LKPP Kawal KPBU Unsolicited APJ Pertama di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) dampingi program peningkatan infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

Pengadaan tersebut merupakan pengadaan barang dan jasa dengan Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Unsolicited pertama untuk APJ yang dilakukan di Indonesia.

Praktik pengadaan dengan skema KPBU tersebut merupakan wujud atau implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Dalam prosesnya, pengadaan KPBU mengacu pada pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah

Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi (Hendi) memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang telah berinovasi dan berani dalam meningkatkan infrastruktur di daerahnya.

“Dharmasraya menjadi salah satu kabupaten yang memiliki komitmen dan kesabaran, mengingat proses KPBU itu tidak sebentar. Saya mengapresiasi kepada teman-teman di Kabupaten Dharmasraya yang berinovasi dan berani memberikan pelayanan terbaik khususnya penerangan lampu jalan,” ungkap Hendi dalam acara Launching Badan Usaha Pelaksana (BUP) KPBU APJ Unsolicited Pertama di Dharmasraya pada Selasa (3/10/2023).

Keberhasilan Pengadaan KPBU

Hendi berharap, keberhasilan pengadaan KPBU yang dimiliki Dharmasraya bisa menimbulkan semangat bagi daerah sekitar dan daerah lain di seluruh Indonesia. KPBU tidak hanya lampu jalan, masih banyak sektor infrastruktur yang bisa menggunakan KPBU seperti rumah sakit, pariwisata, jalan tol, dan pengolahan air minum.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Kabupaten Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyampaikan banyak berterima kasih kepada LKPP yang telah mendampingi keseluruhan proses pengadaan dengan skema KPBU yang dilakukan Kabupaten Dharmasraya.

“Karena memang skema KPBU ini merupakan hal baru, saya juga awalnya tidak yakin. Namun dengan adanya asistensi dari daerah dan tim yang memiliki komitmen serta pendampingan LKPP, sehingga pada akhirnya bisa meyakini bahwa KPBU ini bisa dilaksanakan” kata Sutan Riska.

Sebelumnya, LKPP RI berhasil membuat lompatan besar dalam pengembangan sistem E-Katalog dengan mulai melibatkan BUMN. Hal ini menjadi terobosan baru setelah sebelumnya sistem E-Katalog hanya berfokus pada aktivitas pengadaan yang bersumber dari APBN / APBD pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia.

Adapun PT Pertamina (persero) pun menjadi BUMN pertama yang telah resmi siap menggunakan sistem E-Katalog dalam aktivitas pengadaannya. Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman terkait pengembangan dan implementasi E-Katalog antara Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi dengan Direktur Utama PT. Pertamina (persero), Nicke Widyawati beberapa waktu lalu.

Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi (Hendi) menyebutkan bahwa Pertamina dapat memicu BUMN lainnya dalam implementasi E-Katalog.

"Selama ini kami (LKPP RI) memang baru menyentuh APBN dan APBD. Artinya dengan Pertamina hari ini menjadi BUMN yang pertama dan pionir (menggunakan E-Katalog) mudah - mudahan bisa menjadi role model," tegas Kepala LKPP RI tersebut, dikutip Minggu (1/10/2023).

Lebih lanjut, Hendi mengungkapkan jika hari ini lembaga yang dipimpinnya juga sedang menyelesaikan RUU PBJ Publik, dimana di dalamnya melibatkan BUMN.

"Ini penting karena dengan sistem E-Katalog ini pengadaan bisa lebih cepat, transparan, efektif, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri juga meningkatkan keterlibatan pelaku UMK Koperasi," terangnya.

Di sisi lain, dalam kesempatannya Hendi juga mengapresiasi peran Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Komisaris Utama Pertamina. "Bu Dirut, perjalanan menuju hari ini sebenarnya bisa dibilang tidak mudah juga, tapi Pak Ahok terus menyemangati agar kita bersama dalam melewati hambatan - hambatan yang ada. Untuk itu saya ucapkan terima kasih," pungkas Hendi.

Sementara itu, Nicke Widyawati selaku Direktur Utama PT. Pertamina (persero) menyampaikan apresiasi kepada Hendi dan Ahok yang telah menginisiasi implementasi E-Katalog di Pertamina.

"Terima kasih karena telah membawa Pertamina ke level yang lebih baik, dalam hal efisiensi, governance, dan keterbukaan," sebut Nicke.

Nicke menegaskan bahwa E-Katalog akan diimpelmentasikan oleh Pertamina grup beserta seluruh anak perusahaannya. "Pengadaan di Pertamina porsinya sangat besar. Pak, tahun lalu revenue kita 1.200 triliun rupiah, angka ini besar, apalagi kalau kita bicara Opex (biaya operasional) dan Capex (belanja modal)," tekan Dirut Pertamina tersebut.

Adapun selain Hendi dan Nicke, penandatanganan nota kesepahaman tersebut juga disaksikan langsung oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selalu Komisaris Utama PT. Pertamina Persero juga sejumlah pejabat eselon 1 dan 2 LKPP RI.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah atau LKPP RI Hendrar Prihadi (Hendi) melangsungkan kegiatan peluncuran konsolidasi pengadaan untuk pakaian dinas dan seragam sekolah bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Balaikota Surakarta. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Hendi dengan Ganjar sebelumnya, dimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditunjuk LKPP RI sebagai role model konsolidasi pengadaan untuk tingkat pemerintah daerah.

Konsolidasi pengadaan sendiri merupakan inovasi yang dirancang oleh LKPP RI untuk mendorong terwujudnya efisiensi anggaran pemerintah, sesuai arahan Presiden Jokowi. Melalui strategi konsolidasi pengadaan, LKPP RI berupaya menekan harga jual barang/jasa oleh penyedia melalui pemaksimalan potensi pengadaan lintas instansi, sehingga pemerintah bisa bertransaksi dengan harga yang lebih efisien.

Adapun khusus untuk provinsi Jawa Tengah, LKPP RI menyasar konsolidasi pengadaan untuk bahan pakaian dinas (khaki) serta seragam sekolah untuk SDLB, SMPLB, SMALB, SMA, dan SMK. Hal itu karena potensi belanja pemerintah untuk produk tersebut di provinsi Jawa Tengah dinilai cukup besar dan perlu untuk dilakukan efisiensi melalui strategi konsolidasi pengadaan.

Hasilnya, konsolidasi pengadaan untuk pakaian dinas dan seragam sekolah di provinsi Jawa Tengah tersebut berhasil mengefisienkan anggaran hingga 59% atau senilai Rp 106,3 miliar dari total nilai awal pengadaan sebesar Rp 180,3 miliar.

Tekait hal tersebut, Ganjar sendiri mengapresiasi Hendi bersama LKPP RI yang terus mendorong peningkatan kinerja pengadaan untuk pemerintah daerah di Indonesia, termasuk pemerintah provinsi Jawa Tengah.

"Terima kasih Pak Hendi, untuk kesekian kalinya beliau datang dalam rangka marathon sebagai agen perubahan, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. Kita terus coba laksanakan perintah presiden melalui LKPP," tutur Ganjar dikutip Minggu (27/8/2023).

"Dan tadi seperti yang kita lihat, perbandingan harga setelah dilakukan konsolidasi sangat jauh, sehingga tugas kami berikutnya adalah mendorong seluruh kabupaten kota untuk menjalankan konsolidasi tadi," tekan Gubernur Jawa Tengah itu.