Terbongkar, Biang Kerok Pendidikan dan Pelatihan di Indonesia Belum Merata

Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengungkapkan, hinggi kini masih banyak persoalan yang berkaitan dengan kualitas SDM atau tenaga kerja, di antaranya pada sisi supply yaitu melalui pendidikan atau pelatihan yang dianggap tidak terjadi link and match ketenagakerjaan.

"Permasalahan link and match dapat dikatakan permasalahan klasik yang selalu hadir dalam dinamika ketenagakerjaan," kata Menaker pada acara Kick Off Pengusaha Mengajar Tahun 2024 di SMK Mitra Industri MM2100 Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (31/1/2024).

Jika dibedah lebih dalam lagi persoalan link and match tidak hanya dapat dilihat dari kualitas lulusan lembaga pendidikan atau pelatihan, tetapi harus dilakukan analisis yang lebih komprehensif.

Menurut Menaker, belum meratanya kualitas pendidikan atau pelatihan disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kurangnya tenaga pengajar instruktur dan pelatih baik dari aspek jumlah maupun kompetensi, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, maupun kondisi geografis yang dapat menghambat akses seseorang untuk mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang berkualitas.

"Faktor-faktor itu semua pada akhirnya bermuara pada ketidaksesuaian antara lulusan pendidikan atau pelatihan dengan ekspektasi dari para pelaku usaha atau tidak link and match, sementara dampak dari ketidaksesuaian tersebut adalah terjadinya pengangguran," ujarnya.

Oleh karena itu, Menaker mengapresiasi gerakan 1.000 Pengusaha Mengajar yang diinisiasi APINDO. Ia menyebut gerakan tersebut sebagai kontribusi nyata dari para pelaku usaha dalam menyiapkan dan meningkatan kualitas SDM, khususnya yang akan masuk ke pasar kerja.

"Atas nama pemerintah, kami menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengusaha yang terlibat dalam program ini dan APINDO, serta seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap kualitas SDM tenaga kerja," ujarnya.

Diharapkan melalui gerakan 1.000 pengusaha mengajar ini dapat semakin mengakselerasi dan mengefektifkan link and match. Para pengusaha disebutnya memiliki pengalaman dan kompetensi yang bisa dibagikan.

"Gerakan pengusaha mengajar ini adalah salah satu cara memperkecil mis match karena pengusaha yang tahu kebutuhannya. Dia memberikan insight kepada gurunya, fasilitatornya, dan mungkin siswanya secara langsung, sehingga benar-benar terjadi link and match," pungkas Ida Fauziyah.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) dapat mengurangi kesenjangan keterampilan (skill gap) antara pemberi kerja yang mewakili kebutuhan industri dan para pencari kerja.

Oleh karena itu, Kemnaker terus berupaya mengurangi skill gap tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan Kemnaker adalah dengan melakukan transformasi BLK berupa link and match ketenagakerjaan.

"Pelatihan harus didesain menjawab kebutuhan pasar kerja. Itu yang kami lakukan. Makanya kami terus melakukan transformasi," kata Menaker seusai membuka Dialog Nasional bertajuk "Kolaborasi untuk Pelatihan Vokasi dan Produktivitas", di Jakarta, Rabu (31/1/2024).

Adapun upaya lain yang dilakukan Kemnaker, yaitu melalui Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI) yang terdapat di balai-balai vokasi.

FKLPI berfungsi sebagai jembatan atau wadah komunikasi antara Lembaga Pelatihan Kerja, khususnya BLK dengan industri dengan mempertimbangkan potensi ekonomi daerah, perkembangan dunia usaha dan teknologi, serta kebijakan-kebijakan pembangunan daerah dimana BLK beroperasi.

"Karena di situlah kita tahu kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian mengajak dunia usaha dan dunia industri mengajak bersama-sama mendesain pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan mereka," ujar Menaker.

Lanjut Menaker, saat ini urgensi untuk mengatasi kesenjangan keterampilan secara global semakin tinggi. Penuaan populasi, globalisasi, perubahan iklim, maupun digitalisasi akan menimbulkan kesenjangan keterampilan.

Menurutnya, adanya kesenjangan keterampilan akan menyebabkan produktivitas rendah, turnover tinggi, dan kurangnya inovasi. "Hal ini berdampak pada timbulnya ketidakpastian secara sosial-ekonomi yaitu seperti semakin tinggi biaya hidup dan berpotensi menimbulkan krisis sosial," pungkasnya.