seluruh retail-retail modern dan seluruh pasar. Hari ini kita akan drop di Superindo sesuai permintaan kebutuhannya dan masyarakat akan tetap mendapatkan beras yang terjangkau di seluruh ritel modern. Jadi tidak perlu khawatir karena berasnya banyak," ujar Febby.

Adapun sampai 2 Oktober, Bulog telah merealisasikan beras SPHP di tingkat konsumen mencapai 799 ribu ton. Wilayah yang paling banyak digelontorkan beras SPHP selama 2023 ini adalah DKI Jakarta dan Banten yang tercatat total 174 ribu ton.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mulai memberlakukan pembatasan pembelian beras di pasar ritel moderen. Alhasil, masyarakat hanya bisa membeli 2-3 kemasan 5 kilogram per transaksi.

Ketua Umum Aprindo Roy N. Mandey mengatakan, pembatasan dilakukan agar ada pemerataan dari beras medium atau SPHP dari Bulog bagi masyarakat. Kendati sudah dimulai, Roy belum bisa memastikan kapan waktu pasti pembatasan pembelian ini berakhir.

"Tentunya berapa lama (pembatasan), kita ikuti perkembangan dari persediaan beras itu sendiri," kata dia kepada Liputan6.com, Selasa (3/10/2023).

Dia mengatakan, pembatasan akan bergantung pada besaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Diketahui, ada target penguasaan Bulog sebanyak 2 juta ton tahun ini, namun baru tersedia sekitar 1,6 juta ton. 400 ribu ton sisanya masih dalam proses impor.

Lagi-lagi, Roy memastikan langkah pembatasan agar konsumen bisa mendapatkan barang secara merata. Dia juga ingin memastikan kalau penyaluran tersebut diterima oleh konsumen pribadi bukan untuk dijual kembali.

"Kalau sudah guyur (stok CBP ke pasaran) ya mungkin sudah tak ada pembatasan. Jadi pembatasan ini untuk pemerataan dan untuk konsumen. Sehingga kita memastikan adalah rumah tangga, bukan pedagang atau bukan yang ingin memanfaatkan situasi atau suasana saat ini," jelasnya.