Penjelasan Lengkap OCCRP soal Jokowi Jadi Finalis Tokoh Terkorup Dunia 2024

OCCRP mengakui bahwa pemeringkatannya tahun ini mencerminkan partisipasi global yang meningkat.

oleh Khairisa Ferida diperbarui 03 Jan 2025, 13:17 WIB
Diterbitkan 03 Jan 2025, 12:12 WIB
Ilustrasi OCCRP.
Ilustrasi OCCRP. (Dok. occrp.org)

Liputan6.com, Amsterdam - Proyek Pelaporan Kejahatan Terorganisir dan Korupsi (Organized Crime and Corruption Reporting Project/OCCRP) belum lama ini mengumumkan Bashar al-Assad sebagai "Person of the Year" versinya untuk tahun 2024. Gelar ini diberikan kepada individu yang dianggap OCCRP paling berperan dalam memajukan kejahatan dan korupsi secara global, yang pada akhirnya merusak demokrasi dan hak asasi manusia.

OCCRP pun memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana mereka memilih nominasi dan juga atas apa yang mereka sebut sebagai sejumlah kesalahpahaman. Berikut penjelasan OCCRP, yang bermarkas di Amsterdam, Belanda, yang dipublikasikan di situs web mereka pada Kamis (2/1/2025):

 

Sebagaimana dilakukan selama 13 tahun terakhir, pemeringkatan ini diputuskan oleh panel juri yang terdiri dari para ahli di bidang masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis. Semua anggota juri memiliki pengalaman luas dalam menyelidiki korupsi dan kejahatan. Kami membuka kesempatan untuk nominasi secara umum dan menerima lebih dari 55.000 pengajuan. Nominasi ini termasuk tokoh politik terkenal dan individu yang mungkin kurang dikenal.

OCCRP tidak memiliki kendali atas siapa saja yang dicalonkan karena nominasi datang dari masyarakat di seluruh dunia. Salah satunya adalah "finalis" nominasi mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, yang dikenal dengan Jokowi. OCCRP memilih untuk memasukkan nama-nama yang mendapatkan dukungan terbanyak dari publik di dunia maya dan yang memiliki dasar yang cukup kuat untuk dipertimbangkan.

OCCRP tidak memiliki bukti yang menunjukkan bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan pribadi selama masa kepresidenannya. Namun, kelompok masyarakat sipil dan para ahli berpendapat bahwa pemerintahan Jokowi telah melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia. Jokowi juga banyak dikritik karena merusak sistem pemilu dan peradilan Indonesia demi mendukung ambisi politik putranya, yang sekarang menjabat sebagai wakil presiden di bawah Presiden Prabowo Subianto.

"Para juri sangat menghargai nominasi dari masyarakat. Namun, dalam beberapa kasus, tidak ada bukti yang cukup kuat mengenai adanya korupsi besar atau pola penyalahgunaan yang sudah berlangsung lama," ujar Publisher OCCRP Drew Sullivan.

"Namun, ada persepsi yang sangat kuat di kalangan masyarakat bahwa korupsi terjadi dan ini harus menjadi peringatan bagi para nominasi bahwa publik sedang memperhatikan tindakan mereka dan peduli dengan masalah ini. Kami juga akan terus mengawasi mereka."

Keputusan akhir atas "Person of the Year" diambil oleh para juri. Tahun ini, gelar tersebut diberikan kepada Assad, meski bukan merupakan salah satu orang yang paling banyak dicalonkan. Peran Assad dalam merusak stabilitas Suriah dan kawasan melalui jaringan kejahatan terbuka, pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan termasuk pembunuhan massal, serta korupsi, menjadikannya pilihan utama.

Proses seleksi akhir OCCRP didasarkan pada penelitian mendalam dan keahlian kolektif dari jaringan kami. Gelar ini bertujuan untuk menyoroti sistem dan aktor yang mendukung kejahatan terorganisir dan korupsi. Selain itu, juga menjadi pengingat penting tentang perlunya terus mengungkapkan ketidakadilan yang terjadi di dunia ini.

Perlu dicatat bahwa pemeringkatan ini kadang disalahgunakan oleh beberapa pihak yang ingin memajukan agenda politik atau ideologi mereka. Namun, tujuan dari gelar ini jelas: memberikan pengakuan terhadap kejahatan dan korupsi—itu saja.

Kami akan terus menyempurnakan proses nominasi dan seleksi ini, untuk memastikan adanya transparansi dan inklusivitas. Selain itu, pelaporan kami akan terus berfokus pada dampak dari para nominasi dan pihak-pihak lain yang memperburuk kejahatan dan korupsi. Kami akan menyoroti peran mereka dalam merusak demokrasi dan masyarakat di seluruh dunia.

Pemeringkatan tahun ini telah memicu keterlibatan global yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mencerminkan minat masyarakat yang semakin besar terhadap masalah korupsi dan dampaknya yang sangat luas. Ini menunjukkan betapa pentingnya misi OCCRP untuk mengungkapkan dan mengekspos kejahatan serta korupsi.

Seiring dengan meningkatnya ancaman terhadap demokrasi, transparansi, dan kebebasan pers, OCCRP tetap berkomitmen untuk menyajikan kisah-kisah yang dapat menggugah perhatian audiens dan memberikan wawasan penting mengenai kekuatan yang membentuk negara mereka.

 

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya