Alokasi Dana Desa Capai Rp 71 Triliun di 2024

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono mengungkapkan, pendanaan program Dana Desa telah mencapai Rp 71 triliun pada 2024. Dana Desa tersebut naik cukup signifikan dibandingkan awal program pada 2015 sebesar Rp 20,8 triliun.

“Tahun 2024, Dana Desa dialokasikan kepada 75.259 desa di 434 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia,” ungkap Thomas dalam pidato di Gedung Kementerian Keuangan, Selasa (6/8/2024).

“Hal ini untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan,” jelasnya.

 

Thomas mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di perkotaan turun dari 12 juta jiwa pada Maret 2021 menjadi 11 juta jiwa pada September 2022.

Sementara itu, pada periode yang sama, penduduk miskin di pedesaan juga turun lebih menjadi 14,4 juta jiwa.

Adapun data indeks Desa Membangun yang diterbitkan Kemendes menunjukkan pembangunan daerah tertinggal desa mandiri dari 840 pada 2019 meningkat menjadi 16.908 desa pada 2024.

"Mudah-mudahan statistik saya benar, sementara jumlah desa tertinggal turun dari 21.902 desa menjadi 6.748 desa pada 2024," papar Tommy.

"Hal ini menjadi salah satu bukti dampak positif Dana Desa bagi kemajuan desa," ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur (Jatim) Budi Sarwoto menyebutkan Dana Desa telah tersalurkan sebesar Rp6,31 triliun atau 78,4 persen dari pagu yang didapat yakni Rp8,05 triliun per 29 Juli 2024.

Budi menyatakan Dana Desa sebesar Rp6,31 triliun tersebut disalurkan kepada 7.718 desa dari total penerima 7.721 desa sehingga terdapat tiga desa yang belum menerima hingga saat ini.

“Ini masing-masing desa sebesar sekitar Rp1,04 miliar jadi cukup besar dengan dana yang diberikan pemerintah sejak 2015,” katanya dalam Rapat Pimpinan Provinsi Persatuan Anggota BPD Jawa Timur 2024 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (31/7/2024).

Budi menuturkan tiga desa yang tidak mendapatkan Dana Desa adalah Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi karena adanya penyalahgunaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan terdapat kegiatan yang belum terselesaikan pada 2023.

Kemudian ada Desa Penunggul, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan karena bendahara desa atau kepala urusan keuangan tidak diketahui keberadaannya.

Ketiga adalah Desa Talok, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro akibat konflik antara kepala desa dan sekretaris desa.

Sementara itu, untuk penyaluran BLT Desa hingga 29 Juli 2024 sudah mencapai 11,48 persen yaitu Rp924,4 miliar kepada 256.781 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Untuk ketahanan pangan tersalur sebesar Rp1,9 triliun atau 23,65 persen sedangkan untuk stunting terealisasi Rp717,4 miliar atau 8,91 persen.

“Alokasi BLT Dana Desa tidak boleh melebihi 25 persen karena lainnya digunakan untuk dana pembangunan juga untuk prioritas nasional seperti ketahanan pangan, stunting dan lain lain,” kata Budi.