Punya Potensi Puluhan Triliun, Ekonomi Biru Sudah Jalan di Indonesia?

Liputan6.com, Jakarta Indonesia digadang memiliki potensi ekonomi berbasis maritim hingga puluhan ribu triliun. Perputaran uang dengan konsep ekonomi biru ini disebut-sebut sudah mulai jadi tumpuan di berbagai daerah di Indonesia.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat potensi ekonomi maritim Indonesia mencapai USD 1.338 miliar per tahun atau lebih dari Rp 20.000 triliun, tersebar luas di beberapa sektor utama.

Sektor perikanan memiliki potensi nilai ekonomi USD 787 miliar per tahun, sementara sektor pariwisata mencapai USD 283 miliar per tahun.

Sektor pertambangan menunjukkan potensi sebesar USD 225 miliar per tahun, sektor energi mencapai USD 86 miliar per tahun serta sektor transportasi mencapai USD 20 miliar per tahun.

"Potensi penerapan ekonomi berbasis maritim yang dimiliki Indonesia sangatlah besar. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut mencapai 5,8 juta km persegi atau 2/3 dari total luas wilayah Indonesia," ujar Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL-SC), Marcellus Hakeng Jayawibawa kepada Liputan6.com, Jumat (8/12/2023).

Marcellus mengatakan, dari potensi ekonomi maritim tersebut, Indonesia dapat menciptakan lebih dari 45 juta lapangan kerja baru.

Kemudian, industri yang dapat dikembangkan dari sektor ekonomi maritim termasuk pengolahan ikan seperti industri pengalengan, tepung ikan, dan perhiasan dari mutiara.

Lalu, perkapalan seperti galangan kapal, pembuatan suku cadang kapal, dan jasa pelayaran; pariwisata laut seperti hotel, restoran, dan jasa wisata bahari.

Selanjutnya, pertambangan laut seperti minyak, gas bumi, batu bara, dan mineral; energi laut seperti pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan ombak; serta transportasi laut seperti pelayaran, pergudangan, dan logistik.

"Indonesia perlu melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan potensi ekonomi maritim, seperti peningkatan investasi di sektor kelautan, kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur kelautan, dan koordinasi antar-pemangku kepentingan," tegas dia.

Menurut data yang dikantonginya, praktik berkonsep ekonomi biru sudah berjalan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Di Kota Bitung, industri pengolahan ikan berkembang pesat dan menjadi salah satu tujuan investasi.

"Hal ini menunjukkan bahwa konsep ekonomi biru dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional," ungkapnya.

Kemudian, beberapa contoh lainnya seperti, industri pengolahan ikan di Kota Bitung, Sulawesi Utara; pariwisata bahari di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur; pemanfaatan energi laut di Kepulauan Riau; serta pengembangan perikanan budidaya di Nusa Tenggara Barat.

Marcellus melihat, dalam pengembangan ekonomi biru di Indonesia, ada beberapa hal yang bisa dioptimalkan. Diantaranya peningkatan investasi di sektor kelautan untuk infrastruktur, sarana prasarana, dan teknologi yang mendukung, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar industri dan bisnis kelautan dapat berjalan optimal.

Selain itu, koordinasi yang efektif antar-pemangku kepentingan juga penting untuk memastikan pengembangan ekonomi biru berjalan dengan efisiensi.

"Dalam pengembangan ekonomi biru, perlu adanya upaya mengatasi sejumlah permasalahan yang dihadapi, seperti keterbatasan data dan informasi yang akurat yang diperlukan untuk kebijakan dan perencanaan yang tepat," ujar dia.

"Kurangnya infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan ekonomi kelautan, serta kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan industri dan bisnis kelautan," pungkas Marcellus Hakeng.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim Erick Thohir mengatakan Indonesia memiliki visi menjadi negara nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan pada 2045.

Erick menyebut perlunya kerja sama seluruh pihak, termasuk sinergitas kementerian dan lembaga. Selain itu dirinya juga menekankan agar kemenkomarves harus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas di atas 5% pada 2024.

"Perlunya sinergitas untuk pelaksanaan project utama pada enam kelompok pembangunan triwulan III seperti indikator pembangunan nasional, janji presiden, major project, proyek strategis nasional, SDGs, dan direktif presiden," ujar Erick dalam rapat koordinasi nasional bidang kemaritiman dan investasi 2023 di Golo Mori, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (6/12/2023).

Erick menekankan pentingnya sinergi dan kerja nyata dalam mengakselarasi penyelesaian project utama pembangunan triwulan III.

Selain mencarikan solusi yang tepat dan efisien untuk proyek yang terkendala, Erick juga menyebut perlunya penetapan target pada proyek-proyek yang baru dimulai seperti New Palembang Port dan KA Komuter Surabaya Gerbang Kertasusila sampai 2024.

Erick mencontohkan dukungan kementerian dan lembaga dalam program pembangunan kelautan dan perikanan. Dukungan tersebut meliputi infrastruktur pendukung seperti irigasi, listrik, jalan produksi; akses permodalan, sarana transportasi dan sistem logistik, integrasi penataan ruang, integrasi perizinan pusat dan daerah, inovasi teknologi produksi, serta hilirisasi produk kelautan dan perikanan.

Erick mengatakan dua misi utama dalam rancangan RPJMN 2025-2029 bidang kelautan dan perikanan yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat berbasis ekonomi biru dan menjadikan Indonesia sebagai bangsa maritim yang unggul dengan mengedepankan tiga strategi utama yaitu strategi ekonomi, politik, dan budaya.

"Strategi ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan perairan, pengembangan industri maritim, penguatan sarana dan prasarana kemaritiman, dan pengelolaan konektivitas maritim," ucap Erick.