Proyek Pengembangan Kawasan Rebana Dipastikan Berjalan Sesuai Rencana

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Komite Percepatan dan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, melaksanakan kerja sama teknis dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Proyek berjudul Project for Rebana Area Development which is related to Patimban International Port yang ditandai dengan ditandatanganinya dokumen Record of Discussion (RoD) pada 7 Desember 2023 dan dilanjutkan dengan acara Kick Off Meeting di Kertajati, Kab. Majalengka, pada 27 Mei 2024.

Hal ini sebagai upaya mewujudkan pengembangan Kawasan Rebana sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021.

Kegiatan Joint Coordinating Committee (JCC) pertama kali dilaksanakan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis, 30 Mei 2024.

Kegiatan tersebut merupakan upaya untuk menyepakati Matriks Desain Proyek, Rencana Operasi, dan Rencana Kerja, serta usulan tambahan anggota komite koordinasi bersama (JCC member) dan Komite Pelaksana (Executting Commitee) yang bertugas meninjau kemajuan proyek yang akan dilaksanakan selama 2 tahun, yakni 2024-2026.

Staf Khusus Bidang Percepatan Pengembangan Wilayah, Pembangunan Infrastruktur, dan Investasi Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo menuturkan, untuk meningkatkan konektivitas antara kawasan industri dan kawasan ekonomi di sekitar Kawasan Rebana, diperlukan pula peran infrastruktur penunjang.

"Di antaranya ada Pelabuhan Internasional Patimban yang merupakan salah satu infrastruktur prioritas dalam pengembangan Kawasan Rebana dengan biaya investasi dan konstruksi sebesar Rp 43,2 triliun yang juga merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Indonesia,” ujar dia seperti dikutip dari laman Kemenkoperekonomian.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyampaikan Kawasan Rebana diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Jawa Barat dan Indonesia.

Hal tersebut dapat terwujud melalui penguatan dan pemanfaatan rencana pembangunan daerah yang konsisten dengan strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mengintegrasikan rencana pembangunan industri serta rencana pembangunan infrastruktur di kawasan sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara regional dan nasional.

Selain itu, perwakilan masing-masing kabupaten/kota pada Kawasan Rebana juga turut memberikan masukan dan informasi terkait dengan perkembangan potensi daerahnya.

Hal ini dilakukan agar pembangunan dan pengembangan Kawasan Rebana dapat disesuaikan dengan potensi yang ada sehingga dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan untuk kemajuan bersama.

Selain itu, masukan tersebut juga turut membantu mengatasi hambatan dan memastikan proyek berjalan sesuai dengan target.

Dari hasil pembahasan JCC pertama ini, telah disepakati Rencana Induk Kawasan Rebana akan diselesaikan setelah pemilihan proyek/program prioritas yang akan tercermin dalam revisi Perpres 87/2021, yang ditargetkan selesai pada akhir 2024.

Hasil pembahasan tersebut juga telah dituangkan dalam Minutes of Meeting the 1st JCC Meeting yang ditandatangani oleh Plt. Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Susiwijono selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman selaku Pembina RMMA, dan Chief Representative JICA office Jakarta Yasui Takehiro.

Dengan adanya JCC Meeting pertama ini diharapkan dapat menjadi alat penting untuk memastikan proyek pengembangan Kawasan Rebana dapat berjalan dengan sukses dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Kemenko Perekonomian selaku Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP Suroto, Representative JICA Office Jakarta Shigoeka, Perwakilan dari Kementerian/Lembaga anggota JCC dan Executting Committee, Kepala BP Rebana, Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dari Kawasan Rebana.

Sebelumnya, beroperasi sejak 2021, Pelabuhan Patimban telah memiliki peran kunci dalam mendorong kekuatan ekonomi nasional dengan menghubungkan Kawasan Industri yang merangkum sejumlah wilayah penting seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan pasar internasional.

Tidak hanya menjadi simbol pertumbuhan ekonomi, pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pelabuhan Internasional Patimban juga menjadi wujud nyata dari visi Indonesia yang komprehensif dalam membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan mendorong kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

Dalam periode Desember 2021 hingga Desember 2023, Pelabuhan Internasional Patimban telah memberikan pelayanan aktivitas bongkar muat domestik sebanyak 184.948 CBU (Completely Build Up) dan untuk bongkar muat internasional sebanyak 268.968 CBU, yang terdiri dari bongkar muat car terminal serta layanan terhadap 20 kapal multipurpose. Saat ini, pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban fase 1 tahap 1 telah selesai dan sudah beroperasi serta pembangunan fase 1 tahap 2 masih terus dilakukan.

“Investasinya besar. Sayang kalau tidak dioptimalkan secara maksimal. Pelabuhan Patimban harus didorong menjadi world class terminal,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat meninjau langsung perkembangan pembangunan PSN Pelabuhan Internasional Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, (24/1/2024).

Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa Pelabuhan Patimban memberikan dampak signifikan pada Kawasan Metropolitan Rebana yang meliputi tujuh Kabupaten/Kota, yaitu Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Kuningan, dan Kota Cirebon.

Kawasan Rebana diestimasikan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian mencapai 7,16%, membuka peluang terciptanya 4,39 juta lapangan pekerjaan, serta peningkatan investasi sebesar 7,77%.

Selain itu, telah ada proposal PSN Kawasan Industri dengan nilai investasi keseluruhan mencapai Rp169,5 triliun untuk mendukung Pelabuhan Internasional Patimban yang berfokus pada produksi semi konduktor, elektronika, dan petrokimia.

Pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban sendiri bertujuan untuk mengurangi biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi dari pelabuhan sehingga dapat memberikan penguatan ketahanan ekonomi.

Dengan nilai investasi sebesar Rp43,22 triliun,  Pelabuhan Internasional Patimban diharapkan juga dapat membantu mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas di Jakarta dengan adanya pembagian arus lalu lintas kendaraan yang langsung ke arah Patimban. “Jadi harapannya, koridor utara Jawa akan lebih efisien dengan adanya pelabuhan ini, sekaligus membantu traffic di Jakarta tidak terlalu macet,” kata Menko Airlangga.