UEA, China dan Korea Siap Masuk IKN Setelah 17 Agustus 2024

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, investor asing masih harus bersabar untuk bisa menyalurkan investasi di IKN.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 07 Des 2023, 15:41 WIB
Diterbitkan 07 Des 2023, 15:41 WIB
Istana Negara Nusantara
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, investor asing masih harus bersabar untuk bisa menyalurkan investasi di IKN.. (foto: Abdul Jalil)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, investor asing masih harus bersabar untuk bisa menyalurkan investasi di IKN. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini masih memprioritaskan para investor dalam negeri untuk masuk ke proyek ibu kota baru tersebut.

"(Investor asing) bukan enggak ada yang masuk. Harus diingat, sudah ada yang masuk, tapi perintah Presiden yang di cluster A memprioritaskan pengusaha dalam negeri. Agar, yang tempat premium itu dikuasai oleh anak-anak negeri sendiri," ujar Menteri Investasi di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Bahlil menyebut sejumlah perusahaan dari negara-negara Timur Tengah dan Asia Tengah tengah antre menanamkan modalnya di IKN. Rencananya, mereka bisa mulai masuk pasca upacara perayaan 17 Agustus 2024.

"Negaranya kan dari Uni Emirat Arab, China, Korea. Mereka kan masuk dalam tahap kedua, setelah tahap pertama ini selesai, setelah kita upacara 17 Agustus. Tapi tanahnya sudah di-clear-kan," ungkapnya.

Nilai Investasi Capai Rp 35 Triliun

Melansir laporan Otorita IKN, hingga November 2023 minat investasi ke IKN telah membuahkan 305 surat pernyataan minat (Letter of Intent/LoI), baik dalam dan luar negeri. Terhitung sudah ada 21 investor yang melakukan groundbreaking dengan nilai investasi sebesar Rp 35 triliun.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono membahas terkait progres investasi yang ada di Nusantara. Dari 305 LoI yang masuk ke Otorita IKN, terdapat 172 perusahaan nasional/lokal yang berminat dengan proyek IKN. Meski demikian, sedikitnya ada 133 perusahaan luar negeri juga menyampaikan ketertarikannya.

"Dari 305 LoI yang telah diterima oleh Otorita IKN, telah kami lakukan proses uji kelayakan dengan peninjauan dan prioritasi, dimana tidak hanya perusahaan lokal tetapi juga berbagai perusahaan asing yang juga bermitra dengan perusahaan domestik," kata Agung beberapa waktu lalu.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Prioritas Perusahaan Dalam Negeri

Pradesain istana negara di Ibu Kota Negara (IKN) baru. Instagram@jokowi
Pradesain istana negara di Ibu Kota Negara (IKN) baru. Instagram@jokowi

Agung berpendapat, ini menunjukkan bahwa bukan berarti IKN Nusantara tak diminati perusahaan luar negeri, namun memang saat ini lebih diprioritaskan perusahaan dalam negeri dikarenakan lebih sigap dalam menyelesaikan pentahapan untuk berinvestasi di proyek ibu kota baru.

"Banyaknya perusahaan nasional/lokal yang menjadi investor kami juga dikarenakan cepatnya mereka dalam menyelesaikan proses uji kelayakan, investor domestik lebih sigap mengisi kebutuhan sektor-sektor prioritas di Nusantara," imbuhnya.

Setidaknya, terdapat enam perusahaan nasional sebagai pelopor pembangunan IKN Nusantara yang telah bermitra dengan perusahaan internasional. Antara lain, Hotel Nusantara dan Swiss Hotel, PSSI dengan FIFA, Rumah Sakit Mayapada dengan Apollo Hospital Group, Nusantara Intercultural School dengan JIS, PLN dengan Sembcorp Singapura, dan Pakuwon dengan Marriot International.

 


Perusahaan Internasional

Pembangunan Ibu Kota Nusantara
Sebuah rendering digital yang menunjukkan tata letak kompleks istana kepresidenan di ibu kota baru ditampilkan di lokasi pembangunannya di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Indonesia, Rabu, 8 Maret 2023. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Silvia mengungkapkan nantinya di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) bisa ditemukan Sumbu Nusantara, Istana Presiden, Kantor Presiden, Kantor Kementerian/Lembaga, dan juga hunian untuk ASN. (AP Photo/Achmad Ibrahim)

Selain beberapa mitra tersebut, tiga perusahaan internasional juga menjadi pemrakarsa pembangunan kawasan perumahan di Nusantara di antaranya, Citic Construction, Maxim, dan IJM.

“Perlu ditekankan, kami tidak menutup pintu investasi untuk pihak asing, memang kita sempat melakukan pengereman terhadap beberapa bentuk investasi. Salah satunya alasan kajian kelayakan yang perusahaan tersebut lakukan dinilai kurang pas," tegas Agung.

Tak lupa, Ia juga menyebutkan insentif dan kemudahan berinvestasi di Nusantara, seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2023, salah satunya terkait Hak Guna Usaha (HGU), "Meskipun demikian, jenis paket penawaran investasi yang kami berikan juga cukup menarik di mana pemberian HGU yang mencapai 95 tahun, serta beberapa insentif, baik fisik maupun non-fisik lainnya," terangnya.

Ia menyebutkan, kemungkinan Desember 2023, akan ada groundbreaking tahap tiga, yang rencananya diisi oleh perusahaan-perusahaan yang dibagi ke dalam tiga sektor, yakni sektor hijau, sektor pelengkap ekosistem sumbu kebangsaan, dan sektor lembaga negara dengan sumber pendanaan non-APBN. "Namun jadwal tersebut masih belum final," tandasnya.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya