PBNU Mau Beli Lahan 100 Hektare di IKN, Buat Apa?

Liputan6.com, Jakarta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berencana membeli 100 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, untuk membangun fasilitas dan kantor untuk PBNU hingga peluang bisnis bagi organisasi.

"Insya Allah kami ingin membeli tanah di IKN itu, ya mudah-mudahan bisa sampai 100 hektare misalnya, untuk kemudian kami gunakan untuk membangun sejumlah fasilitas untuk organisasi," kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf saat memberi keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (22/8/2024).

Hal itu disampaikan Gus Yahya, sapaan akrabnya, usai menemui Presiden Joko Widodo yang berlangsung selama hampir satu setengah jam.

Gus Yahya mengatakan Presiden Jokowi merestui rencana PBNU tersebut untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan dan keagamaan di IKN.

Presiden Jokowi pun, kata Gus Yahya, memberikan saran terkait lokasi lahan yang bagus yang bisa dibeli oleh NU di IKN. Oleh karenanya, PBNU segera berkomunikasi dengan Otorita IKN untuk membahas lebih lanjut rencana tersebut.

"Ada sejumlah saran-saran beliau mengenai lokasi yang bagus untuk bisa dibeli oleh NU di IKN. Kemudian fasilitas-fasilitas apa yang mungkin bisa dibangun oleh NU di IKN," kata Gus Yahya.

PBNU Pertimbangkan Potensi Bisnis di IKN

Selain membangun fasilitas, PBNU juga mempertimbangkan potensi bisnis di IKN dengan modal yang diperkirakan mencapai Rp2 triliun sampai Rp3 triliun.

"Yang sekarang kami punya adalah gagasan mengenai konsolidasi kapital untuk itu. Gimana caranya? Nah nilainya masih akan kita hitung, ya mungkin kita butuh sekitar dua atau tiga triliun rupiah," kata Gus Yahya.

Gus Yahya menambahkan bahwa NU meyakini pembangunan di IKN sebuah gagasan penting yang harus didukung, terutama dengan landasan undang-undang yang memastikan keberlanjutan pembangunan di IKN.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) Yahya Cholil Staquf Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Ketum PBNU Gus Yahya mengatakan, pertemuan tersebut untuk membahas soal konsensi izin tambang serta investasi Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur (Kaltim).

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Gus Yahya tiba di Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 10.22 WIB. Dia didampingi dan Rais Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dan pengurus PBNU lainnya.

"Kita mau bicara soal konsensi tambang dan investasi di IKN nanti," ujar Gus Yahya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Gus Yahya mengaku pertemuan dengan Jokowi tersebut merupakan inisiatif dari PBNU. Selain membahas konsenei tambang, dia mengungkapkan bahwa PBNU berencana berinvestasi di IKN.

"Kami mengajukan untuk berbicara tentang konsensi tambang dan rencana kami untuk berinvestasilah walaupun kecil di IKN nanti," ucap dia.

"Karena kami butuh untuk membangun kantor disana, membangun fasilitas pendidikan dan keagamaan disana," jelas Gus Yahya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan proses izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bagi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sudah rampung. Sementara itu, izin tambang untuk Muhammadiyah masih dalam proses.

Diketahui, PBNU dan Muhammadiyah jadi dua ormas keagamaan yang mendapat izin tambang. Izin untuk PBNU disebut sudah rampung pekan lalu.

"Izin untuk ormas tambang untuk PBNU sudah selesai, kalau tidak salah 3-4 hari lalu," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin 19 Agustus 2024.

Setelah izin tambang itu rampung, Bahlil bilang PBNU perlu memyetorkan Kompensasi Data Informasi (KDI) kepada negara. Setelah itu, prosesnya selesai.

"Tinggal mereka menyetor ke negara kan harus ada KDI-nya yang menyetor kepada negara. Kalau itu sudah selesai, ya selesai," ungkapnya.

Sedangkan, izin tambang untuk Muhammadiyah masih dalam proses. Ini adalah ormas keagamaan kedua yang menyetujui untuk menerima IUPK.

"Kemudian Muhammadiyah sekarang dalam proses yang juga sudah hampir selesai tentang lokasinya," ucapnya.

Sementara itu, Bahlil mengatakan proses pengawasan terhadap operasional tambang tetap dilakukan Kementerian ESDM bersama Kementerian Investasi/BKPM.

"Dua-duanya. tetap PP tidak bisa diubah, tapi titik koordinatnya di ESDM. Jadi ini kan ESDM sama Kementerian Investasi itu kan ada punya sisi koordinasi," katanya.

"Hulu-nya tetap di ESDM hilirnya itu ada di Kementerian Investasi," sambung Bahlil Lahadalia.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara resmi mengumumkan penerimaan izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Disebutkan ada sejumlah langkah yang dilakukan ormas keagamaan tersebut.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut, empat langkah tersebut diantaranya; pertama akan mensosialisasikan putusan tersebut kepada seluruh warga Muhammadiyah.

Kedua, PP Muhammadiyah akan melengkapi tim pengelola tambang.

"Pertama sosialisasi ke warga Muhammadiyah. Kedua, melengkapi tim pengelola tambang," kata Abdul Mu'ti, saat dihubungi merdeka.com, Senin 29 juli 2024.

Kemudian, PP Muhammadiyah akan membentuk badan usaha dan terakhir akan melakukan komunikasi dengan lembaga-lembaga calon mitra.

"Ketiga membentuk Badan Usaha, keempat melakukan komunikasi dengan lembaga-lembaga calon mitra," jelas dia.

Perihal lokasi yang akan diberikan pemerintah kepada Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengaku belum mengetahuinya. Dia menyebut, perihal lokasi akan dibahas oleh tim pengelola tambang yang dibentuk oleh Muhammadiyah.

"Belum, itu juga yang akan dilakukan oleh tim," imbuh dia.