Alokasi Pupuk Subsidi Ditambah Jadi 9,5 Juta Ton, Petani Tak Perlu Repot

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah telah memutuskan menambah alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,5 juta ton untuk 2024 ini. Penyaluran pupuk subsidi pun dipermudah dengan mengacu pada kebutuhan petani di lapangan.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengatakan penebusan pupuk bersubsidi kini cukup berbekal Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kemudian, pemerintah juga telah memutuskan kemudahan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Mulanya, penyaluran pupuk subsidi mengacu pada data alokasi setiap bulan yang diputuskan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Keputusan itu dinilai tidak memberikan keleluasaan kepada distributor pupuk untuk menyalurkan pupuk bersubsidi ke petani melalui kios.

“Ke depan ini tidak lagi dibagi perbulan sehingga penyaluran bisa fleksibel menyesuaikan kondisi di lapangan,” kata Rahmad dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (3/4/2024).

Data Petani 

Rahmad bilang, Pemerintah juga telah memutuskan untuk melakukan update data petani pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) menjadi setiap empat bulan sekali dari yang sebelumnya setiap satu tahun sekali.

”Kemudahan penyaluran sekarang sudah bisa cukup menggunakan KTP dan yang paling penting RDKK itu bisa diupdate setiap 4 bulan, kalau dulu setiap tahun kalau ada petani penggarap yang pindah ke lokasi lain updatenya itu baru bisa tahun depan, tahun yang kelewat sehingga tidak bisa menebus," terangnya.

"Jadi di luar peningkatan volume pupuk subsidi ada beberapa perbaikan yang kita kini bisa mempermudah dan bisa memastikan penyaluran mencapai 100 persen,” sambung Rahmad.

Lebih lanjut, terkait penambahan alokasi pupuk subsidi tadi, Rahmad melihat adanya potensi dampak positif pada produktivitas petani. Ambisi besarnya adalah mengejar ketahanan pangan nasional. ”Peningkatan alokasi pupuk subsidi ini penting, karena kita ketahui pupuk mempunyai peran sangat penting pada produktivitas pertanian," ujarnya.

"Nitrogen misalnya, mempunyai dampak pada produktivitas sebesar 56 persen, sedangkan kalium sekitar 15 persen, dan phospat sekitar 20 persen sehingga dampaknya cukup besar,” imbuh Rahmad.

Diketahui, penambahan alokasi pupuk subsidi dilakukan usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menambah anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 14 Triliun untuk tahun 2024 ini. Harapannya, akses pupuk subsidi dan sebarannya bisa semakin merata dan meningkatkan produksi pertanian.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi berharap kebijakan harga gas murah untuk industri akan lanjut tahun depan. Tujuan besarnya adalah mengejar ketahanan pangan nasional.

Diketahui, kebijakan itu merujuk pada Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar USD 6 per MMBTU untuk industri, salah satunya industri pupuk. Rahmad bilang, harga gas sangat berpengaruh pada biaya produksi dan berujung pada harga jual pupuk.

"Kalau harga gas, dampaknya pada harga pupuk naik. Kalau harga pupuk naik dampaknya ada dua; kalau pupuk subsidi maka tagihan pupuk subsidi meningkat, kalau non subsidi, maka harga pupuk yang dibeli petani meningkat," ungkap Rahmad dalam Media Gathering, di Jakarta, dikutip Selasa (19/3/2024).

Dia menjelaskan, jika harga pupuk naik lebih cepat dari harga komoditas, maka akan ada penurunan penggunaan pupuk. Alhasil, produktivitas pertanian juga diramal akan ikut turun. Menurutnya hal ini jadi rantai dampak yang panjang.

Atas perhitungan tersebut, Rahmad memandang ada kaitannya harga gas murah untuk industri pupuk terhadap ketahanan pangan nasional. Mengingat imbas meningkatnya biaya produksi dari harga gas yang diperoleh industri tadi.

"Menurut kami HGBT memiliki dampak langsung terhadap (upaya) mencapai ketahanan pangan nasional. Oleh karenaya kami harap HGBT dilanjutkan," pintanya.