Aturan Baru Bakal Diterbitkan Terkait Kunjungan Wisatawan Asing di Bali

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana menerbitkan aturan baru terkait kunjungan wisatawan asing di Bali. Langkah ini guna mengatasi membludaknya kunjungan turis asing yang mengganggu budaya dan masyarakat lokal Pulau Dewata. 

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam kegiatan Indonesia Quality Tourism Conference yang ditayangkan secara virtual pada Kamis, 29 Agustus 2024. "Kami harus mengevaluasi (kondisi wisatawan) Bali, dengan banyaknya turis asing tetapi kualitasnya tidak bagus. Maka kami akan mengambil tindakan," ungkap Luhut, dikutip Jumat (30/8/2024).

"Mudah-mudahan minggu depan, kami akan mengadakan pertemuan di Jakarta untuk menyelesaikan peraturan baru ini," ia menambahkan.

Luhut mencatat, saat ini terdapat lebih dari 200 ribu warga asing tinggal di Bali.

"Namun itu menimbulkan beberapa masalah. Kami ingin tetap mempertahankan budaya Bali, karena Bali tanpa budaya mereka, bukan lagi Bali sebagai Pulau Surga," tegasnya.

Selain itu, Luhut juga ingin mendorong kualitas pariwisata di Bali untuk lebih berkelanjutan. Beberapa isu yang akan ditangani lebih lanjut adalah pengelolaan sampah dan limbah. 

"Untuk Bali kami juga akan membetulkan pengelolaan sampah yang menurut saya sangat penting (dilaksanakan)," imbuhnya.

Adapun tindakan memperketat aturan mengenai kegiatan pesta yang digelar di Bali. Luhut menegaskan, meski banyak turis asing mendatangi pulau itu, mereka harus tetap menaati aturan budaya yang berlaku.

"Dan kami juga tidak ingin melihat sawah menjadi vila, atau menjadi klub, klub telanjang. Kami tidak akan membiarkan mereka melakukannya, jadi kami akan mengevaluasi, dan BPKB juga akan mengaudit beberapa wilayah di Bali," beber Luhut.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi optimistis pembangunan Bali Maritim Tourism Hub (BMTH) akan berdampak positif serta meningkatkan perekonomian nasional. Hal ini disampaikan Menhub saat meninjau progres pembangunan Bali Maritim Tourism Hub di kawasan Pelabuhan Benoa, Bali, Sabtu (10/8/2024).

"Saya lihat progres pembangunan BMTH sudah baik dan signifikan. Semoga pembangunan infrastruktur ini dapat berjalan sesuai rencana, segera dapat beroperasi secara optimal, dan pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian, baik secara regional maupun nasional," ujar Menhub. 

Menhub juga meyakini, rampungnya BMTH akan menumbuhkan ekosistem pariwisata di Bali serta meningkatkan kunjungan turis asing dan domestik di Pelabuhan Benoa. Diharapkan kehadiran BMTH telah menjadi magnet bagi wisatawan mancanegara melalui cruise yang berlayar di perairan Bali. 

"Pada 2023 lalu, Pelabuhan Benoa berhasil menyandarkan 48 cruise dengan jumlah penumpang lebih dari 77 ribu orang. Dengan pembangunan yang dilakukan saat ini, saya yakin jumlahnya akan makin meningkat," terang Menhub. 

Menurut dia, pembangunan BMTH punya dampak yang signifikan terhadap operasional Pelabuhan Benoa. Saat ini beberapa cruise berukuran besar dengan panjang lebih dari 300 meter sudah mulai sandar di pelabuhan ini.

"Diharapkan Pelabuhan Benoa bisa menjadi home port bagi beberapa cruise internasional, seiring telah diselesaikannya pembangunan BMTH," kata Menhub. 

BMTH merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan untuk mengembangkan Pelabuhan Benoa agar menjadi hub pariwisata maritim unggulan. BMTH akan mengintegrasikan sektor pariwisata, pelabuhan, dan hiburan, guna menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sebagai wisata bahari di tanah air, BMTH juga terkoneksi dengan jalur pariwisata domestik maupun internasional.

Sebelumnya, Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) kembali menggelar INSA Yacht Festival (IYF) 2024 di Benoa Marina, Bali pada 9-11 Agustus 2024.

Acara ini menjadi bagian dari perayaan HUT ke-57 INSA dan merupakan IYF kedua setelah kesuksesan perdananya pada 2022 yang menarik minat besar dari masyarakat.

Ketua Umum DPP INSA, Carmelita Hartoto, menjelaskan bahwa IYF 2024 bertujuan untuk mendorong pengembangan industri pelayaran nasional dan mempromosikan wisata bahari Indonesia.

Upaya ini sejalan dengan target pemerintah untuk memperkuat sektor pariwisata, yang pada 2023 menyumbang 39 persen dari PDB nasional serta menyerap tenaga kerja sebesar 24,41 juta jiwa.

Carmelita menambahkan, IYF diharapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk menjadikan laut sebagai bagian dari gaya hidup, yang akan mendukung pembangunan nasional di masa depan.

"Kami berharap IYF 2024 dapat membuka potensi pengembangan wisata bahari nasional sehingga mendorong investasi di sektor kapal yacht," ujarnya pada Jumat (9/8/2024).

Sebelumnya, PT PLN (Persero) meningkatkan kapasitas listrik yang berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) di Nusa Penida Bali sebesar 14,5 MW. Hal ini sebagai bentuk dukungan untuk mengurangi emisi karbon pada sektor kelistrikan.

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) Wiluyo Kusdwiharto menyampaikan bahwa dalam RUPTL Paling Hijau jumlah porsi pembangunan pembangkit EBT sebesar 20,9 GW dan dari porsi tersebut 5,2 GW merupakan pembangit listrik tenaga surya dan bayu.

“Komitmen menghadirkan energi bersih tentunya dibuktikan melalui capaian penurunan emisi CO2. Di tahun 2023, PLN telah berhasil mengurangi Emisi CO2 sebesar 52,3 juta ton C02 dari proses bisnis, dari 335 juta ton CO2 turun menjadi 283 juta ton C02 dengan berbagai extraordinary effort. Capaian ini menjadi fondasi kuat menuju target Net Zero Emmission 2060,” kata Wiluyo, Rabu (13/3/2024).

Penambahan kapasitas pembangkit berbasis EBT akan dilakukan anak usaha PLN Indonesia Power, dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).

Saat ini di Pulau Nusa Penida Bali telah terdapat PLTS Hybrid Nusa Penida berkapasitas 3,5 MWac, kapasitas tersebut akan meningkat 14,5 MW dari PLTS pada 2025 dan PLTB pada 2026 yang dipadukan dengan teknologi Battery Energy Storage System (BESS).

Direktur Operasi Pembangkit Gas PT PLN Indonesia Power Djoko Mulyono menuturkan, PLN Indonesia Power akan terus mengejar target bauran EBT salah satunya melalui pengembangan pembangkit hijau di Nusa Penida, untuk mendukung program transisi energi di Indonesia.

“PLN Indonesia Power bersama dengan PT PLN (Persero) telah menyusun roadmap pengembangan PLTS di Nusa Penida sampai dengan tahun 2029 melalui penambahan kapasitas serta pembaharuan teknologi. Dalam project ini tentunya kami akan terus mengawal sampai akhir,” ucap Djoko.

Penambahan kapasitas ini merupakan wujudkan komitmennya untuk terus berinovasi dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan dengan penambahan di Nusa Penida.

Selain untuk mendukung pariwisata pulau dewata dengan energi bersih, langkah ini juga sebagai bentuk dukungan untuk wujudkan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 serta implementasi proses bisnis yang diselaraskan dengan aspek Environmental, Social and Governance (ESG).

Senior Manager PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Bali I Made Harta Yasa mengatakan PLN IP UBP Bali selaku unit yang diberikan penugasan untuk mengelola PLTS Hybrid Nusa Penida mendukung penuh roadmap pengembangan sistem Nusa Penida dengan energi bersih yang telah disusun untuk mengejar target bauran EBT.

PLTS Hybrid Nusa Penida memiliki peran strategis untuk melistriki 3 Pulau diantaranya adalah Pulau Nusa Lembongan, Nusa Ceningan dan Nusa Penida dengan luas wilayah 209,4 km2 dengan jumlah pelanggan sebesar 21,238.

Dan sesuai rencana jangka pendek pada tahun 2024 akan dilakukan penambahan mesin pembangkit berkapasitas 4 MW untuk pemenuhan keandalan dan pelayanan penyambungan.

“Dengan pengembangan PLTS di Nusa Penida ini tidak hanya mendukung target NZE secara nasional, namun juga khususnya Bali NZE yang telah ditargetkan Pemerintah Bali lebih cepat 15 tahun dari target nasional yaitu pada tahun 2045,” ungkap Made.