Terungkap Kriteria Ideal Menteri Keuangan Era Prabowo-Gibran, Siapa Cocok?

Liputan6.com, Jakarta Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri mengungkap sosol ideal yang cocok menjadi Menteri Keuangan di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, Menkeu haruslah orang yang bisa mengerem.

Maksud Faisal, adalah pada aspek belanja negara. Mengingat tugasnya dalam mengelola anggaran negara.

"Kalau sosok menteri keuangannya. Menteri keuangan fungsinya apa sih? Ngerem. Ya ngerem. 'Eh, kita udah mau masuk jurang', direm gitu. Kalau menteri keuangannya tidak kuasa ngerem, los aja, nah, udah, di tepi jurang krisis kita. Jadi hati-hati," ujar Faisal saat ditemui di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Dia berharap Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memilih sosok profesional untuk menempati posisi Menteri Keuangan tadi. Menurutnya, orang non-partai akan lebih cocok mengingat skala prioritas dan kepentingan yang dibawanya.

"Saya rasa Pak Prabowo juga akan mempertimbangkan itu. Artinya dia tidak akan ambil orang sembarangan. Tidak akan ambil orang partai, saya pikir itu. Lebih merupakan harapan. Ya kalau orang partai kan banyak kepentingan. Harus inklusif dia, bukan kepentingan, bahaya," tuturnya.

Lebih lanjut, Faisal Basri menyampaikan tugas berat seorang Menkeu adalah mengelola pendapatan, mengelola pengeluaran, menyeleksi alokasi anggaran. Hingga akhirnya memastikan anggaran negara digunakan sesuai dengan tujuannya.

Atas tugas itu, Faisal menilai seorang Menteri Keuangan bisa saja dibenci oleh menteri-menteri lain. Misalnya, pada posisi memotong alokasi anggaran.

"Itu untuk memastikan. Makanya siap-siap dibenci oleh banyak orang, banyak teman-temannya sebagai Menteri 'Oh itu nggak bisa, nggak bisa, potong, potong', gitu," ucap dia.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah merumuskan sejumlah kebijakan belanja subsidi dalam Rancangan APBN 2025. Artinya, beberapa subsidi masih akan dilanjutkan di masa perdana Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengusulkan agar belanja subsidi turut difokuskan pada stabilisasi harga di masyarakat. Bisa dibilang, subsidi akan menyasar langsung kepada dampak di masyarakat.

"Untuk pengelolaan subsidi kami mengusulkan untuk kita memfokuskan diri pada stabilisasi harga dan menjaga daya beli masyarakat, serta utk mendukung UMKM dan petani," kata Isa dalam Rapat Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat pada RAPBN 2025 dengan Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Beberapa program subsidi yang sudah berjalan dan nakan dilanjutkan diantaranya subsidi energi yang mencakup subsidi BBM dan subsidi listrik, serta subsidi pupuk. Kemudian, ada subsidi kredit UMKM.

Efisiensi Penyaluran Subsidi

Meski begitu, dia melihat perlu adanya efisiensi dalam penyaluran subsidi tersebut. Misalnya, dengan memperbaiki target penerima subsidi.

"Tapi dari berbagai program tersebut kita menyadari masih terdapat ruang yang sangat luas untuk kita lakukan efisiensi antara lain dengan memperbaiki sasaran yang kita lakukan dengan program tersebut," tuturnya.

Salah satu yang jadi perhatiannya adalah validitas dari data masyarakat penerima subsidi. Dia berharap, tahun depan sudah ada data yang mumpuni sebagai rujukannya.

"Kemarin pemerintah sudah launch penggunaan register sosial ekonomi untuk ketepatan pensasaran berbagai program, dimulai program subsidi dan lain-lain dan bisa diperluas sesuai tingkat kematangan dari penggunaan data tersebut" urainya.

Sebelumnya, Pemerintah telah mencairkan utang baru Rp 132,2 trilun dari Januari hingga Mei 2024. Nilai utang ini turun 12,2 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau secara year on year (yoy).

"Kalau kita lihat sampai dengan Mei (2024) pembiayaan utang kita Rp 132,2 triliun. ini turun 12,2 persen," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual APBN Kita Juni 2024 di Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Penurunan pencairan utang ini disebabkan penggunaan sumber dari saldo anggaran lebih (SAL) tahun sebelumnya. Meskipun, penerimaan pajak mengalami penurunan yang menyebabkan defisit APBN sebesar Rp 21,8 triliun per Mei 2024.

"Tentu teman-teman bertanya kok bisa pembiayaan utang turun pada saat penerimaan negara turun, padahal belanjanya naik. karena kita juga menggunakan sumber yang berasal dari SAL tahun sebelumnya," ujarnya.