Kata KPK soal Jokowi Finalis Tokoh Terkorup Versi OCCRP

Liputan6.com, Jakarta Presiden ke-7 RI Jokowi masuk dalam finalis sebagai salah satu dari lima nama tokoh dunia yang dianggap paling korup menurut OCCRP. Dari laman www.occrp.org bahwa nominasi nama lima tokoh itu berasal dari pembaca, jurnalis, dan pihak lain di jaringan global OCCRP.

Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilahkan kepada pihak yang memiliki bukti bahwa Jokowi melakukan dugaan tindak pidana korupsi agar segera melaporkan.

"KPK mempersilahkan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung, tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, untuk dapat dilaporkan," ujar Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis (2/1/2025).

Tessa kemudian menyinggung semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Oleh sebab itu KPK mempersilahkan kepada pihak-pihak menggunakan hak hukumnya ke aparat penegak hukum yang ada.

"Baik itu ke KPK, maupun ke Kepolisian atau Kejaksaan yang memang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi,"kata dia.

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal sebutan pimpinan terkorup yang dirilis oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Jokowi masuk nominasi finalis tokoh Kejahatan Terorganisir dan Korupsi 2024 yang dirilis OCCRP.

 "Terkorup? Terkorup apa? Yang dikorupsi apa?" kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Selasa (31/12/2024), dilansir Antara.

Ia meminta pihak yang menyebutnya sebagai pemimpin terkorup untuk membuktikan.

"Ya dibuktikan, apa," ucap Jokowi.

Mantan wali kota Solo itu mengaku saat ini banyak fitnah yang mengarah kepadanya.

"Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan?" ujar Jokowi.

Disinggung soal adanya muatan politis di balik nominasi pimpinan terkorup, ia melemparkan tawa terhadap wartawan.

"Ya ditanyakan saja. Orang bisa pakai kendaraan apa pun lah, bisa pakai NGO, bisa pakai partai," kata Jokowi.

Sekjen ProJo Handoko menyatakan penilian OCCRP itu sangat keliru. “Itu penilaian yang keliru. Yang mengetahui dan merasakan adalah rakyat Indonesia. Tolok ukurnya jelas, antara lain hasil pembangunan, penegakan hukum, budaya politik baru, serta harapan,” kata Handoko saat dikonfirmasi, Rabu (1/1/2024).

Handoko menyebut, sampai akhir masa jabatan Jokowi, penerimaan masyarakat kepadanya berada pada angka 80 persen, bahkan lebih. 

"Tingkat kepercayaan publik pun tinggi terhadap Pak Jokowi sampai sekarang. Masak pendapat rakyat Indonesia bisa diabaikan begitu saja, " ujar Handoko.

Handoko justru mencontohkan pada pemerintahan Jokowi, banyak menteri koruptor ditangkap, termasuk dari PDIP.

"Banyak contoh menteri yang ditangkap semasa Jokowi menjadi Presiden, termasuk dari PDIP. Silakan saja proses hukum jika memang ada data dan fakta. Jangan cuma omon- omon,” pungkas Handoko.

Reporter: Rahmat Baihaqi/Merdeka.com