Jokowi Minta Daerah di Kaltim Siapkan Pasokan Logistik ke IKN, Mulai dari Sayur hingga Ayam

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta daerah-daerah yang ada di Kalimantan Timur dan sekitarnya agar bisa mempersiapkan diri untuk memasok logistik ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Adapun logistik yang dimaksud, seperti sayuran, daging ayam, beras, hingga buah-buahan.

"Semua disiapkan, IKN kan belum selesai mungkin masih 10 - 15 tahun akan datang, artinya provinsi di sekitar IKN, kabupaten, kota di IKN harus mempersiapkan diri, misalnya urusan suplai sayur dari mana suplai ayam dari mana suplai beras dari mana, kalau enggak cukup berarti harus ambil dari provinsi lain," kata Jokowi di Kabupaten Penajam Paser, Kalimantan Timur, Kamis (26/9/2024).

Jokowi menuturkan, misalnya daerah sekitar Kaltim pasokannya tidak cukup maka bisa diambil dari provinsi lain. Tetapi, Jokowi menginginkan agar bahan-bahan yang dipasok ke IKN tersebut berasal dari wilayah-wilayah di Kaltim.

"Kalau bisa disiapkan dari provinsi kaltim sendiri didukung kabupaten sekitar IKN baik buah sayur beras dan bahan pokok lainya," tuturnya.

Jokowi menilai, bila hal itu terjadi maka betul-betul memberi manfaat ekonomi masyarakat. Dia pun yakin pertumbuhan ekonomi di Kaltim pasti naik.

"Tapi kalau kita lihat growth pertumbuhan ekonomi di provinsi Kaltim tanyakan ke gubernur Kaltim, kemudian di kabupaten kota misalnya Balikpapan, berapa saya pastikan naik tidak kecil," ujarnya menandaskan.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa kepindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur didukung oleh undang-undang yang disetujui oleh 93 persen fraksi di DPR RI yang mewakili masyarakat Indonesia.

Karena itu, Jokowi menekankan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukanlah proyek dirinya.

"Jadi (IKN) ini bukan Keputusan Presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan," ujar Jokowi saat membuka Rakornas Baznas di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur, Rabu (25/9/2024).

"Itu sudah melalui tahapan-tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara," imbuhnya.

Dia menceritakan bahwa rencana memindahkan ibu kota negara di luar Jakarta sudah digagas oleh Presiden pertama RI, Soekarno dan Presiden kedua RI, Soeharto. Jokowi menegaskan, dirinya hanya mengeksekusi gagasan tersebut.

"Saya itu hanya mengeksekusi. Gagasan itu sudah gagasan panjang udah lama," ucapnya.

Usai dilantik menjadi Presiden RI pada tahun 2014, Jokowi memerintahkan Kepala Bappenas untuk mengkaji gagasan Bung Karno memindahkan ibu kota negara ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Setelah dikaji, Jokowi akhirnya memutukan Penajam Paser Utara sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia.

"Setelah melalui beberapa studi, diputuskan ada tiga kandidat calon ibu kota baru Indonesia. Yang pertama Palangka Raya, yang kedua di Kalimantan Selatan, yang ketiga di Kalimantan Timur, dan tambah satu ada di Sulawesi di Mamuju," ujarnya.

"Didetailkan lagi, kemudian saya cek di lapangan, enggak sekali, dua kali, tiga kali. Kemudian, Bismillah, saya putuskan di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur," sambung Jokowi.

Dia menuturkan keputusan memindahkan ibu kota tidaklah muda. Jokowi menyebut pemerintah harus mengantongi izin DPR RI sebagai wakil rakyat.

"Kita juga izin kepada DPR. Saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai ibu kota Nusantara, dan itu disetujui 93 persen dari fraksi yang ada di DPR," tutur Jokowi.

Dia mengatakan pemindahan ibu kota negara bukan hanya pindah gedung-gedung pemerintahan saja. Namun, juga ada pola pikir, cara kerja baru, dan semangat kerja baru.

"Yang kita inginkan dalam tonggak peradaban kita sebagai sebuah bangsa sejak kemerdekaan itu adalah tonggak-tonggak, pancang-pancang, tahapan-tahapan kita berbangsa dan bernegara dalam jangka menengah dan panjang," pungkas Jokowi.