PNS Gelombang Pertama Pindah IKN Dapat Insentif Lebih Besar, Berapa Nilainya?

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan aparatur sipil negara (ASN) gelombang pertama yang pindah ke IKN bakal mendapat insentif pionir.

Pemerintah telah menyiapkan 3.246 ASN yang akan ditempatkan di IKN pada gelombang pertama per Juli-November 2023. Namun, periode perpindahannya akan dilakukan secara bertahap mengikuti jumlah hunian PNS yang sudah tersedia di Ibu Kota Nusantara.

"Kita kan hitung huniannya dulu. Nanti kita informasikan itu pasti. Nanti saya cek terakhir berapa, Julinya nanti kita lihat kesiapannya berapa. Nanti kita berharap, yang awal-awal itu dapat insentif pionir, khusus pionir," ujar Kepala Biro Data, Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (31/1/2024).

 

Namun, Averrouce menyebut besaran insentif pionir bagi PNS pertama di IKN sejauh ini masih terus dihitung. "Itu nanti lagi dibahas, apakah itu komponennya sendiri apa gimana. Karena kan hal baru, makanya perlu kita bahas," ungkapnya.

Pemberian insentif pionir bagi ASN pertama di IKN juga belum teralokasi dalam APBN 2024. Averrouce mengatakan, tunjangan tambahan itu berbeda sifat dengan gaji PNS.

"Di APBN itu kalau porsi untuk biaya gaji pasti harus ada. Nanti kalau tambahan penghasilan untuk kekhususan pasti nanti akan disiapkan. Walaupun itu di APBN belanja pegawai proyeksi kan. Tapi kan ada belanja yang nanti misalnya untuk pionir belum dialokasikan, dirincikan dulu," terangnya.

Kendati begitu, ia mengaku Kementerian PANRB sudah mengantongi nama-nama PNS awal yang bakal pindah ke Nusantara di gelombang pertama. Tinggal menunggu kesiapan IKN untuk bisa menerima mereka.

"Udah ada, tinggal mengatur kapannya. Nama-nama itu setiap kementerian/lembaga kita ada Pokja ASN. Ada Kemenpan, OIKN, Bappenas, sama kementerian/lembaga yang pertama kali pindah. Itu udah ada list namanya. Tinggal aja nanti berapa yang pindah, tinggal loncat tuh," imbuhnya.

Oleh karenanya, pemerintah bakal memberikan insentif pionir guna memastikan PNS-PNS itu nantinya betah di IKN.

"Makanya kami lagi bahas terus, karena Menpan ingin ASN yang pindah sana kualifikasi digitalnya kuat, kompetensinya mendukung kerja bersama. Jadi kalau kita pindah ke sana, nyaman intinya," kata Anas.

"Jangan pegawai pindah ke IKN masih pusing tidurnya. Makanya itu kita perjuangkan ASN yang jadi contoh, bahwa kita punya mimpi-mimpi besar di IKN nanti dibangun dengan baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa 250 ribu lulusan baru yang lolos rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan ditugaskan ke Ibu Kota Nusantara (IKN). 

"Presiden kan memerintahkan membuat skenario komprehensif terkait rencana pemindahan ASN menyeluruh, kita sedang matangkan ini. Termasuk akam ada formasi pemerintah pusat sebanyak 250 ribu fresh graduate buat IKN termasuk dipilih talenta-talenta digital," kata Menteri Anas kepada media di Gedung Bappenas, Selasa (30/1/2024).

“Presiden memperintahkan membuat skenario komprehensif terkait rencana pemindahan ASN, kita sedang matangkan,” ungkap dia.

Salah satu skenario itu adalah mematangkan sistem platform digital SMART ASN. 

Dengan begitu, dapat memudahkan pengelolaan dan pelayanan kepada ASN karena terintegrasi dalam satu wadah, termasuk membuat identitas kependudukan digital (IKD).

Nantinya, platform tersebut dapat mengintegrasikan kinerja, kenaikan pangkat, pensiun, dan pembelajaran.

“Sehingga ASN segera membuat identitas kependudukan digital (IKD), nanti SSO-nya (Single Sign on) menggunakan itu sambil yg lain selesai dalam rangka mereka untuk mendapatkan layanan mulai e-kinerja, kenaikan pangkat, pensiun, dan seterusnya, termasuk pembelajaran, diklat dan lain-lain itu bisa diintegrasikan," beber Menteri Anas.

"Apakah bisa semua? Kita sedang membuat pilot project. Manajemen risiko pembangunan jadi sangat penting dan terintegrasi dengan grand design reformasi birokrasi," pungkasnya.