Tambah Berat, BUMN Harus Setor Rp 90 Triliun ke Negara Tahun Depan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap target terbaru dividen yang harus disetorkan perusahaan pelat merah ke negara. Pada 2025, target dividen BUMN mencapai Rp 90 triliun.

Angka itu naik sekitar Rp 5 triliun dari dividen BUMN yang disetor pada 2024 ini sebesar Rp 85,6 triliun. Pada 2023 lalu, dividen BUMN juga mencatatkan angka fantastis sebesar Rp 81,2 triliun.

Erick mendapatkan informasi target dividen itu sudah diputuskan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Menurutnya, target itu merupakan angka yang besar.

"Saya baru dapat info, rupanya sudah diketok oleh Banggar untuk dividen 2025 kami ditargetkan Rp 90 triliun. Jadi ada peningkatan dari Rp 85 triliun menjadi Rp 90 triliun, saya rasa ini angka yang fantastis," kata Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Senin (2/9/2024).

Sebagaimana diketahui, target setoran dividen itu mengacu pada kinerja BUMN tahun sebelumnya. Pada target di 2025, itu berarti dipenuhi dari kinerja di 2024 ini.

Guna mengejar target tersebut, Erick mengaku pihaknya akan bekerja keras. Di sisi lain, dia berharap ada dukungan melalui penambahan anggaran kepada Kementerian BUMN.

Dia mengusulkan ada tambahan Rp 66 miliar di alokasi 2025 nanti. Sehingga, besaran anggaran diharapkan mencapai Rp 304 miliar. Menurutnya, usulan tambahan tersebut jauh lebih kecil dari peningkatan target dividen BUMN.

"Kita coba bekerja keras, tapi saya mohon dukungan untuk menunjang (kinerja) kami, kalau bisa mohon ditingkatkan Rp 66 miliar yang kalau dibandingkan (tambahan target dividen) Rp 5 triliun itu sebenarnya jauh sekali," bebernya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 66 miliar untuk pagu anggaran tahun 2025 mendatang. Menurutnya, sejumlah prestasi telah dicatatkan oleh BUMN.

Dia mengatakan, pada RAPBN 2025, pagu anggaran Kementerian BUMN ditetapkan sebesar Rp 277 miliar. Angka ini lebih rendah dari pagu anggaran 2024 sebesar Rp 284,36 miliar.

"Tentu kita berharap dari Komisi VI bisa mendorong kembali dan kami juga dari Kementerian BUMN akan coba berkomunikasi kepada Menteri Keuangan dimana pagu ada adjustment tahun 2024 itu (jadi) Rp 284,36 miliar sedangkan yang kita dapatkan di pagu 2025 ini hanya Rp 277 miliar," tutur Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Dia menuturkan, dengan tambahan anggara itu, Kementerian BUMN diharapkan mendapat alokasi Rp 344 miliar di tahun 2025 mendatang. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut juga tidak sebanding dengan banyaknya prestasi yang dicatatkan perusahaan pelat merah.

"Kami berharap tentu ada usulan tambahan sekitar Rp 66 miliar sehingga kurang lebih angkanya jadi Rp 344 miliar karena tidak lain dari angka Rp 66 miliar ini juga memang sangat terlalu kecil dibandingkan dengan prestasi yang memang Komisi VI sudah didorong untuk kepada kami dan kami harapkan juga ada kebijaksanaan dari Kementerian Keuangan," bebernya.

Erick kembali menegaskan, tambahan anggaran Rp 66 miliar tadi akan digunakan untuk peningkatan pengawasan dari Kementerian BUMN kepada perusahaan negara. Dia berharap, tambahan ini bisa diakomodir pada Oktober 2024 mendatang.

"Angka Rp 66 miliar ini tidak lain kita ingin terus meningkatkan sistem daripada pengawasan yang selama ini tentu kalau kita lihat ini salah satu yang terus kita bisa perbaiki kedepannya," katanya.

"Dan tentu kita berharap pada bulan Oktober ini mungkin ada tanggapan, saya dengar juga hari ini ada rapat yang akan mendiskusikan, jadi kembali mohon dukungannya agar bisa terlaksana," sambung Erick Thohir.