Kredit Macet 170.572 Debitur UMKM Senilai Rp 10,96 Triliun Berpotensi Dihapustagihkan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengungkapkan potensi penghapusan kredit macet UMKM yang terdampak bencana gempa bumi Yogyakarta 2006 dan Covid-19. Nilai total outstanding mencapai sebesar Rp 10,96 triliun dari sebanyak 170.572 debitur.

"Ini potensi tagih debitur terdampak, ini yang belum diusulkan. Jadi yang gempa bumi belum dibahas dalam rapat kabinet tapi kalau disampaikan data hari ini terdapat 170.572 debitur terdampak gempa 2006 dan covid 19 berpotensi dihapustagihkan," ujar Teten Masduki dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Dia merinci, total tersebut berasal dari debitur UMKM terdampak bencana gempa 2006 sebanyak 11 debitur senilai Rp 30,215 miliar. Bersumber dari Bank BRI dan Bank BPD DIY.

Adapun disebutkan telah dilakukan penghapusan hutang pasca bencana di Yogyakarta pada 2006 dengan dihapustagihkan sebanyak 430 UMKM dengan nilai outstanding Rp 17,44 miliar oleh Bank BRI.

"Dari 11 debitur tersisa mengharapkan hapus tagih sebesar 100%, sementara penilaian Tim Adhoc hanya menyetujui 85% dari outstanding,"jelas Teten.

Adapun potensi jumlah debitur yang dihapustagihkan kredit macetnya imbas Pandemi Covid-19 sebanyak 170.561 dengan nilai total outstanding sebesar Rp 10,93 triliun. Ini berasal dari 13 Bank Himbara, antara lain BRI, mandiri, BNI, BPD, Bank Aceh Syaria, BJB dan lainnya

Dia pun mengatakan sedang disiapkan RPP hapus tagih terkait hal ini. "Rencana tindak lanjut atas kredit macet pada debitur terdampak ialah hari ini sedang dibahas Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) untuk pelaksanaan penghapusan kredit yang Rp 500 juta ke bawah di Kementerian Keuangan. Jadi ini terus kami koordinasikan," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri secara virtual Forum Diskusi “Peran Industri Penjamin Kredit dalam Pengembangan UMKM” yang diselenggarakan Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo). Dalam forum ini, Menko Airlangga mengatakan bahwa Industri Penjamin memitigasi risiko penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menko Airlangga menjelaskan, untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tetap tinggi dan berkualitas, Pemerintah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat dengan menjaga inflasi dan menyalurkan insentif, mendorong permintaan domestik, menyalurkan bantuan sosial, hingga mendorong stimulus fiskal sektor perumahan.

Pertumbuhan positif perekonomian Indonesia ditopang salah satunya oleh penyaluran kredit UMKM yang mencatatkan pertumbuhan kuat 8,9% (yoy) pada Agustus 2023.

Kontribusi UMKM cukup tinggi terhadap PDB yakni mencapai 61% dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Total investasi di sektor UMKM mencapai 60% dari total investasi nasional dan kontribusinya terhadap ekspor non migas nasional juga mampu mencapai 16%.

“Memperhatikan pentingnya peran UMKM, Pemerintah terus mendorong akses pembiayaan dengan meningkatkan share kredit UMKM yang pada posisi Agustus 2023 masih 23,2% dari total kredit, hingga dapat mencapai 30% terhadap kredit nasional pada 2024 nanti,” kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (17/11/2023).

Dari sisi penguatan pembiayaan UMKM, salah satu instrumen penting peningkatan kredit UMKM nasional adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimana Pemerintah memberikan subsidi bunga sehingga suku bunga/marjin KUR bisa rendah dan syarat agunan tambahan KUR juga dipermudah. Bahkan sebagai bentuk dukungan pemberdayaan UMKM, agunan tambahan bagi KUR sampai dengan Rp 100 juta tidak lagi diperlukan.

Pemerintah juga terus mendorong penyaluran KUR agar sesuai target dan semakin berkualitas. Dari sisi kuantitas, total penyaluran KUR per 6 November 2023 tercatat sebesar Rp204,17 triliun atau 68,74% dari target 2023 Rp297 triliun dan telah diberikan kepada 3,67 juta debitur.

Kuantitas penyaluran KUR tersebut diikuti peningkatan kualitas yang tercermin dari capaian penyaluran di sektor produksi sebesar 55,8%, lalu dominasi penerima baru KUR yang mencapai 79% dari total penerima KUR, dan keberhasilan graduasi debitur KUR yang mencapai 52% debitur yang naik kelas.

Perusahaan penjaminan menjadi salah satu pemeran utama dalam pelaksanan program KUR sejak 2007, dan sampai 2023 telah terdapat 12 perusahaan penjaminan yang terdiri dari perusahaan penjamin pusat dan perusahaan penjamin daerah.

Adapun kontribusi penjamin KUR tersebut tercermin dari jumlah KUR yang dijaminkan. Sampai Agustus 2023, jumlah KUR yang telah dijaminkan mencapai Rp 1.542 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 45,3 juta. Adapun nilai penjaminannya mencapai Rp 1.080 triliun dengan klaim yang dibayar sebesar Rp 22,8 triliun.