Soal Program Makan Bergizi Gratis, Ini Pandangan Bacagub Jakarta, Jatim dan Banten

Program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran yaitu makan bergizi gratis diakui menjadi tantangan tersendiri bagi para bakal calon gubernur (Bacagub) di Pilkada 2024.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 09 Sep 2024, 20:51 WIB
Diterbitkan 09 Sep 2024, 20:51 WIB
Pilkada 2024
Bacagub dan bacawagub Jakarta, Jabar, Jatim, dan Banten dalam acara talkshow Kawal Pilkada bersama Liputan6 SCTV di SCTV Tower, Jakarta Selatan, Senin (9/9/2024). (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro).

Liputan6.com, Jakarta - Program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran yaitu makan bergizi gratis diakui menjadi tantangan tersendiri bagi para bakal calon gubernur (Bacagub) di Pilkada 2024. Seperti disampaikan Bacagub Jakarta Pramono Anung yang optimistis anggaran belanja daerahnya senilai Rp 86 triliun mampu mengeksekusi program tersebut secara mandiri.

“APBD Jakarta cukup besar Rp 86 triliun pasti bisa dilakukan untuk warga Jakarta sendiri, karena satu Jakarta sudah membebaskan pendidikan gratis sekarang ini untuk negeri dalam waktu singkat membebaskan untuk pendidikan swasta tapi tidak yang besar-besar,” kata Pramono dalam acara talkshow Kawal Pilkada bersama Liputan6 SCTV di SCTV Tower, Jakarta Selatan, Senin (9/9/2024).

Pramono menilai, sekolah swasta besar seperti Binus atau JIS dan sebagainya sudah sangat mampu. Maka dari itu, yang akan digratiskan oleh Pemda Jakarta adalah swasta pada umumnya. Namun harapannya, dengan dibebaskannya biaya pendidikan swasta maka mereka bisa bekerja sama dengan Pemda Jakarta untuk menjalankan program makan bergizi gratis.

“Jadi itu bisa dilakukan karena masih punya budget untuk makan bergizi gratis seperti yang dicanangkan pemerintah baru Jakarta pasti mampu untuk melakukannya,” ujar Pramono.

Senada dengan itu, Bacagub Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan sebagai petahana dirinya sudah melakukan uji coba program tersebut dengan menggandeng UMKM dan dinas kesehatan setempat. Tujuannya, agar banyak pihak terlibat dalam mendongkrak sisi ekonomi namun tetap menyesuaikan takaran gizi pelajar di tiap jenjang kelasnya.

“Uji cobanya sudah selesai, melibatkan UMKM sebetulnya sudah di exercise di beberapa titik termasuk yang diuji coba di Jawa Timur bagaimana melibatkan UMKM sebagai penyedia makan bergizi gratis dengan melibatkan Dinas Kesehatan setempat. Jadi tidak perlu membangun tempat makan baru karena mereka sesungguhnya terdukung oleh dinas Kesehatan setempat untuk mengukur berapa sebetulnya kalori yang dibutuhkan katakan untuk anak SD SMP tingkat higienitasnya juga kandungan-kandungannya,” ungkap Khofifah.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Libatkan Kantin Sekolah

 

Sementara itu, Bacagub Banten Airin Rachmi Diany mendorong keterlibatan kantin-kantin sekolah untuk ikut berpartisipasi. Dia yakin, kehadiran kantin sekolah dapat ikut menyelaraskan program makan bergizi gratis di setiap jenjang tingkatannnya.

“Kantin bisa dimaksimalkan, di situ ada para pelaku UMKM daripada anak-anak kita makan. Jadi kita bisa subsidi secara sebagian lalu kita bisa membuat program makan siang gratis! Tanggung jawab gubernur di SMA-SMK, sambil kita berdiskusi dengan teman-teman bupati dan walikota untuk SD dan SMP karena mereka juga memiliki program skala prioritas,” Airin menandasi.

Infografis Beda Putusan MK dan DPR Terkait Revisi UU Pilkada. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Beda Putusan MK dan DPR Terkait Revisi UU Pilkada. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya