Pelindo Bersiap 24 Jam Tunggu Kedatangan Beras Impor

Liputan6.com, Jakarta - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memaksimalkan jam operasional pelabuhan menjelang kedatangan beras impor. Utamanya dalam proses bongkar muat ketika beras tersebut masuk ke pelabuhan Pelindo.

Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengatakan, seluruh pelabuhan yang dioperasikan oleh perusahaan akan bersiaga selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu. Artinya, ketika kiriman beras datang di pelabuhan, bongkar muat bisa langsung dilakukan.

"Pola pemberian layanan operasional 24/7 atau non stop sudah Pelindo terapkan sejak beberapa tahun lalu. Waktu kerja ini berlaku untuk semua jenis komoditas yang akan dibongkar muat, termasuk beras. Di sini kami ingin memastikan kelancaran arus barang di pelabuhan tetap terjamin,” kata dia dalam keterangannya, Senin (13/11/2023).

Arif menambahkan, dari Januari - Oktober 2023, kami telah melakukan bongkar beras impor di 16 pelabuhan yang dikelola Pelindo dengan melayani sebanyak 138 kapal dan volume beras yang dibongkar yaitu 1.431.615 ton.  

Bongkar beras impor tersebut dilakukan di Pelabuhan Panjang, Bitung, Tanjung Wangi, Teluk Bayur, Tanjung Perak (Jamrud), Lhoksumawe, Malahayati, Belawan, Dumai, Tenau Kupang, Tanjung Emas, Tanjung Priok, Balikpapan, Ambon, Sorong dan Papua. 

“Dimanapun proses bongkar beras dilakukan, pelabuhan yang dikelola Pelindo pada prinsipnya siap memberikan layanan 24/7 dan tentunya kelancaran arus barang ini dapat terwujud jika seluruh elemen yang terkait juga dapat memberikan pola waktu kerja yang sama,” tegas Arif. 

Layanan 24/7 pelabuhan tentu juga harus diimbangi pihak-pihak terkait termasuk BULOG yang pasti juga mampu menyiapkan gudang-gudang beroperasi 24 jam sehingga akan memperlancar pembongkaran dan penyimpanan beras untuk distribusi ke masyarakat.

Sebelumnya, Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, Perum Bulog malah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah sebanyak 1,5 juta ton guna memperkuat cadangan beras pemerintah. Guna mempercepat realisasi impor tersebut, Bulog memperbanyak destinasi pelabuhan penerima agar beras impor bisa segera dibongkar dan disalurkan.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyampaikan selama proses pembongkaran beras impor ini Bulog berkoordinasi dan mendapatkan support dari Pelindo yang akan melayani tiga shift (24 jam) sehingga mampu mempercepat layanan bongkar pada kapal beras.

Di samping itu, Bulog juga membuka destinasi tambahan pelabuhan penerima baru untuk mempercepat realisasi pembongkaran beras impor.

"Untuk percepatan realisasi impor beras ini kita langsung tujukan kepada 28 pelabuhan penerima di seluruh Indonesia. Tadinya hanya 17 pelabuhan namun dalam rangka percepatan kita tambah 11 pelabuhan lagi jadi total ada 28 pelabuhan penerima," kata Budi Waseso dalam keterangannya pada Jumat, (10/11/2023).

Budi Waseso menjelaskan dari tambahan kuota impor sebanyak 1,5 juta ton dari pemerintah ini hanya bisa direalisasikan sebanyak 1 juta ton saja. Dikarenakan keterbatasan waktu dalam proses importasi tersebut mulai dari proses penyiapan komoditasnya maupun kebutuhan kapal untuk angkutan dari negara pengirim.

"Yang bisa kita realisasikan hanya yang terkontrak tahun ini saja. Kita sudah berhasil kontrak sebanyak 1 juta ton, sisanya yang 500 ribu ton tidak bisa carry over karena carry over hanya bisa untuk yang terkontrak tahun ini saja.

Dengan tambahan kuota impor ini, Budi menegaskan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikuasai Bulog aman.

"Jumlahnya sangat aman sampai dengan tahun depan," kata Budi Waseso.

Stok beras yang dikuasai Bulog saat ini ada sebanyak 1,3 juta ton, kemudian dengan tambahan baru penugasan impor dari pemerintah ini maka jumlahnya lebih dari cukup untuk kebutuhan penyaluran sampai dengan tahun depan guna menjaga stabilitas harga beras di masyarakat.

Sebelumnya, Pemerintah akan membebaskan bea masuk impor beras dan melanjutkan pemberian bantuan sosial pangan bagi masyarakat.

Pemerintah melakukan antisipasi dalam menghadapi kondisi global yang masih penuh tantangan dan prediksi El Nino yang masih harus terus diwaspadai hingga periode Februari 2024, yang bisa berdampak terhadap ekonomi domestik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan jika selain menjaga stabilitas harga di pasaran, penting juga bagi Pemerintah untuk terus menjaga konsumsi Masyarakat, yang tentunya memiliki kontribusi terbesar dalam PDB.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah melakukan Rapat Internal terkait Penyaluran Bantuan Pangan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (6/11/2023).

Pemerintah memastikan terus berupaya menjaga daya beli masyarakat, yang dilakukan melalui penambahan bantuan sosial dan memastikan penyalurannya tepat sasaran. Selain itu, penanganan stunting juga menjadi salah satu fokus untuk segera dilaksanakan.

"Tadi disampaikan bahwa saat sekarang kondisi Bulog per 2 november 2023 stoknya 1.442.945 ton. Dan penyaluran bantuan pangan di bulan September itu 94,95% dan di bulan Oktober 94,89%, November di 18,45%, dan kita masih ada di bulan Desember," ujar dia.

Dalam rapat internal tersebut, disampaikan terdapat kebutuhan tambahan anggaran dari Bulog, yaitu untuk tahap pertama butuh biaya sekitar Rp7,9 triliun, tahap kedua Rp8,4 triliun, dan ada tambahan terkait dengan untuk distribusi dan lainnya sebesar Rp2,8 triliun, sehingga totalnya sejumlah Rp19,1 triliun.

Selain perlu dilakukan percepatan pembayaran tagihan Bulog oleh Kementerian Keuangan, rapat juga membahas usulan terkait dengan insentif yang bisa diberikan Pemerintah, terutama untuk pembebasan bea masuk beras.

"Kita ketahui bersama bahwa pembebasan bea masuk dengan tarif spesifik Rp450/kg. Ini kita lakukan insentif berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Nanti badan pangan akan menyiapkan itu untuk BMDTP, yang nanti akan diberikan oleh Kementerian Keuangan," jelas Menko Airlangga.