Netralitas PNS Jadi Kunci Sukses Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas tidak berhenti mengingatkan soal netralitas PNS dan aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu 2024.

Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut mengimbau seluruh PNS tetap menjaga netralitas, menguatkan soliditas, dan profesionalitas selama perhelatan lima tahunan ini berlangsung.

Anas meminta ASN sebagai penggerak mesin birokrasi harus tetap bekerja secara profesional, netral atau tidak berpihak, bebas dari pengaruh politik, dan menghasilkan kebijakan yang berdampak pada masyarakat.

"Netralitas PNS menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pesta demokrasi terbesar di dunia. Mari kita kawal bersama agar ASN imparsial dan bebas dari pengaruh agar pelayanan publik tidak terhambat," ujar Anas dalam Rapat Kerja Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tahun 2024 di Jakarta, Rabu(17/1/2024).

Pesan Jokowi

Selain itu, ia menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu mengingatkan agar simplifikasi proses bisnis di instansi pemerintah terus dilakukan agar birokrasi bisa bergerak lincah dan cepat. Penyederhanaan proses bisnis ini turut diakselerasi oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

"Agresivitas simplifikasi proses bisnis di BP2MI ini patut diapresiasi karena sudah memangkas berbagai layanan yang sebelumnya cukup panjang. Saya apresiasi karena BP2MI terus melakukan perbaikan untuk penguatan sinergitas tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia," ungkapnya.

Menurut dia, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan salah satu kunci penting. Didukung SDM yang kompetitif, dan pelayanan publik yang berkualitas menjadi muaranya. Ibarat kendaraan, birokrasi adalah mesinnya. Mesin yang mampu menggerakkan kendaraan.

"Maka sebagai mesin birokrasi harus senantiasa dipastikan dalam kondisi prima. Sehingga bisa menggerakkan kendaraan menuju tujuan yang dicita-citakan," pinta Anas.

Anas mengungkapkan, saat ini paradigma lama sudah berubah menjadi paradigma baru yang sesuai kebutuhan masyarakat, menerima kritik, dan partisipatif. "BP2MI sudah mengubah paradigma dari yang semula 'pemerintah mengatur masyarakat' menjadi 'pemerintah bekerja bersama masyarakat',” imbuhnya.

Lanjutnya disampaikan, saat ini pemerintah sedang mempercepat upaya transformasi layanan digital secara menyeluruh. Transformasi digital pemerintah diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Dalam Perpres termaktub percepatan 9 layanan prioritas, yaitu layanan pendidikan terintegrasi, layanan kesehatan terintegrasi, layanan bantuan sosial terintegrasi, layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan layanan identitas kependudukan digital, layanan transaksi keuangan negara, layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara, layanan portal pelayanan publik, layanan Satu Data Indonesia, serta layanan kepolisian.

Anas pun turut mendorong penguatan digitalisasi dan keterpaduan layanan di lingkup BP2MI termasuk dalam upaya menangani masalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di lapangan agar lebih responsif.

"Saya harap ke depan BP2MI nanti akan turut mengintegrasikan layanan yang dilakukan. Ini awalnya akan sulit tapi kita akan punya GovTech untuk menginteroperabilitaskan layanan ke dalam satu Portal Layanan Nasional," pungkas mantan Bupati Banyuwangi tersebut.