Jokowi Sentil Kepala Daerah Pakai Anggaran untuk Rapat dan Studi Banding: Itu Masa Lalu!

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan kepada kepala daerah agar tidak menggunakan anggaran untuk agenda rapat dan studi banding yang kebanyakan.

Presiden meminta agar kepala daerah dapat mengimplementasikan program pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang berorientasi hasil agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

"Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat-rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan. Sudahlah itu masa lalu, di masa depan jangan sampai itu terjadi lagi," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 di JCC Senayan, dikutip dari Antara, Senin (6/5/2024).

Presiden meminta agar penyusunan program-program RKP harus sinkron atau sejalan antara agenda pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selain adanya sinkronisasi, program dalam RKP juga harus berorientasi pada hasil yang memberi pendapatan ekonomi daerah.

Kepala Negara pun kembali menekankan agar APBD tidak disebar ke dinas-dinas sehingga tidak memiliki skala prioritas terhadap program pembangunan yang jelas.

"Anggaran diecer-ecer kepada dinas-dinas, semuanya diberi, enggak ada mana yang skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10 persen, semua diberi 10 persen, enggak jelas skala prioritasnya yang mana," kata Presiden.

Terakhir, Presiden juga berpesan agar program yang dijalankan tepat sasaran dan strategis, sehingga manfaat dari APBN dan APBD dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Anggaran Pengentasan Stunting

Contohnya, anggaran pengentasan stunting yang diberikan melalui Puskesmas tidak boleh digunakan untuk pembelian pagar Puskesmas.

"Anggaran untuk stunting untuk Puskesmas, diberikan ke Puskesmas jadinya pagar Puskesmas. Ada, jangan bilang enggak ada. Ada. Enggak ada hubungannya stunting sama pagar," kata Presiden.

Oleh sebab itu Presiden berharap Musrenbangnas 2024 yang mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" ini dapat menjadi sekrub penyambung agenda pembangunan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, sehingga agenda tersebut bisa seirama dan tepat sasaran.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan peluncuran Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama (RSPPU).

Peluncuran itu dilakukan di halaman Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta Selatan pada Senin, 6 Mei 2024.

Menurut Jokowi, terobosan ini perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan dokter spesialis.

"Saya dalam 6 bulan ini kalau ke daerah suka belok ke Puskesmas. Saya senang alat-alat seperti USG sudah tersedia dan di RS sudah ada MRI, mammograf, dan cathlab," kata Jokowi dalam sambutannya.

"Tapi selalu keluhan di daerah utamanya di provinsi adalah dokter spesialis yang tidak ada," lanjutnya.

Kekurangan dokter spesialis ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar Indonesia, ucap Jokowi. Mengingat rasio dokter berbanding masyarakat di Tanah Air adalah 0,47 dari 1.000 membuat Indonesia menduduki peringkat 147 dunia dan di Asia peringkat sembilan.

"Artinya masuk tiga besar tapi dari bawah," kata Jokowi.

Sejauh ini, lanjut Jokowi, Indonesia membutuhkan 124 ribu dokter umum dan 29 ribu dokter spesialis.

“Ini jumlah yang tak sedikit, jangan sampai tidak terisi. Jangan sampai alat-alat yang ada tidak berguna karena dokter spesialisnya tak ada,” ucap Jokowi.

Sejauh ini, Indonesia hanya memiliki 2,7 ribu dokter spesialis per tahun dan ini adalah jumlah yang sangat kecil. Masalah lain yang timbul terkait dokter spesialis adalah distribusinya yang tidak merata. Rata-rata dokter spesialis atau sekitar 59 persen terfokus di Pulau Jawa.

“Oleh sebab itu harus ada terobosan, harus kita mulai harus berani memulai, kita harus mempunyai mimpi yang tinggi, standar internasional,” ujar Jokowi.