Investor Asing Mulai Masuk IKN, Bakal Dapat Perlakuan Istimewa?

Mendag Jelaskan Pernyataan Bansos Pakai Uang Jokowi

Mendag Zulkifli Hasan mengaku tak setuju dengan pernyataan beberapa pihak yang menginginkan program bansos dihentikan. Bahkan, dirinya ingin jika anggaran program bansos terus ditingkatkan.

oleh Tim Bisnis diperbarui 04 Jan 2024, 13:15 WIB

Diterbitkan 04 Jan 2024, 13:15 WIB

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dalam konferensi pers Capaian Kinerja 2023 dan Outlook Perdagangan 2024, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (4/1/2024). (Tira/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Viral pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengenai uang bantuan sosial (bansos) yang berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia pun kemudian memberikan klarifikasi mengenai hal tersebut.

Mendag menyebut, dirinya bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Maksud dalam pidato mengenai bansos tersebut adalah dirinya akan melanjutkan seluruh program pemerintah Jokowi. Termasuk berbagai jenis bantuan sosial.

"Yang bilang (uang) pribadi siapa? Saya kan koalisi Indonesia maju, lanjutkan. Semua program jokowi kita akan lanjutkan dan tambah," kata Zulkifli Hasan kepada awak media di Pasar Palmerah, Jakarta, Kamis (4/1/2024).

Sebaliknya, Mendag mengaku tak setuju dengan pernyataan beberapa pihak yang menginginkan program bansos dihentikan. Bahkan, dirinya ingin jika anggaran program bansos terus ditingkatkan.

"Kalau ada orang yang ingin bansos BLT El Nino dihentikan, kita ingin ini dilanjutkan, dan ditambah. Itu kira-kira," ujar Mendag Zulhas.

Selain bansos, Mendag juga mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, dirinya juga mengaku mendukung program tabungan bagi pondok pesantren.

"Semua program jokowi kita akan lanjutkan dan tambah. Misalnya, tabungan untuk pondok pesantren lanjut dan dinaikkan, ibu kota baru lanjut dan dinaikkan," pungkas Mendag.

Bakal Dipanggil

Warga mengambil beras bantuan sosial di Kantor Kelurahan Meruyung, Depok, Jawa Barat, Selasa (26/9/2023). Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog membagikan Bantuan Sosial (Bansos) berupa beras kepada masyarakat berpendapatan rendah selama 3 bulan masing-masing 10 kg per keluarga penerima manfaat (KPM). (merdeka.com/Arie Basuki)

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia menyampaikan program Bansos pada 2024 sudah disetujui oleh parlemen. Dia juga meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.

"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral itu sesuatu yang tidak manusiawi. Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp15 ribu dan cabai mencapai Rp175 ribu," kata Aria Bima, saat konferensi pers, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Lebih lanjut, dia pun menambahkan bahwa PDIP sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos. PDIP sebagai partai pengusung pemerintahan Jokowi dari 2014-2019, ingin melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan untuk mensejahterakan rakyat.

"Kesejahteraan itu ada dua, menaikan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. Penurunan-penurunan ini yang kemudian adalah hak segala warga negara untuk mendapatkan jaminan-jaminan sosial," tegas dia.

Reporter: sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓