Masa Depan Pembangunan IKN Ditentukan 16 Agustus 2024

Sri Mulyani sebelumnya telah mencatat, alokasi anggaran untuk pembangunan IKN sejak 2021-2024 menelan dana Rp 72,5 triliun.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 05 Agu 2024, 16:00 WIB
Diterbitkan 05 Agu 2024, 16:00 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan inspeksi kerja ke lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru. (Dok Kemenkeu)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan inspeksi kerja ke lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru. (Dok Kemenkeu)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angkat suara soal alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada APBN 2025.

Sang Bendahara Negara belum mau memastikan apakah alokasi dana pembangunan IKN sudah masuk ke dalam APBN 2025. Hal itu nantinya akan diketahui saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) membacakan Nota Keuangan pada 16 Agustus 2024.

 

"Kan APBN-nya sedang disusun. Jadi nanti ya yang untuk beberapa final kebijakan-kebijakan yang substansial baik dari sisi penerimaan negara dan belanja, nanti kita akan tuangkan di dalam notak keuangan. Jadi tolong bersabar sedikit ya," ujarnya seusai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (5/8/2024).

 

Sri Mulyani sebelumnya telah mencatat, alokasi anggaran untuk pembangunan IKN sejak 2021-2024 menelan dana Rp 72,5 triliun.

Untuk tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan IKN sebesar Rp 40 triliun. Dari total alokasi tersebut, anggaran yang telah digunakan sebesar Rp5,5 triliun. Untuk rinciannya, realisasi anggaran untuk klaster infrastuktur telah mencapai Rp Rp3,4 triliun dari pagu Rp 36,4 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana negara, kawasan Kementerian Koordinator, dan Kementerian lain, serta gedung OIKN.

Pembangunan Lainnya

Selain itu, juga digunakan untuk pembangunan tower rusun ASN dan Hankam; rumah tapak Menteri; pembangunan jalan tol IKN, jalan dan jembatan IKN serta bandara VVIP; penataan dan penyempurnaan kawasan bendungan Sepaku, Semoi, Embung KIPP, pengendalian banjir IKN.

Sedangkan, anggaran selanjutnya digunakan untuk klaster non infrastruktur yakni realisasinya sudah mencapai Rp 2 triliun dari pagu Rp 3,3 triliun.

Anggaran untuk klaster non infrastruktur ini digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan; promosi, publikasi, dan sosialisasi IKN, laporan dan rekomendasi kebijakan pada KL, kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi, dukungan pengamanan Polri, dan operasional Otorita IKN.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


OIKN: Investasi Swasta di IKN Hampir Rp 60 Triliun

Pembangunan hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), atau rumah PNS dan TNI/Polri di Ibu Kota Nusantara (IKN). (Foto: Kementerian PUPR)
Pembangunan hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), atau rumah PNS dan TNI/Polri di Ibu Kota Nusantara (IKN). (Foto: Kementerian PUPR)

Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur dilakukan bertahap dan investasi dari swasta hampir Rp 60 triliun hingga kini.

Hal itu disampaikan Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimudin pada ASN Festival 2024 di Jakarta, Sabtu, 3 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara, Minggu (4/8/2024). "Investasi dari swasta itu hampir Rp60 triliun. Jangan banyak lihat yang hoaks-hoaks bahwa ini akan mangkrak, ini pembangunan tidak ada, investasi tidak ada.  Jadi semua itu saya pastikan tidak benar," ujar dia.

Alimudin menuturkan,  pada tahap awal hingga 2024, pembangunan IKN difokuskan kepada penyelesaian prasarana dasar antara lain air minum, jalan tol, pusat perbelanjaan, dan beberapa fasilitas umum lainnya seperti rumah sakit dan pendidikan.

"Investasi swasta yang terlibat di antaranya pembangunan hotel,  perumahan, mal dan lain-lain termasuk  sekolah," kata dia. Alimudin mengatakan, dalam waktu dekat akan dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) yang mana perbankan juga ikut.

"Informasi ini perlu saya sampaikan, karena kalau orang nyinyir-nyinyir seolah-olah IKN itu harus selesai di tahun ini.  Enggak tahun ini adalah penyelesaian prasarana dasar," ujar Alimudin.

Alimudin mengungkapkan, OIKN segera menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Ia menilai, regulasi harus disesuaikan dengan kebutuhan agar percepatan pembangunan bisa tercapai sesuai target pada  2045.Alimudin menuturkan, proses pembangunan IKN masih panjang dan memerlukan waktu. 


Pembangunan Butuh Waktu

Memantau Progres Pembangunan Jalan Tol Menuju IKN
Duplikasi Jembatan Pulau Balang bentang pendek memiliki empat pilar di zona laut dan empat pilar di zona darat. (Foto: AFP)

Dia mengatakan, manfaat hasil pembangunan ibu kota negara akan dapat dirasakan ketika sudah 20 tahun berlalu.

Dia menambahkan  pembangunan IKN adalah bagian dari sejarah besar yang sedang dibentuk. Ia mengaku bangga bisa menjadi bagian dari sejarah pembangunan Ibu Kota Negara di IKN.

"Ini prosesnya masih panjang, menurut teori rohnya ibu kota suatu negara itu akan terasa nanti setelah 20 tahun. Teman-teman semua nanti akan menikmati, kami hanya menjadi bagian history the makingnya Ibu Kota Nusantara," tutur dia.

Alimudin juga mengungkapkan pada 17 Agustus  akan diadakan upacara HUT Ke-79 RI pertama di IKN. Selain itu, sistem transportasi lokal yang akan digunakan di IKN akan berbasis tanpa awak, dan digitalisasi menjadi aspek penting dalam pengembangan kota.

Infografis Misi Agustus 2024 Upacara HUT RI di Halaman Istana IKN Nusantara
Infografis Misi Agustus 2024 Upacara HUT RI di Halaman Istana IKN Nusantara (Liputan6.com/Triyasni)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya