7 Respons Sejumlah Pihak Usai Jokowi Jadi Finalis Tokoh Terkorup Dunia 2024 Versi OCCRP

Liputan6.com, Jakarta - Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi mendapatkan nominasi sebagai salah satu tokoh dunia paling korup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Dikutip dari publikasi yang diterbitkan di situs resmi OCCRP, selain Jokowi, beberapa nama yang disebutkan di antaranya Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasin, dan pebisnis India Gautam Adani.

Jokowi pun menanggapi soal sebutan pimpinan terkorup yang dirilis oleh OCCRP.

"Terkorup? Terkorup apa? Yang dikorupsi apa?" kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Selasa 31 Desember 2024, dilansir Antara.

Ia meminta pihak yang menyebutnya sebagai pemimpin terkorup untuk membuktikan.

"Ya dibuktikan, apa," ucap Jokowi.

Tak hanya Jokowi, sejumlah pihak pun angkat bicara. Sekjen ProJo Handoko menyatakan penilian OCCRP itu sangat keliru.

"Itu penilaian yang keliru. Yang mengetahui dan merasakan adalah rakyat Indonesia. Tolok ukurnya jelas, antara lain hasil pembangunan, penegakan hukum, budaya politik baru, serta harapan," kata Handoko saat dikonfirmasi, Rabu 1 Januari 2025.

Dia menyebut, sampai akhir masa jabatan Jokowi, penerimaan masyarakat kepadanya berada pada angka 80 persen, bahkan lebih.

"Tingkat kepercayaan publik pun tinggi terhadap Pak Jokowi sampai sekarang. Masak pendapat rakyat Indonesia bisa diabaikan begitu saja," papar Handoko.

Ketua DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy juga turut merespons. Dia menilai, rilis OCCRP yang menyebut Jokowi masuk nominasi pemimpin negara terkorup di dunia pasti mengagetkan publik tanah air.

Sebab, kata Ronny, sosok Jokowi di mata publik sangat sederhana. Terlebih, pada pakaian yang dikenakan saat menjabat sebagai presiden.

"Apa benar beliau pemimpin korup? Karena yang kita tahu beliau orang yang sederhana, bahkan sampai sekarang ke mana-mana masih konsisten pakai kemeja putih dan celana hitam terus," ucap Ronny.

OCCRP pun memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana mereka memilih nominasi dan juga atas apa yang mereka sebut sebagai sejumlah kesalahpahaman.

Berikut sederet respons sejumlah pihak usai Jokowi mendapatkan nominasi sebagai salah satu tokoh terkorup dunia 2024 versi OCCRP dihimpun Tim News Liputan6.com:

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal sebutan pimpinan terkorup yang dirilis oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Jokowi masuk nominasi finalis tokoh Kejahatan Terorganisir dan Korupsi 2024 yang dirilis OCCRP.

"Terkorup? Terkorup apa? Yang dikorupsi apa?" kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Selasa 31 Desember 2024, dilansir Antara.

Ia meminta pihak yang menyebutnya sebagai pemimpin terkorup untuk membuktikan.

"Ya dibuktikan, apa," ucap Jokowi.

Mantan wali kota Solo itu mengaku saat ini banyak fitnah yang mengarah kepadanya.

"Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan?" ujar Jokowi.

Disinggung soal adanya muatan politis di balik nominasi pimpinan terkorup, ia melemparkan tawa terhadap wartawan.

"Ya ditanyakan saja. Orang bisa pakai kendaraan apa pun lah, bisa pakai NGO, bisa pakai partai," kata Jokowi.

Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu menyatakan pihak-pihak tertentu bisa memanfaatkan organisasi masyarakat untuk melemparkan tuduhan tersebut.

"Bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu ya," kata Jokowi.

Presiden ke-7 RI Jokowi masuk dalam nominasi sebagai salah satu dari lima nama tokoh dunia yang dianggap paling korup menurut OCCRP.

Dari laman www.occrp.org bahwa nominasi nama lima tokoh itu berasal dari pembaca, jurnalis, dan pihak lain di jaringan global OCCRP.

Adapun nominasi yang memporoleh suara terbanyak terbanyak untuk tahun 2024 meliputi, Presiden Kenya William Ruto, mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautami Adani.

Sekjen ProJo Handoko menyatakan penilian OCCRP itu sangat keliru.

"Itu penilaian yang keliru. Yang mengetahui dan merasakan adalah rakyat Indonesia. Tolok ukurnya jelas, antara lain hasil pembangunan, penegakan hukum, budaya politik baru, serta harapan," kata Handoko saat dikonfirmasi, Rabu 1 Januari 2025.

Handoko menyebut, sampai akhir masa jabatan Jokowi, penerimaan masyarakat kepadanya berada pada angka 80 persen, bahkan lebih.

"Tingkat kepercayaan publik pun tinggi terhadap Pak Jokowi sampai sekarang. Masak pendapat rakyat Indonesia bisa diabaikan begitu saja, " ujar Handoko.

Handoko justru mencontohkan pada pemerintahan Jokowi, banyak menteri koruptor ditangkap, termasuk dari PDIP.

"Banyak contoh menteri yang ditangkap semasa Jokowi menjadi Presiden, termasuk dari PDIP. Silakan saja proses hukum jika memang ada data dan fakta. Jangan cuma omon- omon," pungkas Handoko.

Juru Bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menilai, Rilis Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menyebut Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, masuk nominasi pemimpin terkorup di dunia menjadi petunjuk awal KPK untuk memeriksa Jokowi dan keluarganya.

"Laporan ini bisa menjadi petunjuk bagi KPK dan penegak-penegak hukum lainnya, seperti Polisi dan Kejaksaan untuk memeriksa Jokowi dan keluarganya," kata Guntur, saat dikonfirmasi, Rabu 1 Januari 2025.

Selain rilis OCCRP, dugaan Korupsi yang menyangkut Jokowi dan keluarganya juga sempat disampaikan berbagai pihak.

"Sebagaimana selama ini sudah pernah disampaikan oleh misalnya alm Faisal Basri terkait dugaan ekspor ilegal biji nikel yang merugikan negara sampai ratusan triliun, dan menyebut dua nama salah satunya Bobby Nasution menantu Jokowi," ucapnya.

"Juga laporan Ubedilah Badrun terkait dugaan korupsi, kolusi dan nepotesme (KKN) Dinasti Jokowi," sambung dia.

Dia menilai, OCCRP pasti memiliki bukti kuat sehingga mengeluarkan rilis tersebut. Guntur menyebut, KPK bisa bekerja sama dengan OCCRP guna mengusut kasus yang menyeret Jokowi dan keluarganya.

"Sebagai organisasi ternama di dunia, tentu saja OCCRP memiliki bukti yang kuat untuk memasukkan Jokowi sebagai salah seorang pemimpin terkorup di dunia.

Dengan pengalaman dan jaringan KPK, tentu bisa bekerjasama dengan OCCRP untuk menyelidiki dan memeriksa Jokowi dan keluarganya," tegas Guntur.

Ketua DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy menilai, rilis Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi masuk nominasi pemimpin negara terkorup di dunia pasti mengagetkan publik tanah air.

Sebab, sosok Jokowi di mata publik sangat sederhana. Terlebih, pada pakaian yang dikenakan saat menjabat sebagai presiden.

"Apa benar beliau pemimpin korup? Karena yang kita tahu beliau orang yang sederhana, bahkan sampai sekarang ke mana-mana masih konsisten pakai kemeja putih dan celana hitam terus," kata Ronny, saat dikonfirmasi, Rabu 1 Januari 2025.

"Tapi mungkin para jurnalis investigasi dan para juri OCCRP punya temuan yang belum banyak kita tahu," sambungnya.

Lebih lanjut, Ronny meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) proaktif untuk berkomunikasi dengan OCCRP. Sebab, rilis tersebut bisa menjadi temuan awal adanya dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi.

"Ada baiknya KPK proaktif berkomunikasi dengan pihak OCCRP. Ini bisa jadi petunjuk awal," ujar dia.

Hal itu juga menjadi bukti bahwa KPK periode saat ini tak pilih kasih dalam menangani kasus dugaan korupsi.

"Ini juga penting supaya KPK sekarang tidak menjadi kayak KPK Edisi Jokowi yang tumpul kepada kasus-kasus yang melibatkan keluarga Jokowi dan hanya tajam ke lawan-lawan politik Jokowi," imbuh Ronny.

Tak jauh berbeda, Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menilai, temuan OCCRP tersebut perlu segera ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan apara penegak hukum lainnya. Hal ini sekaligus untuk membuktikan bahwa aparat penegak hukum tidak pandang bulu.

"Informasi awal tahun yang perlu ditanggapi KPK dan aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, tanpa pandang bulu untuk membangun pemerintahan yang bersih dan kuat," kata Djarot saat dikonfirmasi, Rabu 1 Januari 2025.

Menurut Djarot, pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat hukum juga dibutuhkan untuk menguji keakutaran data dari OCCRP tersebut.

"Sekaligus untuk menguji akurasi data dari lembaga tersebut," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Presiden ke-7 RI Jokowi masuk dalam finalis sebagai salah satu dari lima nama tokoh dunia yang dianggap paling korup menurut OCCRP.

Dari laman www.occrp.org bahwa nominasi nama lima tokoh itu berasal dari pembaca, jurnalis, dan pihak lain di jaringan global OCCRP.

Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilahkan kepada pihak yang memiliki bukti bahwa Jokowi melakukan dugaan tindak pidana korupsi agar segera melaporkan.

"KPK mempersilahkan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung, tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, untuk dapat dilaporkan," ujar Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis 2 Januari 2025.

Tessa kemudian menyinggung semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Oleh sebab itu KPK mempersilahkan kepada pihak-pihak menggunakan hak hukumnya ke aparat penegak hukum yang ada.

"Baik itu ke KPK, maupun ke Kepolisian atau Kejaksaan yang memang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi," tandas Tessa.

Presiden ke-7 RI Jokowi masuk dalam nominasi sebagai salah satu dari lima nama tokoh dunia yang dianggap paling korup menurut OCCRP. Dari laman www.occrp.org bahwa nominasi nama lima tokoh itu berasal dari pembaca, jurnalis, dan pihak lain di jaringan global OCCRP.

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan pun angkat bicara soal Jokowi yang masuk sebagai nominasi tersebut.

"Ya biar bagaimanapun Presiden (Jokowi) itu kan warga negara terbaik ya di setiap negara. Kita harus menghargai legasi beliau, dan kita harus jaga betul marwah Presiden ya," kata dia di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Kamis 2 Januari 2025.

Budi meminta publik tidak terseret isu tersebut. Jangan sampai hal itu mengganggu persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia.

"Jangan berpolemik, kebawa ke sana. Yang penting tetap kita jaga kerukunan persatuan kita. Dan jaga marwah mantan-mantab Presiden kita. Pasti jadi Presiden kan yang terbaik," jelas Budi.

Proyek Pelaporan Kejahatan Terorganisir dan Korupsi (Organized Crime and Corruption Reporting Project/OCCRP) belum lama ini mengumumkan Bashar al-Assad sebagai "Person of the Year" versinya untuk tahun 2024.

Gelar ini diberikan kepada individu yang dianggap OCCRP paling berperan dalam memajukan kejahatan dan korupsi secara global, yang pada akhirnya merusak demokrasi dan hak asasi manusia.

OCCRP pun memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana mereka memilih nominasi dan juga atas apa yang mereka sebut sebagai sejumlah kesalahpahaman.

Berikut penjelasan OCCRP, yang bermarkas di Amsterdam, Belanda, yang dipublikasikan di situs web mereka pada Kamis 2 Januari 2025:

Sebagaimana dilakukan selama 13 tahun terakhir, pemeringkatan ini diputuskan oleh panel juri yang terdiri dari para ahli di bidang masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis. Semua anggota juri memiliki pengalaman luas dalam menyelidiki korupsi dan kejahatan. Kami membuka kesempatan untuk nominasi secara umum dan menerima lebih dari 55.000 pengajuan. Nominasi ini termasuk tokoh politik terkenal dan individu yang mungkin kurang dikenal.

OCCRP tidak memiliki kendali atas siapa saja yang dicalonkan karena nominasi datang dari masyarakat di seluruh dunia. Salah satunya adalah "finalis" nominasi mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, yang dikenal dengan Jokowi. OCCRP memilih untuk memasukkan nama-nama yang mendapatkan dukungan terbanyak dari publik di dunia maya dan yang memiliki dasar yang cukup kuat untuk dipertimbangkan.

OCCRP tidak memiliki bukti yang menunjukkan bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan pribadi selama masa kepresidenannya. Namun, kelompok masyarakat sipil dan para ahli berpendapat bahwa pemerintahan Jokowi telah melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia. Jokowi juga banyak dikritik karena merusak sistem pemilu dan peradilan Indonesia demi mendukung ambisi politik putranya, yang sekarang menjabat sebagai wakil presiden di bawah Presiden Prabowo Subianto.

"Para juri sangat menghargai nominasi dari masyarakat. Namun, dalam beberapa kasus, tidak ada bukti yang cukup kuat mengenai adanya korupsi besar atau pola penyalahgunaan yang sudah berlangsung lama," ujar Publisher OCCRP Drew Sullivan.

"Namun, ada persepsi yang sangat kuat di kalangan masyarakat bahwa korupsi terjadi dan ini harus menjadi peringatan bagi para nominasi bahwa publik sedang memperhatikan tindakan mereka dan peduli dengan masalah ini. Kami juga akan terus mengawasi mereka."

Keputusan akhir atas "Person of the Year" diambil oleh para juri. Tahun ini, gelar tersebut diberikan kepada Assad, meski bukan merupakan salah satu orang yang paling banyak dicalonkan. Peran Assad dalam merusak stabilitas Suriah dan kawasan melalui jaringan kejahatan terbuka, pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan termasuk pembunuhan massal, serta korupsi, menjadikannya pilihan utama.

Proses seleksi akhir OCCRP didasarkan pada penelitian mendalam dan keahlian kolektif dari jaringan kami. Gelar ini bertujuan untuk menyoroti sistem dan aktor yang mendukung kejahatan terorganisir dan korupsi. Selain itu, juga menjadi pengingat penting tentang perlunya terus mengungkapkan ketidakadilan yang terjadi di dunia ini.

Perlu dicatat bahwa pemeringkatan ini kadang disalahgunakan oleh beberapa pihak yang ingin memajukan agenda politik atau ideologi mereka. Namun, tujuan dari gelar ini jelas: memberikan pengakuan terhadap kejahatan dan korupsi—itu saja.

Kami akan terus menyempurnakan proses nominasi dan seleksi ini, untuk memastikan adanya transparansi dan inklusivitas. Selain itu, pelaporan kami akan terus berfokus pada dampak dari para nominasi dan pihak-pihak lain yang memperburuk kejahatan dan korupsi. Kami akan menyoroti peran mereka dalam merusak demokrasi dan masyarakat di seluruh dunia.

Pemeringkatan tahun ini telah memicu keterlibatan global yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mencerminkan minat masyarakat yang semakin besar terhadap masalah korupsi dan dampaknya yang sangat luas. Ini menunjukkan betapa pentingnya misi OCCRP untuk mengungkapkan dan mengekspos kejahatan serta korupsi.

Seiring dengan meningkatnya ancaman terhadap demokrasi, transparansi, dan kebebasan pers, OCCRP tetap berkomitmen untuk menyajikan kisah-kisah yang dapat menggugah perhatian audiens dan memberikan wawasan penting mengenai kekuatan yang membentuk negara mereka.