Investor Asing Mulai Masuk IKN, Ekonom: Masih Banyak Tantangan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melakukan groundbreaking perusahaan asing perintis yang berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Rabu, 25 September 2024. Perusahaan asal China, Delonix Group menjadi investor asing pertama di IKN dengan total investasi Rp 500 miliar.

"Pada kesempatan baik ini akan dilakukan groundbreaking properti mix use dari Delonix Nusantara untuk investor yang berasal dari China," ungkap Jokowi saat groundbreaking Delonix Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, dikutip Sabtu (28/9/2024).

Sebagai informasi, Delonix Nusantara merupakan pembangunan kawasan mix use yang terdiri dari hotel, pusat olahraga, perkantoran, service apartement, hingga pusat perbelanjaan seluas 24.000 meter persegi.

Selain Delonix, Jokowi juga melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pada proyek properti dari perusahaan asal Rusia, yang bermitra dengan perusahaan lokal dengan total investasi mencapai Rp 300 miliar.

Ekonom, sekaligus Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan, memasukkan investasi ke IKN masih dibayangi beberapa tantangan.

Hal itu salah satunya dengan fokus pemerintahan ke depan berada pada program pengembangan pertanian, dan hilirisasi sehingga IKN bukan prioritas utama.

“Kedua, anggaran untuk IKN dari sisi APBN masih terlalu kecil atau Rp 15 triliun padahal IKN masih butuh pembangunan di kawasan inti,” kata Bhima kepada Liputan6.com, Sabtu (28/9/2024).

"Investor tidak akan langsung tertarik jika suport pendanaan dari pemerintah relatif kecil dibanding 2022-2024 yang mencapai Rp 73 triliun,” sebutnya.

Tantangan ketiga, negara asal investor utama Indonesia, salah satunya China sedang mengalami pelambatan ekonomi, krisis properti dan kelebihan pasokan industri.

“Jadi investor pastinya lebih berhati hati masuk ke proyek yang imbal hasilnya masih jangka panjang seperti IKN,” ungkap Bhima.

Keempat, Jawa masih akan jadi pusat pembangunan di dalam negeri. Hal itu terlihat dari rencana pengembangan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, MRT fase 2, Giant Sea Wall, PSN perumahan PIK 2 dan BSD.

“Pengembangan smelter Freeport di Gresik turut menegaskan Jawa sebagai episentrum ekonomi bisnis, bukan IKN,” Bhima menyebutkan.

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 15 triliun untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di tahun 2025 mendatang.

Anggaran tersebut sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 atau tahun pertama pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Total (anggaran untuk pembangunan) IKN Rp 15 triliun," ungkap Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono kepada media di Anyer, Banten, Rabu, (25/9/2024).

Thomas merinci, anggaran untuk pembangunan IKN mencakup Badan Otorita IKN sebesar Rp 5,8 triliun, dan di Kementerian PUPR senilai Rp 9,11 triliun.

Wamenkeu juga menegaskan, besaran anggaran pembangunan IKN saat ini masih sementara. Hal itu karena masih adanya peluang penambahan tergantung pada keputusan Presiden Terpilih nantinya.

"Angka itu masih bisa berubah, tetapi prinsipnya adalah banyak ruang yang diberikan kepada diskresi pada Pak Prabowo," jelasnya.

Ia lebih lanjut menjelaskan, diskresi yang besar kepada Prabowo itu diberikan mengingat APBN tahun 2025 merupakan APBN transisi, dan tentunya membutuhkan fleksibilitas.

"Itu prinsipnya diskresi presiden," imbuh Thomas.

Dia juga menyebut, pemerintah baru juga akan mendorong investasi swasta ke proyek IKN Nusantara, baik melalui skema Kerjasama Pemerintah maupun Badan Usaha.