Mali Gandeng Indonesia Genjot Kerja Sama di Sektor Air hingga Energi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Lingkungan, Sanitasi dan Pembangunan Berkelanjutan Republik Mali Mamadou Samaké, dalam rangkaian acara World Water Forum ke-10 Bali. 

Pertemuan ini dalam rangka memperkuat kerja sama antara Indonesia dengan Republik Mali, terutama pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)  bidang Keairan. 

Basuki mengatakan, salah satu hasil konkret dari World Water Forum ke-10 adalah pembentukan Center of Excellence untuk ketahanan air dan iklim. 

"Dengan pembentukan Center of Excellence ini Indonesia dan Mali bisa berbagi pengetahuan. Mali bisa mengirimkan SDMnya ke Indonesia, begitu juga sebaliknya. Dengan begitu kita bisa memperkuat kerja sama di sektor keairan, setelah dahulu di sektor telekomunikasi dan kegiatan ekonomi lainnya," ujar dia dalam pernyataan tertulis, Sabtu (25/5/2024).

Basuki menambahkan, salah satu kegiatan World Water Forum ke-10 adalah The Bandung Spirit Water Summit yang merupakan rangkaian pertemuan High-Level Panel (HLP) yang membawa semangat Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung.

"Tahun 2025 kita akan memperingati ulang tahun KTT Asia Afrika ke-70. Untuk itu kita punya high level panel terkait Bandung Spirit pada forum ini. Ke depannya kita akan memiliki kerja sama bidang keairan, energi, dan transportasi yang lebih kuat," kata Basuki.

Sementara itu, Menteri Mamadou Samaké menyambut baik usulan pertukaran SDM antara Indonesia dan Republik Mali. "Terima kasih atas usulan pertukaran SDM ini. Indonesia memiliki teknologi dan inovasi yang kuat, kami berharap bisa belajar dari Indonesia terutama di bidang keairan, transportasi dan energi," ungkapnya.

Samaké juga berterima kasih atas sambutan hangat Indonesia dan penyelenggaraan World Water Forum ke-10 yang terorganisir dengan baik. "Indonesia dan Republik Mali memiliki hubungan bersejarah dimulai dengan KTT Asia-Afrika 1955 di Bandung," pungkasnya. 

Sebelumnya, World Water Forum ke-10 Bali sukses menghasilkan Compendium of Concrete Deliverables and Actions berupa 113 proyek kesepakatan proyek dan sanitasi senilai USD 9,4 miliar.

Namun begitu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melihat masih tiga beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terkait pengelolaan air.

"Kerja kita di sini belum selesai. Banyak hal masih perlu ditingkatkan. Saya akan garisbawahi beberapa hal penting yang harus diperhatikan di masa depan," ujar Basuki saat penutupan World Water Forum ke-10 di Bali International Convention Center, Jumat (24/5/2024).

Pertama, ia mementingkan agar rumusan itu dilanjutkan lewat aksi nyata. Menurutnya, berbagai komitmen dalam forum harus dilanjutkan melalui aksi nyata dengan rasa kepemilikan yang kuat.

"Dengan catatan, compendium diluncirkan dalam ministerial meeting harus direalidasikan demi memberikan manfaat bagi masyarakat," tegas Basuki.

Masukan kedua, ia melanjutkan, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan. Pasalnya, tantangan air dan sanitasi ke depan semakin terikat dengan perubahan iklim. "Ini penting untuk mengembangkan pendekatan holistik dan lintas sektoral," imbuhnya.

Ketiga, berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing negara. "Dalam agenda air dunia, tiap negara harus turut serta memberikan solusi lewat kolaborasi, bukan kompetisi," tekan Basuki.

Sebelumnya, dalam mencari solusi untuk masalah terkait air dan sanitasi, upaya menemukan penyelesaian terkait solusi pangan juga harus dijalankan bersamaan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden World Water Council (WWC) Loic Fauchon pada High Level Panel World Water Forum ke-10 yang berlangsung di Bali, 18-25 Mei 2024.

"Solusi untuk air harus dilihat bersamaan dengan solusi, seperti yang saya katakan, energi, pangan, kesehatan dan pendidikan," kata Loic dalam dalam forum Climate-Water-Energy-Food-Ecology System of System, World Water Forum 2024 di Bali International Convention Center (BICC), Kamis (24/5/2024).

 Fauchon menyebut bahwa air tidak hanya melingkupi atu sektor saja, melainkan menjadi penghubng. Maka dari itu, ia menilai bahwa koordinasi dengan sektor terkait penting untuk dilakukan.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa air merupakan alat politik. Maka dari itu, sistem tata kelolanya harus dipastikan berjalan baik secara adil dan berkelanjutan, terlebih mengingat peningkatan persaingan permintaan antar sektor.

"Jadi, hanya tindakan kolektif yang akan membantu menghilangkan kesenjangan akses terhadap air, baik di perkotaan maupun di pedesaan, serta memastikan bahwa kelompok yang terpinggirkan dan rentan memiliki akses terhadap sumber daya penting ini," lanjut dia.

Loic juga menekankan soal pentingnya koordinasi oleh para pemangku kebijakan antar sector, mulai dari pemerintah hingga masyarakat sipil.

"Saya ingin menekankan perlunya berdiskusi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dari semua sektor, semua sektor seperti pemerintah, operator swasta dan publik, serta masyarakat sipil," katanya.