Sekjen PPP Dukung Langkah Presiden Prabowo soal PPN, Minta Pemerintah Kendalikan Kenaikan Harga

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto menegaskan, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di 2025 hanya berlaku terhadap barang mewah. Sementara, yang lain tetap dikenakan PPN 11 persen dan masih berlaku pula PPN 0 persen.

Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal PPP, Arwani Thomafi mengapresiasi langkah tersebut. Meski demikian, di lapangan, sejumlah komoditas dan jasa yang beririsan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat telah mengalami kenaikan.

"Pemerintah diminta agar menertibkan kenaikan sejumlah komoditas dan jasa oleh pelaku usaha agar tidak membebani ekonomi masyarakat," kata dia dalam keterangannya, Kamis (2/1/2025).

Arwani juga mengungkapkan, kebijakan pemerintah memberikan diskon 50 persen pada bulan Januari dan Februari 2025 untuk tarif listrik disebut tepat sasaran.

"Kebijakan ini tepat sasaran di tengah persoalan ekonomi yang kian memberatkan masyarakat. Kebijakan ini merupakan kado awal tahun dari pemerintahan Prabowo Subianto kepada masyarakat Indonesia," jelas dia.

Di sisi lain, pihaknya juga sepakat untuk menghentikan wacana pemaafan bagi pelaku korupsi.

"Komitmen Presiden Prabowo untuk tidak memaafkan koruptor harus ditindaklanjuti dengan keseriusan oleh menteri terkait untuk tidak melanjutkan diskursus tersebut di ruang publik," ungkap Arwani.

Arwani juga berharap pemerintahan Prabowo dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digitial untuk serius memberantas judi online dengan membentuk peta jalan (roadmap) yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

"Pemberantasan judi online tidak bisa menggunakan pola seperti pemadam kebakaran, bergerak bila terjadi peristiwa yang mencolok. Pemberantasan harus menunjukkan skema pemberantasan yang kukuh, ajeg, dan sistemik. Pemberantasan judi online harus dilakukan secara menyeluruh, berkelanjutan, komprehensif, dan dilakukan di hulu hingga hilir dalam bentuk kebijakan hukum yang sistematis dan terarah," ungkap dia.

Arwani juga menuturkan, PPP menyerukan perang terhadap pemodal, penyedia, dan aktor intelektual atas judi online di Indonesia dan mendukung penuh langkah pemerintah untuk bertindak tegas dan tanpa pandang bulu untuk memberantas judi online di Indonesia.

"Tahun 2025 harus dinyatakan sebagai tahun perang terhadap judi online di Indonesia," jelas dia.

Arwani juga  meminta pemerintah mengkaji secara komprehensif tentang wacana libur selama bulan ramadan bagi anak didik dengan menyerap masukan dari berbagai pihak.

"Pemerintah harus mempertimbangkan secara seksama terhadap aktivitas anak didik selama ramadan bila kebijakan libur selama ramadan ditempuh. Jangan sampai, kebijakan ini justru membuat masalah baru, misalnya, keterpaparan anak didik dengan gawai semakin tak terkendali karena tidak adanya aktivitas kegiatan belajar mengajar selama ramadan," ungkap dia.

PPP, kata Arwani, mengusulkan kepada pemerintah untuk mengisi kegiatan selama ramadan bagi anak didik yang beragama Islam, ada atau tidak ada kebijakan libur sebulan selama ramadan, untuk dilakukan kegiatan pesantren kilat dengan berkolaborasi dengan pondok pesantren di tiap daerah dengan bekerjasama dengan NU dan Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya yang membidangi urusan pesantren.

"Kegiatan pesantren kilat dilakukan di pondok-pondok pesantren dan mengikuti kegiatan layaknya santri selama di pondok pesantren. Kolaborasi ini dalam praktiknya terjadi secara alamiah telah terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Diharapkan kegiatan ini menjadi pemantik penguatan karakter anak didik selama ramadan," jelas dia.

"PPP berharap tahun 2025 menjadi tahun bekerja oleh seluruh pemangku kepentingan. Hajatan demokrasi melalui Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024 secara prosedural telah berjalan dengan baik, kini saatnya, penyelenggara negara hasil Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 untuk mewujudkan demokrasi substansial dengan melahirkan kebijakan publik yang berorientasi kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.