IKN Izinkan Aktivitas Tambang, tapi Ada Syaratnya

Liputan6.com, Jakarta Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam melakukan konsultasi publik terhadap rancangan pedoman reklamasi dan pasca tambang di wilayah IKN.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IKN menyatakan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih berlaku di IKN dapat melakukan kegiatan produksi sampai dengan berakhir masa perizinannya.

Dengan syarat, pemegang IUP wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan. Reklamasi dan pasca tambang adalah contoh dari kewajiban lingkungan dimaksud.

Deputi bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Myrna Safitri mengatakan, pihaknya telah menyusun rancangan pedoman reklamasi dan pasca tambang melalui kajian dan pembahasan dengan beberapa pelaku usaha dan instansi pemerintah.

"Pedoman yang disusun ini dimaksudkan untuk mempermudah para pemegang IUP dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang, sehingga dapat mendukung pencapaian ESG perusahaan. Selain itu agar kegiatan dapat disesuaikan dengan fungsi ruang dan arah kebijakan pembangunan IKN," ujar Myrna, Sabtu (8/6/2024).

Dalam kegiatan konsultasi publik yang digelar, Ketua Forum Reklamasi Tambang Indonesia Ignatius Wurwanto turut menyampaikan tentang pentingnya identifikasi tanah yang akan menentukan keberhasilan reklamasi jangka panjang, sehingga perlu diperdalam lagi.

Berbagai masukan dan tanggapan terhadap rancangan pedoman ini disampaikan oleh peserta, diantaranya oleh Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup (BBPSILH) Samarinda Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ivan Yusti Noor.

"Tiga standar yang telah dibuat oleh BBPSILH mungkin bisa menjadi tambahan literatur untuk perbaikan isi pedoman. Pedoman ini diharapkan dapat mengakomodir terkait koridor satwa liar, dimana pada koridor satwa liar terdapat areal bekas tambang," ujarnya.

Rancangan Pedoman

Rancangan pedoman ini memuat antara lain penyusunan dokumen rencana reklamasi dan pasca tambang, penataan lahan, revegetasi, pengelolaan lubang tambang, penghitungan biaya, dan alternatif pembiayaan.

Pemerintah Australia melalui Asian Development Bank (ADB) memberikan dukungan dalam pelaksanaan kajian dalam penyusunan rancangan pedoman ini. Diharapkan pedoman ini sesuai dengan standar nasional dan internasional.

Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Otorita IKN Onesimus Patiung menargetkan, sebanyak 65 persen wilayah Ibu Kota Nusantara harus menjadi hutan hujan tropis Kalimantan.

"Nah kami sudah menghitung, kurang lebih 87 ribu hektar itu ada konsesinya. Nah kalo ini semua ditanam jenis endemik lokal, pasti hutan hujan tropis itu terwujud dan ini semua adalah kontribusi nyata dari para pemegang IUP, memberikan kontribusi dalam membangun Ibu Kota Nusantara," tutur Ones.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memastikan jika secara keseluruhan persiapan pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI di IKN telah siap.

"Secara keseluruhan sudah bisa dinyatakan siap, saya kira 90 persen. Nanti Juli Bapak Presiden RI akan ke IKN lagi untuk melakukan pengecekan final," ujar dia melansir Antara di Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pengecekan satu per satu seperti lokasi dan tata urutnya terkait perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN.

Selain itu, sutradara untuk HUT Kemerdekaan RI di IKN yakni Wishnutama Kusubandio dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Sudah dicek satu per satu oleh Bapak Presiden RI, satu per satu dicek karena sutradaranya itu Bapak Wishnutama dengan Bapak Menteri Sekretaris Negara. Jadi semua sudah siap, panggungnya kayak apa, tendanya kayak apa supaya kelihatan istana dan kantor presiden, di mana tata urutannya insya Allah sudah siap," katanya pula.

Basuki juga menyampaikan bahwa pada Agustus nanti 12 tower rumah susun (rusun) ASN di IKN sudah fully furnished untuk ditempati para peserta upacara.

Sedangkan rumah tapak jabatan menteri juga nanti sudah selesai, sehingga bisa ditempati. Kemudian istana presiden sudah selesai.

Terkait apakah Kepala OIKN periode 2022-2024 Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN periode 2022-2024 Dhony Rahajoe diundang dalam HUT Kemerdekaan RI di IKN pada 17 Agustus 2024, Basuki menjawab bahwa keduanya diundang. "Kemarin diundang," katanya pula.

Sebagai informasi, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan perayaan HUT Ke-79 RI di IKN pada 17 Agustus 2024 akan dibuat lebih istimewa dari perhelatan sebelumnya.

Persiapan lebih istimewa digelar karena HUT Ke-79 di IKN menjadi peringatan kemerdekaan pemungkas di masa jabatan Presiden Jokowi.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan turut buka suara terkait Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur, pasca dua pejabat di IKN mundur.

Diketahui mundurnya Kepala OIKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe menandai beberapa sinyal pada permasalahan dan hambatan pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur.

Mendag mengingatkan masyarakat jangan menghujat terlebih dahulu  pembangunan IKN yang dianggap bermasalah usai mundurnya kedua pejabat tersebut.

"Oh IKN itu masyallah keren banget, jadi gini loh kalo ada orang yang nggak setuju dengan IKN datang dulu. Datang dulu, bermalam liat dan rasakan di pikiran, baru. Yanv nggak pernah liat, nggak pernah datang nggak pernah merasakan terus marah-marah maki-maki, liat dulu," kata Mendag saat ditemui di Serang, Banten, Kamis (6/6/2024).Menurutnya, pembangunan IKN berjalan dengan baik, dan saat ini sudah mulai terlihat hasilnya. Bahkan ia menyebut IKN bisa setara dengan Washington DC.

"Masih alam. Masih seger cuma blm jadi semua memang, tapi nanti  jadi kira-kira kaya Washington D.C," ujarnya.

Adapun sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pembangunan IKN tak bermasalah meski dua pejabat tersebut mundur.

"Investasi pembangunan semua jalan, ya ada yang lambat sana sini ya biasalah, dan memang banyak masalah yang lalu yang kita tuntaskan sekarang ini,” kata Luhut Pandjaitan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (5/6/2024).

Menurut Luhut, tak ada masalah serius mengenai pembangunan IKN hingga saat ini. Apalagi, Plt Kepala Otorita adalah pejabat yang telah menangani IKN.

"Dan overall menurut saya tidak ada isu mengenai ibu kota, apalagi sekarang pelaksana tugasnya pak menteri PUPR beliau sangat tepat, kami membantu tektok dengan tim, membantu tadi, pembebasan tanah yang 2.000 hektare lebih kurang bermasalah,” kata dia.

Termasuk masalah tanah, menurut Luhut semua bisa diselesaikan dengan cepat.

“Dengan bank tanah juga kita utamakan dan saya melihat ya overall itu akan bisa terselesaikan karena semua saya lihat kerja secara cepat,” pungkas Luhut.