Kabinet Gemoy, Resiko Korupsi Pemerintahan Prabowo Lebih Besar

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto ambil langkah berani dengan membentuk “Kabinet Merah Putih” yang memiliki jumlah anggota lebih banyak dibanding pemerintahan sebelumnya. Keputusan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai stagnan dalam beberapa tahun terakhir. 

Menurut pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita, perekonomian Indonesia hanya tumbuh sekitar 5% per tahun selama satu dekade terakhir. Ia menjelaskan bahwa tingkat pertumbuhan ini tidak cukup kuat untuk menghadapi tantangan global dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Untuk mengatasi kebuntuan ekonomi selama 10 tahun terakhir, dibutuhkan langkah dan intervensi yang lebih besar daripada sebelumnya,” ujarnya dalam diskusi Liputan6.com dengan tema Cegah Celah Keuangan Negara Bocor, Rabu (23/10/2024).

Pembentukan kabinet yang lebih besar diharapkan dapat membawa angin segar dan mempercepat pemulihan ekonomi dengan meningkatkan kinerja pemerintahan. Namun, langkah ini juga menimbulkan beberapa kekhawatiran. Ronny menyebut bahwa strategi ini bersifat eksperimental, sehingga ada potensi risiko jika tidak berjalan sesuai harapan. 

“Salah satu risiko dari kabinet yang lebih besar adalah potensi korupsi dan kebocoran data,” terang Ronny.

Dia menekankan bahwa semakin banyak anggota kabinet, semakin besar pula tantangan dalam mengawasi dan mengendalikan kinerja mereka. Koordinasi yang buruk dapat membuka celah untuk praktik korupsi dan penyelewengan kekuasaan.

Selain itu, dengan bertambahnya personel dan data yang dikelola, risiko kebocoran informasi penting juga semakin tinggi.

“Pembentukan kabinet besar sebenarnya memiliki tujuan yang baik, tapi jika tidak dikelola dengan baik, hal ini menimbulkan masalah baru,” tambahnya.

Ronny memperingatkan bahwa pemerintah harus memiliki mekanisme pengawasan yang ketat agar reformasi ini tidak menjadi bumerang bagi pemerintahan. 

Dia juga mengingatkan bahwa kabinet dengan jumlah besar membutuhkan manajemen yang lebih efektif dan transparan. Jika tidak, langkah ini tidak hanya gagal meningkatkan ekonomi, tapi juga bisa menambah beban bagi negara.

"Semakin besar kabinet, peluang korupsinya juga semakin tinggi," ujar Ronny. 

Pada akhirnya, publik akan menantikan bagaimana kabinet baru ini bekerja dan apakah keputusan ini benar-benar membawa perubahan signifikan bagi perekonomian Indonesia atau malah menambah permasalahan baru.