Curhat Erick Thohir: Anggaran Disunat tapi Target Dividen Naik Terus

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir membandingkan besaran alokasi anggaran dan kinerja perusahaan pelat merah. Kementerian BUMN mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 277 miliar untuk tahun anggaran 2025.

Erick Thohir mengatakan bahwa pagu anggaran 2025 lebih rendah dari anggaran yang diterima oleh Kementerian BUMN pada 2024 sebesar Rp 284 miliar. Padahal, dia mencatat bahwa kinerja BUMN terus meningkat, termasuk dividen yang ditargetkan tinggi.

"Kalau kita lihat, tadi kita coba bandingkan apple to apple, memang ini turun dari Rp 284 miliar ke Rp 277 miliar," ungkap Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Senin (2/9/2024).

Setoran Dividen

Dalam paparannya, Erick menunjukkan perjalanan setoran dividen dan anggaran yang diberikan ke Kementerian BUMN. Pada 2021, setoran dividen BUMN mencapai Rp 30 triliun dengan anggaran Kementerian BUMN sebesar Rp 193 miliar.

Kemudian, pada 2022 dividen BUMN naik menjadi Rp 40 triliun dengan anggaran Kementerian BUMN sebesar Rp 198 miliar. Pada 2023, dividen BUMN mencapai Rp 81 triliun dengan anggaran Rp 241 miliar.

Sedangkan pada 2024, dividen ditargetkan sebesar Rp 85 triliun dengan anggaran Rp 284 miliar. Sementara itu, meskipun ada target peningkatan dividen di 2025, pagu anggaran hanya sebesar Rp 277 miliar.

"Sedangkan kinerja dividen ini tentu meningkat secara tertata. Artinya, perbandingannya ini sangat tidak berimbang," tutur Erick.

Menurutnya, pagu anggaran Kementerian BUMN 2025 sebesar Rp 277 miliar lebih rendah 16 persen dari usulan awal senilai Rp 328,7 miliar. Selain itu, tercatat lebih rendah 10 persen dari pagu anggaran 2024 sebesar Rp 308 miliar sebelum dilakukan penyesuaian menjadi Rp 284 miliar.

Rencana Penggunaan Anggaran 2025

Erick juga merinci penggunaan anggaran 2025 yang dibagi ke dalam dua pos besar, yaitu anggaran operasional BUMN yang mencakup 54,07 persen dan anggaran pembinaan BUMN sebesar 45,93 persen dari total pagu anggaran.

"Kalau kita lihat, pagu anggaran 2025 jelas mencakup gaji dan tunjangan sebesar 28,26 persen atau lebih dari Rp 78 miliar. Lalu, ada operasional kantor sebesar Rp 71,62 miliar, atau sekitar 25 persen," kata dia.

Kemudian, ada anggaran kesekretariatan sebesar Rp 47,35 miliar atau setara dengan 17 persen dari total pagu. Terakhir, ada anggaran untuk pengembangan dan pengawasan BUMN sebesar Rp 80,09 miliar atau 28,86 persen.

"Pengembangan dan pengawasan BUMN ini salah satu yang kami tingkatkan menjadi Rp 80,09 miliar atau 28,86 persen," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 66 miliar untuk pagu anggaran tahun 2025. Menurutnya, BUMN telah mencatatkan sejumlah prestasi.

Dia menyebutkan bahwa pada RAPBN 2025, pagu anggaran Kementerian BUMN ditetapkan sebesar Rp 277 miliar. Angka ini lebih rendah dari pagu anggaran 2024 sebesar Rp 284,36 miliar.

"Tentu kami berharap dari Komisi VI bisa mendorong kembali, dan kami juga dari Kementerian BUMN akan coba berkomunikasi dengan Menteri Keuangan terkait penyesuaian pagu anggaran 2024 yang menjadi Rp 284,36 miliar, sedangkan yang kami dapatkan untuk pagu 2025 ini hanya Rp 277 miliar," ujar Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Dia menuturkan bahwa dengan tambahan anggaran tersebut, Kementerian BUMN diharapkan mendapatkan alokasi Rp 344 miliar pada 2025. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut tidak sebanding dengan banyaknya prestasi yang telah dicapai oleh perusahaan pelat merah.

"Kami berharap ada usulan tambahan sekitar Rp 66 miliar sehingga total anggarannya menjadi Rp 344 miliar. Angka Rp 66 miliar ini memang sangat kecil dibandingkan dengan prestasi yang telah didorong oleh Komisi VI kepada kami. Kami juga berharap ada kebijaksanaan dari Kementerian Keuangan," tambahnya.

Erick kembali menegaskan bahwa tambahan anggaran sebesar Rp 66 miliar tersebut akan digunakan untuk meningkatkan pengawasan Kementerian BUMN terhadap perusahaan negara. Dia berharap tambahan anggaran ini dapat diakomodir pada Oktober 2024 mendatang.

"Angka Rp 66 miliar ini bertujuan untuk terus meningkatkan sistem pengawasan, yang selama ini terus kami upayakan untuk perbaiki ke depannya," katanya.

"Kami berharap pada bulan Oktober ini mungkin ada tanggapan. Saya dengar hari ini juga ada rapat yang akan mendiskusikan hal ini, jadi kami mohon dukungannya agar bisa terlaksana," sambung Erick Thohir.

Pada kesempatan ini, Erick juga memaparkan penggunaan anggaran Kementerian BUMN. Hingga kuartal II-2024, pihaknya telah menggunakan Rp 119,75 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 284,36 miliar untuk tahun 2024.

Angka tersebut setara dengan 42,11 persen dari total pagu anggaran.

"Alhamdulillah, kita terus mendorong realisasi. Jika kita lihat, rata-rata realisasi kita di akhir tahun biasanya mencapai 98-99 persen. Saat ini, secara basis kas, kita sudah mencapai 42,11 persen, yaitu sebesar Rp 119,75 miliar," ujarnya.

"Adapun jika dilihat dari basis aktual, anggaran yang telah digunakan adalah sekitar Rp 169,62 miliar. Jadi, trennya masih positif, dan di akhir tahun kita bisa menyerap anggaran sekitar 90 persen," imbuhnya.