Jokowi Sebut Indonesia-Africa Forum 2024 Catat Kesepakatan Bisnis USD 3,5 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, Indonesia siap bermitra dengan siapapun termasuk dengan kawasan Afrika sebagai kunci agenda pembangunan global. Selain itu, Jokowi menyatakan, Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2 2024 telah membukukan kesepakatan bisnis USD 3,5 miliar.

Presiden Jokowi menyampaikan hal itu saat membuka sesi Joint Leaders’ Forum Tingkat Tinggi Multipihak (HLP MSP) dan Forum Indonesia-Afrika (IAF) ke-2 2024 di Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (2/9/2024), seperti dikutip dari Antara.

"Indonesia-Africa Forum tahun ini telah mencatat kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai USD 3,5 miliar, hampir enam kali lipat dari IAF pertama di tahun 2018," tutur Jokowi.

Jokowi menuturkan, Indonesia siap bermitra dengan siapapun, terutama dengan kawasan Afrika sebagai kunci agenda pembangunan global.

Jokowi menyebutkan, hasil kemitraan Indonesia-Afrika, sejauh ini sangat nyata membawa peningkatan besar volume perdagangan dan berbagai kesepakatan perjanjian perdagangan.

Selain menghadiri dan membuka Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak dan IAF 2024, Presiden Joko Widodo juga diagendakan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan pemimpin negara-negara yang hadir.

Adapun dalam kesempatan tersebut Jokowi juga menekankan, pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) harus tetap menjadi fokus utama pembangunan global, yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan regional, termasuk agenda 2063 Afrika dan didukung kemitraan multi-pihak.

Jokowi juga menegaskan komitmen Indonesia menjadi bagian dari solusi global, membela kepentingan global south sekaligus menjadi bridge builder dalam memperjuangkan kesetaraan, keadilan, dan solidaritas dalam mempercepat pencapaian SDGs.

Ia lalu menyampaikan pentingnya menghidupkan kembali solidaritas global guna meningkatkan kerja sama Selatan-Selatan dan untuk meningkatkan kerja sama Utara-Selatan, agar dapat saling melengkapi, dapat saling bahu-membahu dalam mengatasi tantangan-tantangan global.

Sebelumnya, saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perayaan 50 Tahun Hubungan Persahabatan dan Kerja Sama ASEAN-Jepang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan sejumlah prioritas dalam kemitraan ekonomi ASEAN-Jepang.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam KTT Perayaan 50 Tahun Hubungan Persahabatan dan Kerja Sama ASEAN-Jepang di antaranya yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi.

Salah satu prioritas adalah terkait penguatan ketahanan pangan dan energi.

Di sektor pangan, Presiden mendorong agar ASEAN-Jepang memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan melalui pengembangan teknologi ketersediaan pupuk dan penyelarasan standar komoditas pertanian.

Kemudian untuk sektor energi, Jokowi menyampaikan bahwa Jepang berperan penting membantu ASEAN mempercepat transisi energi, termasuk melalui pembentukan Asia Zero Emission Center yang telah diumumkan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida.

"Kerja Sama ASEAN – Jepang juga dapat diarahkan untuk dorong investasi dan alih teknologi rendah karbon, termasuk pengembangan ASEAN Green Supergrid dan pemanfaatan ekonomi karbon,” kata Jokowi di Hotel The Okura, Tokyo, dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Kabinet, Senin (18/12/2023).

Prioritas lainnya adalah terkait percepatan transformasi digital.

Jokowi mengutip data yang menunjukkan bahwa potensi ekonomi digital ASEAN diperkirakan dapat mencapai 1 USD triliun pada 2030.

Capaian itu akan terakumulasi dengan Peluncuran Ekonomi Digital ASEAN (DEFA) hingga USD 2 triliun Dolar AS.

"Sehingga kemitraan dengan Jepang untuk up-skilling dan re-skilling SDM [sumber daya manusia] serta infrastruktur konektivitas digital harus jadi prioritas,” ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga mengatakan bahwa integrasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke ekosistem digital juga sangat penting dalam rangka memperluas akses pasar dan memperkuat ketahanan UMKM.

Jokowi menyebut, ASEAN Japan Center dapat membantu memfasilitasi transformasi tersebut.

Sebelumnya, Duta Besar Swiss untuk RI Olivier Zehnder mengatakan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan hubungan kerja sama dengan Indonesia lewat Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif.

Menurut Dubes Zehnder, Indonesia dan Swiss akan terus mendorong kerja sama tersebut, salah satu contoh di bidang perlindungan investasi dengan menerapkan perjanjian perlindungan investasi.

"Semua ini merupakan dasar yang sangat baik untuk mengembangkan lebih jauh kegiatan bilateral kita. Jadi kita (Swiss) benar-benar memiliki minat yang kuat agar Indonesia menjadi kuat dan maju," kata Dubes Zehnder dalam pernyataannya bersama awak media pada Kamis (18/7/2024).

"Kedua negara memiliki instrumen-instrumen ini. Instrumen-instrumen perdagangan yang mampu mempromosikan pertukaran atau investasi."

Dubes Zehnder memaparkan, selain kerja sama di bidang ekonomi, Indonesia dan Swiss juga aktif di bidang keterampilan sumber daya manusia.

"Kami ahli dalam pelatihan kejuruan. Hal yang dibutuhkan sebuah negara adalah memiliki anak muda yang mampu mendapatkan pekerjaan atau anak muda yang memiliki pendidikan, kualifikasi untuk mendapatkan pekerjaan dan berkontribusi pada kebutuhan ekonomi negara," kata Dubes Zehnder.

Kerja sama Swiss dan Indonesia di bidang Pertukaran Profesional Muda telah dilakukan sejak 30 November 2021 bertempat di Bundeshaus West, Bern, Swiss, dikutip dari laman Kemlu.go.id.

Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari perundingan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan European Free Trade Association (Indonesia-EFTA CEPA) yang telah ditandatangani pada tahun 2018 dan kemudian difinalisasikan pada tahun 2019.

Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama pertukaran profesional muda ini, kedua negara sepakat untuk saling membuka pasar tenaga kerja bagi profesional muda usia 18 sampai 35 tahun untuk bekerja di semua sektor di kedua negara, dengan tetap memperhatikan aturan, khususnya aturan terkait tenaga kerja asing yang berlaku di kedua negara.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO) Violette Ruppanner menyebut dukungan Swiss untuk Indonesia sudah lama terjalin.

"Sejak tahun 1970-an, Swiss telah memberikan bantuan teknis dan investasi untuk mendukung pengembangan keterampilan, perencanaan kota, perawatan kesehatan, dan pengembangan pedesaan," kata Ruppanner.

Ruppanner menyebut, kini ada lebih dari 35 program dan proyek yang sedang berjalan. Contoh konkret misalnya, untuk pembangunan dan infrastruktur perkotaan, perencanaan dan infrastruktur perkotaan.

“Contoh konkret lainnya yaitu upaya mendukung UMKM dan promosi ekspor sebenarnya yang dapat mendukung organisasi pendukung bisnis itu sendiri,” kata Ruppanner.

“Contoh lain untuk dukungan UMKM adalah melalui program yang kami miliki dengan Organisasi Buruh Internasional. Kami mendukung berbagai rantai usaha di Indonesia.”