Jokowi Resmikan 5 Ruas Inpres Jalan Daerah di NTB Senilai Rp 211 Miliar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan peresmian Inpres Jalan Daerah (IJD) di Nusa Tenggara Barat (NTB).

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 02 Mei 2024, 13:41 WIB
Diterbitkan 02 Mei 2024, 13:41 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan peresmian Inpres Jalan Daerah (IJD) di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan peresmian Inpres Jalan Daerah (IJD) di Nusa Tenggara Barat (NTB). (dok: PUPR)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan peresmian Inpres Jalan Daerah (IJD) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Peresmian oleh Jokowi ini dilaksanakan di ruas Lembar-Sekotong-Pelangan (Segmen Lembar-Gili Mas), Kabupaten Lombok Barat, Kamis (2/5/2024).

Turut hadir pada kesempatan itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi, dan Pj Bupati Lombok Barat H Ilham.

Jokowi mengatakan, pembangunan IJD tahun anggaran 2023 di NTB telah selesai dilaksanakan pada 5 ruas jalan.

"Pada tahun lalu telah dibangun dan diperbaiki 5 ruas jalan di 4 kabupaten, yaitu Lombok Barat, Sumbawa Barat, Sumbawa dan Bima. Total panjang 40,6 km dan menghabiskan biaya Rp 211 miliar," terangnya.

Dengan alokasi anggaran yang tidak kecil tersebut, RI 1 berharap kecepatan logistik dan distribusi akan semakin baik.

"Dan jalan menuju ke kawasan-kawasan produktif, baik itu kawasan pertanian atau kawasan perkebunan, semuanya bisa ditunjang oleh jalan yang baik," kata Jokowi.

Anggaran Kementerian PUPR

Sementara Menteri Basuki menyampaikan, pelaksanaan IJD mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Pada tahun anggaran 2023, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 14,6 triliun secara nasional untuk penanganan 2.873 km jalan daerah di seluruh Indonesia.

"IJD menangani ruas jalan provinsi, kabupaten, atau kota yang rusak dan menghubungkan kawasan-kawasan produksi. Misalnya pertanian, wisata, termasuk transportasi logistik seperti pelabuhan. Untuk tahun 2024 ini IJD masih terus dilanjutkan dengan anggaran sekitar Rp 15 triliun (nasional)," jelas Basuki.

 

Dukung Potensi Wisata

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan peresmian Inpres Jalan Daerah (IJD) di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan peresmian Inpres Jalan Daerah (IJD) di Nusa Tenggara Barat (NTB). (dok: PUPR)

Staf Ahli Menteri PUPR V Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S Atmawidjaja menambahkan bahwa NTB memiliki potensi pariwisata yang besar. Sehingga perlu dukungan infrastruktur jalan yang baik.

"Seluruh ruas jalan di Pulau Lombok nantinya akan terhubung menjadi satu sistem jaringan jalan. Kita lakukan secara bertahap dan kita evaluasi sesuai prioritas usulan pemerintah daerah dan pemenuhan readiness criterianya," ujar Endra.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTB Indra Cahya Kusuma memaparkan, IJD tahun anggaran 2023 untuk NTB tersebar di ruas Lembar-Sekotong-Pelangan (segmen Lembar-Gilimas) di Kabupaten Lombok Barat, ruas Polamata-Jelanga di Kabupaten Sumbawa Barat.

Kemudian, ruas Sabedo Dalam-Bukit Planing, ruas Lenangguar-Teladan di Kabupaten Sumbawa, serta ruas Wilamaci-Karumbu-Sape di Kabupaten Bima.

"Pada tahun 2024, nanti akan dilanjutkan 12 ruas IJD di Provinsi NTB. Saat ini, sedang dalam proses revisi DIPA, dan kami harapkan pada minggu ketiga Mei 2024 ini sudah keluar revisinya. Sehingga konstruksi bisa dimulai pada Juni 2024, dan mudah-mudahan semua bisa tuntas pada Desember 2024 untuk bisa segera bermanfaat bagi masyarakat," urai Indra.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya