Beli BBM Subsidi Dibatasi Mulai 17 Agustus 2024, Faisal Basri Beri Komentar Menohok

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri merespon pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Diketahui pembatasan itu akan dimulai pada 17 Agustus 2024 mendatang.

oleh Tira Santia diperbarui 10 Jul 2024, 16:45 WIB
Diterbitkan 10 Jul 2024, 16:45 WIB
Faisal Basri Sarankan Hapus Premium
Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (21/12/2014). Ekonom Senior INDEF Faisal Basri merespon pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Diketahui pembatasan itu akan dimulai pada 17 Agustus 2024 mendatang.(Liputan6.com/herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri merespon pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi yaitu pertalite. Diketahui pembatasan itu akan dimulai pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Menurut Faisal, munculnya rencana tersebut membuktikan bahwa Pemerintah sudah tidak mampu menahan subsidi BBM lagi, sehingga kemungkinan BBM bersubsidi akan dinaikkan.

Saat ini harga minyak dunia masih dikisaran USD80 per barel, artinya Pemerintah masih mampu menahan subsidi BBM. Namun, jika harga minyak dunia naik USD90 per barel, maka diproyeksikan Pemerintah tak mampu menahan subsidi lagi, sehingga jalan pintasnya adalah menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Misalnya, sekarang harga minyak sih anteng ya di USD80-an. Kalau naik lagi ke USD90, artinya kan subsidi-nya naik gitu kan. Pemerintah enggak sanggup lagi. Artinya, sinyal kemungkinan besar pemerintah akan menaikkan harga BBM yang selama ini di subsidi yaitu Pertalite dan Solar," kata Faisal Basri saat ditemui usai RDP dengan BAKN DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Menurutnya, fenomena antri di SPBU menjelang kenaikan BBM sudah merupakan hal biasa. Lantaran, Pemerintah tidak mampu membayarkan dana kompensasi ke Pertamina.

"Kan sudah biasa. Sebelum naik kan antrian panjang dulu. Kan sudah enggak kuat lagi, dan dana kompensasinya gelembung. Terpaksa. Pertamanya sorry, dana kompensasinya enggak saya bayar dulu. Pernah dana kompensasi itu baru dibayar 2 tahun. Sampai PLN pernah hampir gagal bayar," ujarnya.

Sebelumnya, Luhut mengatakan rencana untuk membatasi penggunaan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite. Namun, kebijakan ini masih menunggu rampungnya regulasi, yang merujuk pada revisi Perpres 191/2014.

Luhut juga mengatakan, bahwa pembatasan menjadi salah satu cara untuk mengurangi konsumsi dan polusi yang dihasilkan. Menurutnya, hal itu sejalan dengan peralihan dari BBM ke bioetanol.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Luhut: Beli BBM Subsidi Dibatasi 17 Agustus 2024

Menko Luhut Resmikan PLTS di Bali untuk Perkuat G20 dalam Transisi Energi Terbarukan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan sambutan saat Peresmian PLTS Atap Pabrik Danone - Aqua Mambal di Badung, Bali, Rabu (31/8/2022). Acara tersebut kolaborasi antara PLN dan PT Tirta Investama guna mendukung energi hijau serta rangkaian memperkuat pelaksanaan G20 dalam transisi energi berkelanjutan. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Dia memyebut pembatasan itu akan dimulai pada 17 Agustu 2024 mendatang.

Diketahui, ada rencana untuk membatasi penggunaan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite. Namun, kebijakan ini masih menunggu rampungnya regulasi, yang merujuk pada revisi Perpres 191/2014.

Dia mengatakan, pembatasan menjadi salah satu cara untuk mengurangi konsumsi dan polusi yang dihasilkan. Menurutnya, hal itu sejalan dengan peralihan dari BBM ke bioetanol.

"Kemudian masalah penggunaan bensin, kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin," ujar Menko Luhut melalui akun Instagram @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).Tujuannya, untuk mengurangi jumlah polusi yang mencemari udara. Dia mengatakan, pada konteks ini akan tercipta sebuah efisiensi anggaran.

"Supaya polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat, karena sulfur yang ini kan lebih dari 500 ppm ya, kita mau sulfurnya itu 50 ppm lah. Nah ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Nah kalau ini semua berjalan dengan baik dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi," ungkap Luhut.

 


Mulai 17 Agustus 2024

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan  menghadiri Marine Spatial Planning and Expo Service 2023, di Pullman Central Park, Jakarta, Selasa (19/9/2023). Menko Luhut angkat bicara soal Rempang. (Tira/Liputan6.com)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menghadiri Marine Spatial Planning and Expo Service 2023, di Pullman Central Park, Jakarta, Selasa (19/9/2023). Menko Luhut angkat bicara soal Rempang. (Tira/Liputan6.com)

Menko Luhut mengatakan, PT Pertamina (Persero) sudah mulai menyiapkan penerapan pembatasan itu. Dia berharap pada 17 Agustus 2024 ini, orang yang tak termasuk penerima subsidi tak bisa lagi menggunakannya.

"Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, sekarang Pertamina sedang menyiapkan dan saya berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai dimana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi, kita hitung di situ," kata dia.

Dengan pembatasan tadi, dia mengaku akan menurunkan tingkat sulfur yang jadi polusi udara. Alhasil, ikut juga mengurangi banyaknya orang yang menderita Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA).

"Dan itu juga akan menghemat (biaya) kesehatan sampai Rp 38 triliun ekstra pembayaran BPJS. Jadi sebenarnya banyak sekali efisiensi di negeri ini yang bertahap sekarang sedang dibereskan," tegas Menko Luhut.


Harga BBM Sekarang Berapa?

20160315-Hore, Harga BBM Pertamina Turun Rp 200 Per Liter-Jakarta
Mesin pengisian ulang bahan bakar minyak di salah satu SPBU, Jakarta, Selasa (15/3). Pertamina menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) umum Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex, dan Pertalite Rp 200 per liter. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Juru Bicara Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menuturkan untuk harga BBM non subsidi di bulan ini masih dilakukan evaluasi dan monitor terkait pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.

“Sedangkan, BBM subsidi sepenuhnya kewenangan Pemerintah dan sejauh ini belum ada informasi kenaikan harga BBM subsidi baik Biosolar maupun Pertalite,” ucapnya.

Melansir dari situs resmi PT Pertamina terpantau belum ada perubahan harga BBM terutama BBM non subsidi. Sehingga harga pada 1 Juli 2024 masih sama dengan harga BBM sejak 1 Januari 2024.

Diketahui, harga Pertamax untuk kawasan DKI Jakarta dan Pulau Jawa masih dibanderol dengan harga Rp12.950 per liter. Kemudian untuk Pertamax Green 95 Rp13.900 hingga Pertamax Turbo masih di harga Rp14.400.


Apa yang Menyebabkan Harga BBM Naik?

Pertamina Patra Niaga kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi. Harga BBM kembali turun mulai 1 Desember 2023. Dok Pertamina
Pertamina Patra Niaga kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi. Harga BBM kembali turun mulai 1 Desember 2023. Dok Pertamina

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling berkaitan. Berikut beberapa faktor utama yang sering menjadi penyebab kenaikan harga BBM:

  • Harga Minyak Mentah Global: Harga BBM sangat dipengaruhi oleh harga minyak mentah di pasar internasional. Kenaikan harga minyak mentah akan secara langsung meningkatkan biaya produksi BBM.
  • Kurs Mata Uang: Perubahan nilai tukar mata uang, terutama antara mata uang lokal dan dolar AS (yang biasanya digunakan dalam perdagangan minyak), dapat mempengaruhi harga BBM. Depresiasi mata uang lokal terhadap dolar AS akan meningkatkan biaya impor minyak.
  • Kebijakan Pemerintah: Subsidi pemerintah, pajak, dan regulasi lainnya dapat mempengaruhi harga BBM. Pengurangan subsidi atau peningkatan pajak akan menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen.
  • Biaya Produksi dan Distribusi: Biaya operasional dalam proses produksi, penyulingan, dan distribusi BBM juga mempengaruhi harga. Peningkatan biaya produksi atau distribusi karena berbagai faktor, seperti kenaikan harga bahan baku atau logistik, dapat menyebabkan kenaikan harga BBM.
  • Kondisi Geopolitik: Ketidakstabilan politik di negara-negara penghasil minyak, konflik, dan sanksi internasional dapat mengganggu pasokan minyak dan meningkatkan harga global.
  • Permintaan dan Penawaran: Tingkat permintaan dan penawaran di pasar global juga memainkan peran penting. Pertumbuhan ekonomi yang pesat meningkatkan permintaan energi, sedangkan gangguan produksi dapat mengurangi pasokan, keduanya dapat menyebabkan kenaikan harga.
  • Faktor Musiman: Terkadang, faktor musiman seperti cuaca ekstrem atau peningkatan permintaan selama periode tertentu (misalnya, musim liburan) dapat menyebabkan fluktuasi harga BBM.
  • Spekulasi Pasar: Aktivitas spekulatif di pasar komoditas juga dapat mempengaruhi harga minyak dan BBM. Pedagang yang memperkirakan kenaikan harga di masa depan mungkin membeli lebih banyak minyak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan harga.

Faktor-faktor ini seringkali berinteraksi secara kompleks, sehingga sulit untuk memprediksi perubahan harga BBM secara akurat.

Infografis Wacana Pertamax Jadi BBM Bersubsidi Gantikan Pertalite, Ini Klarifikasi Menteri ESDM. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Wacana Pertamax Jadi BBM Bersubsidi Gantikan Pertalite, Ini Klarifikasi Menteri ESDM. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya